Juknis Bos 2019 Perihal Tata Cara Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Bos Sd/Smp/Sma/Smk 2019 ( Download Lampiran I Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 )
Lampiran I Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK/SMKLB 2019_SALINAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER
TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER
BAB I PENDAHULUAN
A. Tujuan Umum BOS Reguler
1. Membantu pendanaan biaya operasi dan nonpersonalia Sekolah.
2. Meringankan beban biaya operasi Sekolah bagi peserta didik pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Sekolah.
B. Tujuan Khusus BOS Reguler
1. BOS Reguler pada SD dan SMP bertujuan untuk membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak bisa pada SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. BOS Reguler pada Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan bertujuan untuk membebaskan pungutan dan/atau membantu tagihan biaya di Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak bisa dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
3. BOS Reguler pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB bertujuan untuk:
a. meningkatkan aksesibilitas berguru bagi peserta didik penyandang disabilitas pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; dan/atau
b. memperlihatkan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik penyandang disabilitas yang orangtua/walinya tidak bisa untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB baik yang diselenggarakan masyarakat maupun yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
C. Sasaran
Sasaran BOS Reguler yaitu Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda atau masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah terdata dalam Dapodik. Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat telah mempunyai izin operasional.
D. Waktu Penyaluran
Penyaluran dana BOS Reguler dilakukan tiap triwulan. Bagi wilayah dengan geografis yang sulit dijangkau penyaluran dana BOS Reguler dilakukan tiap semester.
E. Pengelolaan BOS Reguler Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah
1. BOS Reguler dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memperlihatkan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan yang diubahsuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah;
2. penggunaan BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun;
3. pengelolaan BOS Reguler mengikutsertakan guru dan Komite Sekolah;
4. pengelolaan BOS Reguler dengan memakai MBS wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
a. mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;
b. melaksanakan penilaian tiap tahun; dan
c. menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan RKAS, dengan ketentuan:
A. Tim BOS Reguler Pusat
1. Tim Pengarah
a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
c. Kementerian;
d. Kementerian Keuangan; dan
e. Kementerian Dalam Negeri.
2. Penanggung Jawab Umum
a. Ketua : Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian.
b. Anggota :
3. Penanggungjawab Program BOS Reguler
a. Ketua : Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Kementerian.
b. Anggota :
B. Tim BOS Reguler Provinsi
1. Struktur Keanggotaan
Gubernur membentuk tim BOS Reguler provinsi dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:
a. Pengarah : gubernur
b. Penanggung Jawab
1) Ketua : sekretaris kawasan provinsi
2) Anggota :
a) kepala dinas pendidikan provinsi;
b) kepala dinas, badan, atau biro pengelola keuangan daerah.
c. Tim Pelaksana Program BOS Reguler
1) tim pelaksana SD dan SMP;
2) tim pelaksana SMA;
3) tim pelaksana SMK;
4) tim pelaksana SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB;
5) sekretariat;
6) penanggung jawab data:
a) penanggung jawab data BOS Reguler SD dan SMP;
b) penanggung jawab data BOS Reguler SMA;
c) penanggung jawab data BOS Reguler SMK;
d) penanggung jawab data BOS Reguler SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; dan
e) unit publikasi atau relasi masyarakat (dari unsur dinas pendidikan provinsi).
Koordinasi antartim pelaksana kegiatan BOS Reguler secara internal dan eksternal dinas pendidikan provinsi berada di bawah kendali sekretariat dinas pendidikan provinsi.
Struktur tim BOS Reguler provinsi sanggup diubahsuaikan pada kawasan masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan kegiatan BOS Reguler dan struktur kedinasan.
2. Tugas tim BOS Reguler provinsi sebagai berikut:
a. mempersiapkan dokumen pelaksanaan anggaran oleh pejabat pengelola keuangan kawasan menurut alokasi BOS Reguler Sekolah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menciptakan dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan forum penyalur BOS Reguler yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban para pihak;
c. mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemda provinsi dengan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dilampiri dengan alokasi BOS Reguler menurut Dapodik;
d. mempersiapkan NPH antara Pemda provinsi dengan Pemda kabupaten/kota yang dilampiri dengan alokasi BOS Reguler SD dan SMP menurut Dapodik;
e. melaksanakan penandatangan NPH atas nama Gubernur dengan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang diselenggarakan masyarakat, atau Pemda kabupaten/kota mewakili SD dan SMP;
f. melatih, membimbing dan mendorong Sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam Dapodik Kementerian;
g. melaksanakan koordinasi, sosialisasi, atau training kegiatan BOS Reguler kepada tim BOS Reguler kabupaten/kota atau Sekolah;
h. memperlihatkan sosialisasi atau training kegiatan BOS Reguler pada Sekolah dengan melibatkan kepala Sekolah, pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;
i. melaksanakan pembinaan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB dalam pengelolaan dan pelaporan BOS Reguler;
j. memverifikasi kelengkapan data Sekolah (jumlah peserta didik, nomor rekening, dan lainnya);
k. mengunduh data Sekolah sebagai dasar penyaluran dana BOS Reguler sesuai ketentuan batas waktu selesai pendataan (cut off) melalui laman yang disediakan Kementerian;
l. melaksanakan pencairan dan penyaluran dana BOS Reguler ke rekening Sekolah secara sempurna waktu;
m. menegur dan memerintah untuk menciptakan laporan bagi SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang belum menciptakan laporan;
n. memperlihatkan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
o. memberikan laporan pencairan tiap triwulan kepada tim BOS Reguler Pusat;
p. melaporkan proses penyaluran dana BOS Reguler ke laman bos.kemdikbud.go.id;
q. memonitor laporan penggunaan BOS Reguler dari Sekolah melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
r. melaksanakan monitoring perkembangan pemasukan data pokok pendidikan yang dilakukan oleh SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB secara dalam jaringan (daring);
s. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS Reguler dari Sekolah, baik secara luring maupun secara daring ;
t. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOS Reguler dari Sekolah; dan
u. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan BOS Reguler pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB dengan memberdayakan pengawas Sekolah sebagai tim monitoring.
Dalam melaksanakan kiprah dan tanggung jawab, tim BOS Reguler provinsi tidak diperkenankan untuk:
a. memakai BOS Reguler yang telah ditransfer dari RKUN ke RKUD untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan BOS Reguler;
b. secara sengaja melaksanakan penundaan pencairan BOS Reguler ke Sekolah, kecuali dalam rangka pemberian hukuman kepada Sekolah yang melaksanakan pelanggaran terhadap ketentuan BOS Reguler;
c. melaksanakan pungutan dalam bentuk apapun terhadap tim BOS Reguler kabupaten/kota, atau Sekolah;
d. melaksanakan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan BOS Reguler;
e. mendorong Sekolah untuk melaksanakan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan BOS Reguler; dan/atau
f. bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang.
C. Tim BOS Reguler Kabupaten/Kota
1. Struktur Keanggotaan
Bupati atau walikota membentuk tim BOS Reguler kabupaten/kota dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:
a. Pengarah : bupati atau walikota
b. Penanggung Jawab : kepala dinas pendidikan kabupaten/ kota
c. Tim Pelaksana (dari unsur dinas pendidikan kabupaten/kota)
Struktur tim BOS Reguler kabupaten/kota sanggup diubahsuaikan di kawasan masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan kegiatan BOS Reguler dan struktur kedinasan.
2. Tugas tim BOS Reguler kabupaten/kota sebagai berikut:
a. melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam Dapodik Kementerian;
b. melaksanakan pembinaan pada SD dan SMP dalam pengelolaan dan pelaporan BOS Reguler;
c. memverifikasi kelengkapan data jumlah peserta didik dan nomor rekening pada SD dan SMP yang diragukan keakurasiannya;
d. memverifikasi SD dan SMP yang memenuhi syarat dan kriteria untuk mendapatkan dana BOS Reguler dengan alokasi minimal;
e. melaksanakan penandatangan NPH dengan Pemda provinsi mewakili SD dan SMP;
f. menegur dan memerintah untuk menciptakan laporan bagi SD dan SMP yang belum menciptakan laporan;
g. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penyaluran dana BOS Reguler SD dan SMP untuk disampaikan kepada pemerintah kawasan provinsi;
h. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler SD dan SMP;
i. memperlihatkan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
j. melaksanakan monitoring perkembangan pemasukan data pokok pendidikan yang dilakukan oleh SD dan SMP secara dalam jaringan (daring);
k. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring;
l. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan BOS Reguler pada SD dan SMP dengan memberdayakan pengawas Sekolah sebagai tim monitoring kabupaten/kota.
Dalam melaksanakan kiprah dan tanggungjawab, tim BOS Reguler kabupaten/kota dihentikan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. secara sengaja melaksanakan penundaan pencairan BOS Reguler ke SD dan SMP, kecuali dalam rangka pemberian hukuman kepada SD dan SMP yang melaksanakan pelanggaran terhadap ketentuan BOS Reguler;
b. melaksanakan pungutan dalam bentuk apapun terhadap SD dan SMP;
c. melaksanakan pemaksaan pembelian barang/jasa dalam pemanfaatan BOS Reguler;
d. mendorong SD dan SMP untuk melaksanakan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan BOS Reguler; dan
e. bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, atau pengadaan buku atau barang.
D. Tim BOS Reguler Sekolah
1. Struktur Keanggotaan
Kepala Sekolah membentuk tim BOS Reguler Sekolah dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:
a. Penanggung Jawab : kepala Sekolah
b. Anggota :
a. mengisi, mengirim dan memutakhirkan data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memastikan dan bertanggung jawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah;
c. memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
d. menyelenggarakan keadministrasian secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
f. menyusun dan memberikan laporan secara lengkap;
g. memberikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler secara dalam jaringan (daring) melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
h. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS Reguler yang diterima; dan
i. memperlihatkan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
3. Dalam Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab, tim BOS Reguler Sekolah
a. bersedia diaudit oleh forum yang mempunyai kewenangan melaksanakan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap seluruh dana yang dikelola Sekolah, baik yang berasal dari BOS Reguler maupun dari sumber lain; dan/atau
b. dihentikan bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik di Sekolah yang bersangkutan.
4. Khusus penanggung jawab pengelolaan dan penggunaan BOS Reguler untuk:
a. SMP terbuka atau tempat kegiatan berguru sanggup berdiri diatas kaki sendiri yaitu kepala SMP induk; dan
b. Sekolah Menengan Atas terbuka yaitu kepala Sekolah Menengan Atas induk.
BAB III PENETAPAN ALOKASI DAN PENYALURAN DANA BOS REGULER
A. Pendataan
Dalam melaksanakan pendataan melalui Dapodik, Sekolah melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. memfotokopi/menggandakan formulir Dapodik sesuai kebutuhan;
2. melaksanakan sosialisasi ke seluruh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan perihal tata cara pengisian formulir pendataan;
3. membagi formulir kepada individu yang bersangkutan untuk diisi secara manual dan mengumpulkan formulir yang telah diisi;
4. memverifikasi kelengkapan dan kebenaran atau kewajaran data profil Sekolah, rombongan belajar, peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan sarana dan prasarana;
5. memasukkan atau memutakhirkan data ke dalam aplikasi Dapodik secara luring yang telah disiapkan oleh Kementerian, kemudian mengirim ke server Kementerian secara daring;
6. wajib mencadangkan seluruh data yang telah dimasukkan (entry);
7. wajib menyimpan formulir yang telah diisi secara manual oleh peserta didik, pendidik, atau tenaga kependidikan di Sekolah masing-masing untuk keperluan monitoring dan audit;
8. memutakhirkan data secara reguler ketika ada perubahan data, minimal satu kali dalam satu semester;
9. Sekolah sanggup berkonsultasi dengan dinas pendidikan setempat mengenai penggunaan aplikasi pendataan dan memastikan data yang dimasukkan sudah masuk ke dalam server Kementerian; dan
10. Sekolah memastikan dan bertanggungjawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sudah sesuai dengan kondisi riil di Sekolah.
Tim BOS Reguler kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap proses pendataan pada SD dan SMP yang mempunyai keterbatasan untuk melaksanakan pendataan secara mandiri. Sementara tim BOS Reguler provinsi bertanggung jawab terhadap proses pendataan pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang mempunyai keterbatasan untuk melaksanakan pendataan secara mandiri.
1. Penetapan Alokasi BOS Reguler provinsi atau kabupaten/kota
a. Tim BOS Reguler provinsi dan tim BOS Reguler kabupaten/kota melaksanakan kontrol terhadap data jumlah peserta didik di tiap Sekolah sesuai jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan masing-masing apabila terdapat perbedaan dengan data riil di Sekolah.
b. Kementerian melaksanakan pengambilan data jumlah peserta didik pada Dapodik sebagai dasar penyampaian usulan alokasi BOS Reguler tiap provinsi atau kabupaten/kota yang akan dikirim ke Kementerian Keuangan untuk penetapan alokasi BOS Reguler tiap provinsi atau kabupaten/kota pada tahun anggaran berikutnya.
c. Alokasi BOS Reguler tiap provinsi atau kabupaten/kota tersebut dihitung sebagai hasil rekapitulasi dari data jumlah peserta didik di tiap Sekolah yang ada di Dapodik pada tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah dengan asumsi pertambahan jumlah peserta didik tahun pelajaran baru.
d. Pemerintah Pusat memutuskan alokasi BOS Reguler tiap provinsi atau kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penetapan alokasi tiap Sekolah
a. Alokasi dana BOS Reguler tiap Sekolah dihitung menurut jumlah peserta didik di tiap Sekolah dikalikan dengan satuan biaya yang telah ditetapkan untuk tiap jenjang pendidikan.
b. Penetapan alokasi BOS Reguler tiap Sekolah didasarkan pada data hasil batas waktu selesai pendataan (cut off) Dapodik berikut:
d. Data pre-cut off tersebut didistribusikan oleh tim BOS Reguler provinsi ke tim BOS Reguler kabupaten/kota di wilayah provinsi masing-masing untuk diverifikasi ke Sekolah sesuai dengan kewenangannya.
e. Berdasarkan data pre-cut off tersebut, tim BOS Reguler provinsi dan tim BOS Reguler kabupaten/kota meminta Sekolah untuk memutakhirkan data pada Dapodik sebelum tanggal cut off.
f. Pada tiap tanggal cut off, tim BOS Reguler provinsi mengunduh data Sekolah seluruh jenjang sebagai dasar penyaluran dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan cut off melalui laman yang disediakan Kementerian.
g. Alokasi BOS Reguler untuk Sekolah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut.
1) Triwulan I dan semester I
a) Alokasi sementara tiap Sekolah untuk penyaluran triwulan I (untuk penyaluran triwulanan) dan semester I (untuk penyaluran semesteran) didasarkan pada hasil cut off tanggal 31 Oktober tahun anggaran sebelumnya.
b) Berdasarkan data cut off tanggal 31 Oktober ini, provinsi menyalurkan dana BOS Reguler ke tiap Sekolah di awal triwulan I (untuk penyaluran triwulanan) dan semester I (untuk penyaluran semesteran) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c) Alokasi final tiap Sekolah untuk triwulan I dan semester I didasarkan pada hasil cut off tanggal 31 Januari.
d) Berdasarkan data cut off tanggal 31 Januari ini, provinsi menghitung lebih kurang penyaluran dana BOS Reguler di awal triwulan I (untuk penyaluran triwulanan) dan semester I (untuk penyaluran semesteran) untuk dikompensasikan dalam penyaluran dana BOS Reguler triwulan II dan semester II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Triwulan II
a) Alokasi tiap Sekolah untuk penyaluran triwulan II (untuk penyaluran triwulanan) didasarkan pada hasil cut off tanggal 31 Januari.
b) Berdasarkan data cut off tanggal 31 Januari ini, provinsi menyalurkan dana BOS Reguler ke tiap Sekolah di awal triwulan II (untuk penyaluran triwulanan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Triwulan III, triwulan IV, dan semester II
a) Alokasi sementara tiap Sekolah untuk penyaluran triwulan III dan triwulan IV (untuk penyaluran triwulanan), serta semester II (untuk penyaluran semesteran) didasarkan pada hasil cut off tanggal 31 Januari.
b) Berdasarkan data cut off tanggal 31 Januari ini, provinsi menyalurkan dana BOS Reguler ke tiap Sekolah di awal triwulan III dan triwulan IV (untuk penyaluran triwulanan), serta semester II (untuk penyaluran semesteran) sesuai ketentuan yang berlaku.
c) Alokasi final tiap Sekolah untuk triwulan III dan triwulan IV (untuk penyaluran triwulanan), serta semester II (untuk penyaluran semesteran) didasarkan pada hasil cut off tanggal 31 Oktober tahun anggaran berkenaan.
d) Berdasarkan data cut off tanggal 31 Oktober ini, provinsi menghitung lebih kurang penyaluran dana BOS Reguler di awal triwulan III dan triwulan IV (untuk penyaluran triwulanan), serta semester II (untuk penyaluran semesteran) untuk dikompensasikan sebelum selesai tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. Data Dapodik yang dipakai sebagai contoh dalam perhitungan alokasi BOS Reguler tiap Sekolah merupakan data individu peserta didik yang telah diinput ke dalam aplikasi Dapodik secara valid, yaitu yang telah terisi lengkap variabel input dan telah dilengkapi dengan nomor induk siswa nasional (NISN), serta lolos proses verifikasi dan validasi di basis data Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian.
i. Kementerian mempunyai kebijakan khusus terkait perhitungan alokasi BOS Reguler bagi:
1) Sekolah Terintegrasi, SMP satu atap, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; dan
2) SD atau SMP yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berada di kawasan terdepan, terluar dan sangat tertinggal (daerah 3T) dengan skala satuan kawasan yaitu desa. Klasifikasi kawasan 3T dari tiap desa mengacu pada hasil pembagian terstruktur mengenai yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
b) Sekolah di kawasan kumuh atau kawasan pinggiran yang peserta didiknya tidak sanggup tertampung di Sekolah lain di sekitarnya.
c) khusus untuk Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, telah mempunyai izin operasional minimal 3 (tiga) tahun, dan bersedia membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik.
dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) peserta didik, yaitu memperlihatkan alokasi BOS Reguler minimal sebanyak 60 (enam puluh) peserta didik.
Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa beberapa komponen biaya tetap (fix cost) dari biaya operasi Sekolah tidak tergantung pada jumlah peserta didik saja.
Pemberian BOS Reguler melalui kebijakan khusus dilaksanakan sebagai berikut.
1) Bagi Sekolah Terintegrasi, SMP satu atap, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB secara otomatis mendapatkan alokasi minimal tanpa harus direkomendasikan oleh dinas pendidikan kawasan setempat;
2) Bagi SD dan SMP yang mendapatkan kebijakan khusus dilaksanakan dengan mekanisme:
a) Tim BOS Reguler kabupaten/kota memverifikasi SD atau SMP yang akan mendapatkan kebijakan khusus tersebut sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
b) Tim BOS Reguler kabupaten/kota merekomendasikan SD atau SMP akseptor kebijakan alokasi minimal menurut hasil verifikasi dan mengusulkannya kepada tim BOS Reguler provinsi dengan menyertakan daftar Sekolah dan jumlah peserta didik menurut Dapodik.
c) Tim BOS Reguler Provinsi memutuskan alokasi bagi SD atau SMP akseptor kebijakan alokasi minimal menurut surat rekomendasi dari tim BOS Reguler kabupaten/kota. tim BOS Reguler provinsi berhak menolak rekomendasi dari Tim BOS Reguler kabupaten/kota apabila ditemukan fakta atau informasi bahwa rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
j. Jumlah alokasi BOS Reguler untuk SMP terbuka dan Sekolah Menengan Atas terbuka didasarkan pada jumlah peserta didik dengan NISN yang valid dan perhitungannya disatukan dengan Sekolah induk.
k. Pemda dan masyarakat penyelenggara pendidikan, sesuai dengan kewenangannya harus memastikan penggabungan Sekolah yang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut mempunyai peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) peserta didik dengan Sekolah sederajat terdekat, kecuali Sekolah yang dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam karakter i. Sampai dengan dilaksanakannya penggabungan, maka Sekolah tersebut tidak sanggup mendapatkan dana BOS Reguler.
B. Penyaluran Dana BOS Reguler
1. Penyaluran dana BOS Reguler dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. penyaluran tiap triwulan
a. Bendahara Umum Daerah (BUD) harus menyalurkan BOS Reguler secara eksklusif ke rekening Sekolah sesuai dengan ketetentuan peraturan perundang-undangan;
b. proporsi penyaluran dana BOS Reguler dari RKUD ke rekening Sekolah diubahsuaikan dengan persentase penyaluran dana BOS Reguler dari RKUN ke RKUD;
c. dana BOS Reguler harus diterima secara utuh oleh Sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
d. khusus untuk BOS Reguler, jikalau terdapat peserta didik pindah atau mutasi sesudah pencairan dana di triwulan atau semester berkenaan, maka dana BOS Reguler pada triwulan atau semester berjalan tetap menjadi hak Sekolah lama. Revisi jumlah peserta didik pada Sekolah yang ditinggalkan atau mendapatkan peserta didik pindahan tersebut gres diberlakukan untuk pencairan triwulan atau semester berikutnya dengan terlebih dahulu melaksanakan revisi atau pemutakhiran data Dapodik sebelum cut off data penyaluran awal;
e. perlakuan terhadap sisa BOS Reguler yang belum habis dipakai di Sekolah pada tiap periode diatur melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
f. Tim BOS Reguler provinsi dan tim BOS Reguler kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya harus memastikan bahwa dana BOS Reguler yang dianggarkan oleh Sekolah untuk pembelian buku teks utama tidak sanggup dicairkan hingga tiba waktunya Sekolah harus membayar pesanan buku teks utama yang diperlukan.
BAB IV PENGGUNAAN DANA
A. Umum
1. Perencanaan
a. Penggunaan BOS Reguler di Sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Reguler kepala Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk gosip kegiatan rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS Reguler harus didasarkan skala prioritas kebutuhan Sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan SNP.
b. Dana BOS Reguler yang diterima Sekolah tiap triwulan atau semester sanggup direncanakan untuk dipakai membiayai kegiatan lain pada triwulan atau semester berikutnya.
c. Penggunaan BOS Reguler diprioritaskan untuk kegiatan operasional Sekolah nonpersonalia.
d. Sekolah wajib memakai sebagian dana BOS Reguler untuk membeli buku teks utama untuk pelajaran dan panduan guru sesuai dengan kurikulum yang dipakai oleh Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
e. Penggunaan dana yang pelaksanaannya sifatnya kegiatan, biaya yang sanggup dibayarkan dari BOS Reguler meliputi pengadaan alat tulis kantor atau penggandaan materi, biaya penyiapan tempat kegiatan, gaji narasumber lokal sesuai standar biaya umum setempat, dan/atau perjalanan dinas dan/atau penyediaan konsumsi bagi panitia dan narasumber apabila dibutuhkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. Ketentuan terkait jasa profesi (honor narasumber) hanya sanggup diberikan kepada narasumber yang mewakili instansi resmi di luar Sekolah, menyerupai Kwartir Daerah (Kwarda), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) daerah, Badan Narkotika Nasional (BNN), dinas pendidikan, dinas kesehatan, unsur keagamaan, dan/atau lainnya menurut surat kiprah yang dikeluarkan oleh instansi yang diwakilinya atau berwenang.
g. Pengadaan sarana dan prasarana oleh Sekolah harus mengikuti standar sarana dan prasarana dan spesifikasi yang berlaku.
h. Penggunaan dana yang pelaksanaan berupa pekerjaan fisik, biaya yang sanggup dibayarkan dari BOS Reguler meliputi pembayaran upah tukang sesuai standar biaya umum setempat, bahan, transportasi, dan/atau konsumsi.
i. Satuan biaya untuk belanja dengan memakai dana BOS Reguler mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Dana BOS Reguler tidak untuk:
a. disimpan dengan maksud dibungakan;
b. dipinjamkan kepada pihak lain;
c. membeli perangkat lunak (software) atau untuk pelaporan keuangan BOS Reguler atau software sejenis;
d. sewa aplikasi pendataan atau aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam jaringan (daring);
e. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah, antara lain studi banding, karya wisata, dan sejenisnya;
f. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), unit pelaksana teknis kawasan kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi, unit pelaksana teknis, atau pihak lainnya;
g. membiayai fasilitas kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekolah antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya;
h. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris Sekolah);
i. dipakai untuk rehabilitasi sedang dan berat;
j. dipakai untuk rehabilitasi prasarana Sekolah dengan kategori rusak sedang dan rusak berat;
k. membangun gedung atau ruangan baru;
l. membeli lembar kerja siswa (LKS);
m. membeli materi atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
n. membeli saham;
o. membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional;
p. membiayai penyelenggaraan upacara atau kegiatan keagamaan;
q. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait kegiatan BOS Reguler atau perpajakan kegiatan BOS Reguler yang diselenggarakan forum di luar dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan/atau Kementerian; dan/atau
r. membiayai kegiatan yang telah didanai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.
B. Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SD
1. Pengembangan Perpustakaan
a. Penyediaan buku teks utama
d. Langganan majalah atau publikasi terencana yang terkait dengan melalui luring maupun melalui daring.
e. Pemeliharaan atau pembelian gres buku atau koleksi perpustakaan.
f. Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan.
g. Pengembangan pangkalan data (database) perpustakaan dan perpustakaan elektronik (e-library) atau perpustakaan digital (digital library).
h. Pemeliharaan perabot perpustakaan atau pembelian baru.
i. Pemeliharaan dan/atau pembelian AC perpustakaan.
Pembelian buku teks dan buku nonteks maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana BOS Reguler yang diterima.
Pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan apabila kebutuhan buku teks utama bagi peserta didik, guru, dan kepala Sekolah di Sekolah telah terpenuhi.
Pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui sistem katalog elektronik.
Dalam hal pembelian melalui sistem katalog elektronik dimaksud tidak sanggup dilakukan, maka pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui prosedur PBJ Sekolah.
2. PPDB
Biaya dalam rangka PPDB, termasuk pendataan ulang bagi peserta didik lama, antara lain:
a. biaya kegiatan PPDB, daftar ulang, atau pendataan ulang terdiri atas pengadaan alat tulis kantor, penggandaan formulir, penyediaan konsumsi, transportasi untuk koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota, dan publikasi atau pengumuman PPDB, dan biaya layanan PPDB daring (tidak termasuk sewa aplikasi PPDB); dan/atau
b. biaya kegiatan pengenalan lingkungan Sekolah terdiri atas pengadaan alat tulis kantor, fotokopi materi atau materi, pembelian alat dan atau materi habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah.
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
a. Kegiatan pembelajaran
1) Membeli atau mengganti alat peraga pendidikan yang dibutuhkan Sekolah untuk memenuhi SNP.
2) Mendukung penyelenggaraan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
3) Pengembangan pendidikan karakter dan penumbuhan kebijaksanaan pekerti.
4) Pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan.
5) Pemantapan persiapan ujian.
6) Pendidikan dan pengembangan Sekolah sehat, aman, ramah anak, dan menyenangkan.
7) Pembiayaan lomba di tingkat kabupaten/kota yang tidak didanai dari dana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, termasuk untuk biaya transportasi dan fasilitas peserta didik atau guru dalam mengikuti lomba, dan biaya registrasi mengikuti lomba.
8) Biaya untuk berbagi media pembelajaran berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK), contohnya untuk pembelian materi atau komponen material perakitan, dan pengembangan e-book.
9) Pembelian atau langganan buku digital, dan/atau aplikasi pembelajaran digital.
b. Kegiatan ekstrakurikuler
1) Krida, seperti: kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra).
2) Karya ilmiah, menyerupai kegiatan ilmiah, kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, dan penelitian.
3) Latihan olah talenta dan olah minat, menyerupai pengembangan talenta olahraga, seni dan budaya, jurnalistik, teater, dan teknologi informasi dan komunikasi.
4) Keagamaan, menyerupai ceramah Pemerintah keagamaan, baca tulis al quran, retreat, dan/atau bentuk ekstrakurikuler keagamaan.
5) Pembiayaan lomba yang tidak didanai dari dana Pemerintah Pusat atau Daerah, termasuk untuk biaya transportasi dan fasilitas peserta didik atau guru dalam mengikuti lomba, dan biaya registrasi mengikuti lomba.
4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
Kegiatan penilaian pembelajaran yang sanggup didanai meliputi kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan selesai semester, ulangan kenaikan kelas, USBN, dan penilaian kegiatan ekstrakurikuler. Komponen pembiayaan yang sanggup dibayarkan terdiri atas:
a. transportasi dan penyediaan konsumsi penyusunan indikator dan penelaahan soal USBN di Kelompok Kerja Guru (KKG);
b. fotokopi atau penggandaan soal;
c. fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala Sekolah, serta dari kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik;
d. biaya transportasi pengawas ujian yang ditugaskan di luar Sekolah tempat mengajar, yang tidak didanai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan/atau
e. biaya penyediaan konsumsi penyelenggaran kegiatan penilaian pembelajaran, investigasi hasil ujian, dan penilaian kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah.
5. Pengelolaan Sekolah
a. Pembelian alat dan/atau materi habis pakai yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pembelajaran, manajemen dan layanan umum, dan tata perjuangan dan perkantoran.
b. Pembelian dan pemasangan alat ketidakhadiran bagi guru dan tenaga kependidikan, termasuk tipe finger print scan yang terkoneksi dengan Dapodik.
c. Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan antara lain tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran, dan/atau alat kesehatan dan keselamatan sejenisnya.
d. Pembiayaan rapat tim BOS Reguler Sekolah yang meliputi pembelian alat dan/atau materi habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi.
e. Transportasi dalam rangka pengambilan dana untuk keperluan Sekolah di bank atau kantor pos. Penyediaan konsumsi dan/atau fasilitas diperbolehkan jikalau dibutuhkan (bagi Sekolah yang lokasinya jauh atau memerlukan waktu).
f. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan kegiatan BOS Reguler ke dinas pendidikan provinsi. Penyediaan konsumsi dan/atau fasilitas diperbolehkan jikalau dibutuhkan (bagi Sekolah yang lokasinya jauh atau memerlukan waktu).
g. Penggandaan laporan dan/atau pembiayaan korespondensi.
h. Pembiayaan untuk membangun, mengembangkan, dan/atau memelihara laman Sekolah dengan domain “sch.id”. Pembiayaan meliputi pembelian domain, konsumsi, transportasi, dan/atau jasa profesi pengembang laman.
i. Pembiayaan kegiatan pengembangan penemuan Sekolah, menyerupai Sekolah hijau, Sekolah sehat, Sekolah ramah anak, Sekolah adiwiyata, dan lainnya.
j. Pembiayaan kegiatan kegiatan pelibatan keluarga di Sekolah, yang meliputi pengadaan alat dan/atau materi habis pakai untuk mendukung kegiatan, penyediaan konsumsi atau transportasi panitia, dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah.
k. Pelaksanaan pengelolaan Sekolah melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian menyerupai perencanaan, pembukuan, dan penyusunan laporan melalui aplikasi RKAS, penyampaian laporan hasil berguru melalui aplikasi e-rapor, dan pendataan melalui aplikasi Dapodik, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) biaya yang dikeluarkan untuk keseluruhan rangkaian tahapan kegiatan, mencakup:
a) pemasukan data;
b) validasi;
c) pemutakhiran; dan
d) sinkronisasi data ke dalam aplikasi;
2) komponen pembiayaan kegiatan pada angka 1) adalah:
a) penggandaan formulir Dapodik;
b) pengadaan alat dan/atau materi habis pakai pendukung kegiatan;
c) penyediaan konsumsi dan transportasi kegiatan pemasukan data, validasi, pemutakhiran, dan sinkronisasi;
d) biaya warung internet (warnet) dan biaya transportasi menuju warnet, apabila tahapan penggunaan aplikasi tidak sanggup dilakukan di Sekolah alasannya ialah permasalahan jaringan internet;
e) biaya transportasi lokal dalam rangka koordinasi verifikasi dan validasi data;
f) gaji operator aplikasi.
Kebijakan pembayaran gaji untuk operator aplikasi di Sekolah mengikuti ketentuan sebagai berikut:
(1) kegiatan penggunaan aplikasi diupayakan untuk dikerjakan oleh tenaga manajemen yang kompeten yang sudah tersedia di Sekolah, baik yang berasal dari pegawai tetap maupun tenaga honorer, sehingga Sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan untuk pembayaran gaji bulanan; dan
(2) apabila tidak tersedia tenaga manajemen yang kompeten, Sekolah sanggup menugaskan operator aplikasi lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan atau per kegiatan (tidak dibayarkan dalam bentuk gaji rutin bulanan).
l. Sekolah yang berada di kawasan terpencil dan/atau belum ada jaringan listrik sanggup menyewa atau membeli genset atau panel surya termasuk peralatan pendukungnya, sesuai dengan kebutuhan di kawasan tersebut, termasuk biaya perawatan dan/atau perbaikan.
m. Sekolah yang berada di kawasan yang mengalami musibah menurut pernyataan resmi dari Pemerintah Pusat atau Pemda sanggup memakai dana BOS Reguler untuk membiayai penanggulangan dampak darurat bencana, khususnya selama masa tanggap darurat.
6. Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah.
a. Kegiatan Kelompok Kerja Guru atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah.
Bagi Sekolah yang memperoleh hibah (block grant) pengembangan Kelompok Kerja Guru atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, diperbolehkan memakai BOS Reguler hanya untuk biaya transportasi kegiatan apabila hibah yang diterima tidak menyediakan biaya transportasi.
b. Menghadiri seminar atau lokakarya yang terkait eksklusif dengan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan antara lain:
1) penyusunan RPP;
2) pengembangan dan/atau penerapan kegiatan penilaian kepada peserta didik;
3) penyusunan soal USBN;
4) pengembangan lahan Sekolah (contoh: kegiatan beternak, berkebun, dan biotrop); dan/atau
5) kegiatan lain yang sejenis,
dengan syarat ditugaskan oleh Sekolah.
Biaya yang sanggup dibayarkan meliputi biaya pendaftaran, transportasi, dan/atau fasilitas apabila seminar atau lokakarya diadakan di luar Sekolah sesuai dengan standar biaya umum daerah.
c. Pembiayaan untuk mengadakan kegiatan training (in house training) atau lokakarya (workshop) di Sekolah antara lain:
1) pemantapan penerapan kurikulum/silabus;
2) pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan RPP;
3) pengembangan dan/atau penerapan kegiatan penilaian kepada peserta didik; dan/atau
4) peningkatan kualitas manajemen dan manajemen Sekolah.
Pembiayaan yang sanggup dibayarkan, meliputi fotokopi materi atau materi, pembelian alat dan/atau materi habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah.
7. Langganan Daya dan Jasa
a. Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan pembelajaran di Sekolah, antara lain listrik, telepon, air, dan/atau iuran kebersihan atau sampah.
b. Biaya pemasangan instalasi listrik gres apabila sudah ada jaringan di sekitar Sekolah, dan/atau penambahan daya listrik.
c. Biaya langganan internet dengan cara berlangganan maupun prabayar, baik dengan fixed modem maupun dengan mobile modem. Termasuk pula untuk pemasangan gres apabila sudah ada jaringan di sekitar Sekolah. Khusus untuk penggunaan internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian paket atau voucher sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Adapun biaya langganan internet melalui fixed modem diubahsuaikan dengan kebutuhan Sekolah.
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
a. Perbaikan kerusakan komponen nonstruktural dengan ketentuan penggantian kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari komponen terpasang bangunan. Komponen nonstruktural terdiri atas:
1) epilog atap, antara lain seng, asbes, dan genteng;
2) epilog plafond, antara lain GRC, triplek, dan gypsum;
3) kelistrikan, antara lain aksesoris lampu, saklar, stop kontak, dan instalasi jaringan;
4) kusen, kaca, daun pintu dan jendela;
5) pengecatan; dan/atau
6) epilog lantai, antara lain keramik, tegel, plester aci, dan papan.
b. Perbaikan mebel, pembelian meja dan/atau dingklik peserta didik atau guru jikalau meja dan/atau dingklik yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan.
c. Perbaikan toilet Sekolah, tempat basuh tangan, dan saluran air kotor.
d. Penyediaan sumber air higienis termasuk pompa dan instalasinya bagi Sekolah yang belum mempunyai air bersih.
e. Pembangunan jamban atau WC beserta sanitasinya bagi Sekolah yang belum mempunyai prasarana tersebut.
f. Pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop Sekolah, proyektor, dan/atau AC.
g. Pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum.
9. Pembayaran Honor
a. Guru honorer.
b. Tenaga manajemen (tenaga yang melaksanakan manajemen Sekolah termasuk melaksanakan kiprah pendataan Dapodik).
c. Pegawai perpustakaan.
d. Laboran.
e. Petugas UKS.
f. Penjaga Sekolah.
g. Petugas satuan pengamanan.
h. Petugas kebersihan.
Keterangan:
a. pada prinsipnya Pemda dan masyarakat penyelenggara pendidikan wajib mengalokasikan gaji guru atau tenaga kependidikan dan nonkependidikan yang ditugaskan pada Sekolah yang diselenggarakan;
b. pembayaran gaji bulanan guru atau tenaga kependidikan dan nonkependidikan honorer di Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sanggup memakai dana BOS Reguler paling banyak 15% (lima belas persen) dari total BOS Reguler yang diterima;
c. pembayaran gaji bulanan guru atau tenaga kependidikan dan nonkependidikan honorer di Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sanggup memakai dana BOS Reguler paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total BOS Reguler yang diterima;
d. guru honorer yang menerima pembayaran gaji merupakan guru honorer yang telah:
1) mempunyai kualifikasi akademik sarjana atau kegiatan diploma empat (S-1/D-IV); dan
2) mendapatkan penugasan dari pemerintah kawasan dengan memperhatikan analisis kebutuhan guru dan penataan guru serta memberikan tembusan penugasan dimaksud kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian bagi guru gaji yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran
a. Membeli komputer desktop atau work station berupa Personal Computer (PC) atau all in one PC untuk dipakai dalam proses pembelajaran, maksimal 5 (lima) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) prosesor Intel Core i3 atau yang setara;
2) memori standar 4GB DDR3;
3) hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD;
4) CD/DVD drive;
5) monitor LED 18,5 inci;
6) sistem operasi Windows 10;
7) aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation; dan
8) garansi 1 (satu) tahun.
Pembelian komputer harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
b. Membeli pencetak (printer) atau printer plus pemindai (scanner) maksimal 1 (satu) unit per tahun per Sekolah. Selain untuk membeli, BOS Reguler boleh dipakai untuk perbaikan printer milik Sekolah.
c. Membeli laptop maksimal 1 (satu) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) prosesor Intel Core i3 atau yang setara;
2) memori standar 4GB DDR3;
3) hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD;
4) CD/DVD drive;
5) monitor 14 inci;
6) sistem operasi Windows 10;
7) aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation;
8) garansi 1 tahun;
Pembelian laptop harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
d. Membeli proyektor maksimal 5 (lima) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) sistem DLP;
2) resolusi XGA;
3) brightness 3000 lumens;
4) contras ratio 15.000:1;
5) input HDMI, VGA, Composite, S-Video;
6) garansi 1 (satu) tahun.
Pembelian proyektor harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
Keterangan:
a. komputer desktop atau workstation, printer atau printer scanner, laptop, dan/atau proyektor harus dibeli di penyedia barang yang memperlihatkan garansi resmi;
b. proses pengadaan barang oleh Sekolah harus sesuai dengan prosedur PBJ Sekolah; dan
c. peralatan di atas harus dicatat sebagai barang inventaris Sekolah.
C. Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SMP
1. Pengembangan Perpustakaan
a. Penyediaan Buku Teks Utama
1) Sekolah wajib menyediakan buku teks utama bagi peserta didik sesuai dengan kurikulum yang digunakan.
2) Buku teks utama bagi peserta didik dibeli untuk memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk tiap peserta didik pada tiap mata pelajaran.
3) Buku teks utama bagi guru dibeli untuk memenuhi kebutuhan buku mata pelajaran sesuai kelas yang diajarkan.
4) Buku teks utama bagi kepala Sekolah dibeli untuk memenuhi kebutuhan buku semua mata pelajaran.
5) Harga buku teks utama mengacu kepada HET yang telah ditetapkan oleh Kementerian.
6) Buku teks utama yang dibeli oleh Sekolah melalui BSE harus dijadikan pegangan oleh guru dalam proses pembelajaran di Sekolah. Buku teks utama ini dipakai sebagai buku teks utama pembelajaran sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks utama dari Kementerian.
b. Penyediaan Buku Teks Pendamping
1) Menyediakan buku teks pendamping bagi peserta didik dan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan.
2) Buku teks pendamping dibeli untuk memenuhi kebutuhan tiap mata pelajaran.
3) Buku teks pendamping yang boleh dibeli Sekolah merupakan buku teks pendamping yang telah dinilai oleh Kementerian.
c. Membeli buku nonteks yaitu antara lain buku bacaan, buku pengayaan, dan buku referensi, terutama yang menunjang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Buku nonteks yang dibeli harus mengacu kepada aturan yang ditetapkan oleh Kementerian.
d. Langganan koran, majalah, atau publikasi terencana yang terkait dengan pendidikan, baik melalui luring maupun melalui daring.
e. Pemeliharaan atau pembelian gres buku atau koleksi perpustakaan.
f. Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan.
g. Pengembangan database perpustakaan dan e-library atau digital library.
h. Pemeliharaan perabot perpustakaan atau pembelian baru.
i. Pemeliharaan dan/atau pembelian AC perpustakaan.
Pembelian buku teks dan buku nonteks maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana BOS Reguler yang diterima.
Pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan apabila kebutuhan buku teks utama bagi peserta didik, guru, dan kepala Sekolah di Sekolah telah terpenuhi.
Pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui sistem katalog elektronik.
Dalam hal pembelian melalui sistem katalog elektronik dimaksud tidak sanggup dilakukan, maka pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui prosedur PBJ Sekolah.
2. PPDB
Biaya dalam rangka PPDB, termasuk pendataan ulang bagi peserta didik lama, antara lain:
a. pengadaan alat tulis kantor, penggandaan formulir, penyediaan konsumsi, transportasi untuk koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota, dan publikasi atau pengumuman PPDB, dan biaya layanan PPDB dalam jaringan (daring) (tidak termasuk sewa aplikasi PPDB); dan/atau
b. biaya kegiatan pengenalan lingkungan Sekolah terdiri atas pengadaan alat tulis kantor, fotokopi materi atau materi, pembelian alat dan atau materi habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah.
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
a. Kegiatan pembelajaran
1) Mendukung penyelenggaraan pembelajaran kontekstual pada SMP.
2) Pengembangan pendidikan karakter dan penumbuhan kebijaksanaan pekerti.
3) Pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan.
4) Pemantapan persiapan ujian.
5) Pendidikan dan pengembangan Sekolah sehat, aman, ramah anak, dan menyenangkan.
6) Pembiayaan lomba yang tidak didanai dari dana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, termasuk untuk biaya transportasi dan fasilitas peserta didik atau guru dalam mengikuti lomba, dan biaya registrasi mengikuti lomba.
7) Biaya untuk berbagi media pembelajaran berbasis TIK, contohnya untuk pembelian materi atau komponen material perakitan, dan pengembangan e-book.
8) Pembelian atau langganan buku digital, dan/atau aplikasi pembelajaran digital.
b. Kegiatan Ekstrakurikuler
1) Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), dan ekstrakurikuler lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Sekolah.
2) Pembiayaan lomba di tingkat kabupaten/kota yang tidak didanai dari dana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, termasuk untuk biaya transportasi dan fasilitas peserta didik atau guru dalam mengikuti lomba, dan biaya registrasi mengikuti lomba.
4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
a. Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan selesai semester, ulangan kenaikan kelas, US, US berbasis komputer, dan/atau USBN terdiri atas:
1) penggandaan soal;
2) penggandaan laporan pelaksanaan hasil ulangan atau ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala Sekolah, serta dari kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik;
3) biaya transportasi pengawas ujian yang ditugaskan di luar Sekolah tempat mengajar, yang tidak didanai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
4) biaya penyediaan konsumsi penyelenggaraan kegiatan penilaian pembelajaran dan investigasi hasil ujian di Sekolah; dan
5) transportasi dan penyediaan konsumsi penyusunan indikator dan penelaahan soal USBN di MGMP.
b. UN berbasis kertas dan pensil terdiri atas:
1) honorarium pengawas;
2) pengiriman lembar balasan ujian nasional (LJUN);
3) pengisian data Sekolah;
4) penyusunan dan pengiriman laporan;
5) transportasi pengembalian materi UN;
6) fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala Sekolah, serta dari kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik; dan/atau
7) biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan ujian dan investigasi hasil ujian di Sekolah.
c. Simulasi dan pelaksanaan US berbasis komputer terdiri atas:
1) honorarium teknisi;
2) honorarium pengawas;
3) honorarium proktor;
4) sinkronisasi UN;
5) pengisian data Sekolah;
6) penyusunan dan pengiriman laporan;
7) transportasi pengembalian materi UN;
8) fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala Sekolah, serta dari kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik; dan/atau
9) biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan ujian dan investigasi hasil ujian di Sekolah.
5. Pengelolaan Sekolah
a. Pembelian alat dan/atau materi habis pakai yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pembelajaran, manajemen dan layanan umum, dan tata perjuangan dan perkantoran.
b. Pembelian dan pemasangan alat ketidakhadiran bagi guru dan tenaga kependidikan, termasuk tipe finger print scan yang terkoneksi dengan Dapodik.
c. Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan antara lain tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran, dan/atau alat kesehatan dan keselamatan sejenisnya.
d. Pembiayaan rapat tim BOS Sekolah yang meliputi pembelian alat dan/atau materi habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi.
e. Transportasi dalam rangka pengambilan dana untuk keperluan Sekolah di bank atau kantor pos. Penyediaan konsumsi dan/atau fasilitas diperbolehkan jikalau dibutuhkan (bagi Sekolah yang lokasinya jauh atau memerlukan waktu).
f. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan kegiatan BOS Reguler ke dinas pendidikan provinsi. Penyediaan konsumsi dan/atau fasilitas diperbolehkan jikalau dibutuhkan (bagi Sekolah yang lokasinya jauh atau memerlukan waktu).
g. Penggandaan laporan dan atau pembiayaan korespondensi;
h. Pembiayaan untuk membangun, mengembangkan, dan atau memelihara laman Sekolah dengan domain “sch.id”. Pembiayaan meliputi pembelian domain, konsumsi, transportasi, dan/atau jasa profesi pengembang laman.
i. Pembiayaan kegiatan pengembangan penemuan Sekolah, menyerupai Sekolah hijau, Sekolah sehat, Sekolah ramah anak, Sekolah adiwiyata, dan lainnya.
j. Pembiayaan kegiatan kegiatan pelibatan keluarga di Sekolah, yang meliputi pengadaan alat dan/atau materi habis pakai untuk mendukung kegiatan, penyediaan konsumsi atau transportasi panitia, dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah.
k. Pelaksanaan pengelolaan Sekolah melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian menyerupai perencanaan, pembukuan, dan penyusunan laporan melalui aplikasi RKAS, penyampaian laporan hasil berguru melalui aplikasi e-rapor, dan pendataan melalui aplikasi Dapodik, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) biaya yang dikeluarkan untuk keseluruhan rangkaian tahapan kegiatan, mencakup:
a) pemasukan data;
b) validasi;
c) pemutakhiran; dan
d) sinkronisasi data ke dalam aplikasi;
2) komponen pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sebagai berikut:
a) penggandaan formulir Dapodik;
b) pengadaan alat dan atau materi habis pakai pendukung kegiatan;
c) konsumsi dan transportasi kegiatan pemasukan data, validasi, pemutakhiran, dan sinkronisasi;
d) biaya warung internet (warnet) dan biaya transportasi menuju warnet, apabila tahapan penggunaan aplikasi tidak sanggup dilakukan di Sekolah alasannya ialah permasalahan jaringan internet;
e) biaya transportasi lokal dalam rangka koordinasi verifikasi dan validasi data; dan/atau
f) gaji operator aplikasi.
Kebijakan pembayaran gaji untuk operator aplikasi di Sekolah mengikuti ketentuan sebagai berikut:
(1) kegiatan penggunaan aplikasi diupayakan untuk dikerjakan oleh tenaga manajemen yang kompeten yang sudah tersedia di Sekolah, baik yang berasal dari pegawai tetap maupun tenaga honorer, sehingga Sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan untuk pembayaran gaji bulanan; dan
(2) apabila tidak tersedia tenaga manajemen yang kompeten, Sekolah sanggup menugaskan operator aplikasi lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan atau per kegiatan (tidak dibayarkan dalam bentuk gaji rutin bulanan).
l. Sekolah yang berada di kawasan terpencil dan/atau belum ada jaringan listrik sanggup menyewa atau membeli genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukungnya, sesuai dengan kebutuhan di kawasan tersebut, termasuk biaya perawatan dan/atau perbaikan.
m. Sekolah yang berada di kawasan yang mengalami musibah menurut pernyataan resmi dari Pemerintah Pusat atau Pemda sanggup memakai dana BOS Reguler untuk membiayai penanggulangan dampak darurat bencana, khususnya selama masa tanggap darurat.
6. Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah
a. Pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah di Sekolah.
Bagi Sekolah yang hibah (block grant) pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan memakai BOS Reguler hanya untuk biaya transportasi kegiatan apabila hibah yang diterima tidak menyediakan biaya transportasi.
b. Menghadiri seminar atau lokakarya yang terkait eksklusif dengan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan antara lain:
1) penyusunan RPP;
2) pengembangan dan/atau penerapan kegiatan penilaian kepada peserta didik;
3) penyusunan soal USBN; dan
4) pengembangan lahan Sekolah (contoh: kegiatan beternak, berkebun, biotrop); dan/atau
5) kegiatan lain yang sejenis,
dengan syarat ditugaskan oleh Sekolah.
Biaya yang sanggup dibayarkan meliputi biaya pendaftaran, transportasi, dan/atau fasilitas apabila seminar atau lokakarya diadakan di luar Sekolah sesuai dengan standar biaya umum daerah.
c. Pembiayaan untuk mengadakan kegiatan training (in house training) atau lokakarya (workshop) di Sekolah antara lain:
1) pemantapan penerapan kurikulum atau silabus;
2) pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan RPP;
3) pengembangan dan/atau penerapan kegiatan penilaian kepada peserta didik; dan/atau
4) peningkatan kualitas manajemen dan manajemen Sekolah.
Pembiayaan yang sanggup dibayarkan meliputi fotokopi materi atau materi, pembelian alat dan/atau materi habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah.
7. Langganan Daya dan Jasa
a. Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan pembelajaran di Sekolah, antara lain listrik, telepon, air, dan/atau iuran kebersihan atau sampah.
b. Biaya pemasangan instalasi listrik gres apabila sudah ada jaringan di sekitar Sekolah, dan/atau penambahan daya listrik.
c. Biaya langganan internet dengan cara berlangganan maupun prabayar, baik dengan fixed modem maupun dengan mobile modem. Termasuk pula untuk pemasangan gres apabila sudah ada jaringan di sekitar Sekolah. Khusus untuk penggunaan internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian paket atau voucher sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Adapun biaya langganan internet melalui fixed modem diubahsuaikan dengan kebutuhan Sekolah.
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
a. Perbaikan kerusakan komponen nonstruktural dengan ketentuan penggantian kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari komponen terpasang bangunan. Komponen nonstruktural terdiri atas:
1) epilog atap, antara lain seng, asbes, dan/atau genteng;
2) epilog plafond, antara lain GRC, triplek, dan/atau gypsum;
3) kelistrikan, antara lain aksesoris lampu, saklar, stop kontak, dan/atau instalasi jaringan;
4) kusen, kaca, daun pintu, dan/atau jendela;
5) pengecatan; dan/atau
6) epilog lantai, antara lain keramik, tegel, plester aci, dan/atau papan.
b. Perbaikan mebel, dan/atau pembelian meja dan/atau dingklik peserta didik atau guru jikalau meja dan atau dingklik yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan.
c. Perbaikan toilet Sekolah, tempat basuh tangan dan saluran air kotor.
d. Penyediaan sumber air higienis termasuk pompa dan instalasinya bagi Sekolah yang belum mempunyai air bersih.
e. Pembangunan jamban atau WC beserta sanitasinya bagi Sekolah yang belum mempunyai prasarana tersebut.
f. Pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop Sekolah, proyektor, dan/atau AC.
g. Pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum.
9. Pembayaran Honor
a. Guru honorer.
b. Tenaga manajemen (bagi SMP yang belum mempunyai tenaga tata usaha).
c. Pegawai perpustakaan.
d. Laboran.
e. Petugas UKS.
f. Penjaga Sekolah.
g. Petugas satuan pengamanan.
h. Petugas kebersihan.
Keterangan:
a. pada prinsipnya Pemda dan masyarakat penyelenggara pendidikan wajib mengalokasikan gaji guru atau tenaga kependidikan dan nonkependidikan yang ditugaskan pada Sekolah yang diselenggarakan;
b. pembayaran gaji bulanan guru atau tenaga kependidikan dan nonkependidikan honorer di Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sanggup memakai dana BOS Reguler paling banyak 15% (lima belas persen) dari total BOS Reguler yang diterima;
c. pembayaran gaji bulanan guru atau tenaga kependidikan dan nonkependidikan honorer di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sanggup memakai dana BOS Reguler paling
banyak 30% (tiga puluh persen) dari total BOS Reguler yang diterima;
d. guru honorer yang menerima pembayaran gaji merupakan guru honorer yang telah:
1) mempunyai kualifikasi akademik S-1/D-IV; dan
2) mendapatkan penugasan dari Pemda dengan memperhatikan analisis kebutuhan guru dan penataan guru serta memberikan tembusan penugasan dimaksud kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian bagi guru gaji pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Pembelian atau Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran
a. Membeli komputer desktop atau work station berupa PC atau all in one PC untuk dipakai dalam proses pembelajaran, maksimal 5 (lima) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) prosesor Intel Core i3 atau yang setara;
2) memori standar 4GB DDR3;
3) hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD;
4) CD/DVD drive;
5) monitor LED 18,5 inci;
6) sistem operasi Windows 10;
7) aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation; dan
8) garansi 1 (satu) tahun.
Pembelian komputer harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
b. Membeli printer atau printer plus scanner maksimal 1 (satu) unit per tahun per Sekolah. Selain untuk membeli, BOS Reguler sanggup dipakai untuk perbaikan printer milik Sekolah.
c. Membeli laptop maksimal 1 (satu) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) prosesor Intel Core i3 atau yang setara;
2) memori standar 4GB DDR3;
3) hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD;
4) CD/DVD drive;
5) monitor 14 inci;
6) sistem operasi Windows 10;
7) aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation; dan
8) garansi 1 tahun.
Pembelian komputer harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
d. Membeli proyektor maksimal 5 (lima) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) sistem DLP;
2) resolusi XGA;
3) brightness 3000 lumens;
4) contras ratio 15.000:1;
5) input HDMI, VGA, Composite, S-Video; dan
6) garansi 1 (satu) tahun.
Pembelian proyektor harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
Keterangan:
a. komputer desktop atau workstation, printer atau printer scanner, laptop, dan/atau proyektor harus dibeli di penyedia barang yang memperlihatkan garansi resmi;
b. proses pengadaan barang oleh Sekolah sesuai dengan prosedur PBJ Sekolah; dan
c. peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris Sekolah.
D. Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SMA
1. Pengembangan Perpustakaan
a. Penyediaan Buku Teks Utama
1) Sekolah wajib menyediakan buku teks utama bagi peserta didik sesuai dengan kurikulum yang digunakan.
2) Buku teks utama bagi peserta didik dibeli untuk memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk tiap peserta didik pada tiap mata pelajaran.
3) Buku teks utama bagi guru dibeli untuk memenuhi kebutuhan buku mata pelajaran sesuai kelas yang diajarkan.
4) Buku teks utama bagi kepala Sekolah dibeli untuk memenuhi kebutuhan buku semua mata pelajaran.
5) Harga buku teks utama mengacu kepada HET yang telah ditetapkan oleh Kementerian.
6) Buku teks utama yang dibeli oleh Sekolah melalui BSE harus dijadikan pegangan oleh guru dalam proses pembelajaran di Sekolah. Buku teks utama ini dipakai sebagai buku teks utama pembelajaran sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks utama dari Kementerian.
b. Penyediaan Buku Teks Pendamping
1) Menyediakan buku teks pendamping bagi peserta didik dan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan.
2) Buku teks pendamping dibeli untuk memenuhi kebutuhan tiap mata pelajaran.
3) Buku teks pendamping yang boleh dibeli Sekolah merupakan buku teks pendamping yang telah dinilai oleh Kementerian.
c. Penyediaan buku nonteks
Sekolah sanggup membeli atau menyediakan buku nonteks untuk mendukung proses pembelajaran di Sekolah. Buku nonteks yang dibeli harus mengacu kepada aturan yang ditetapkan oleh Kementerian.
Pembelian buku teks dan buku nonteks maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana BOS Reguler yang diterima.
Pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan apabila kebutuhan buku teks utama bagi peserta didik, guru, dan kepala Sekolah di Sekolah telah terpenuhi.
Pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui sistem katalog elektronik.
Dalam hal pembelian melalui sistem katalog elektronik dimaksud tidak sanggup dilakukan, maka pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui prosedur PBJ Sekolah.
2. PPDB
Biaya dalam rangka PPDB, termasuk pendataan ulang bagi peserta didik lama, antara lain:
a. pengadaan alat tulis kantor, penggandaan formulir, penyediaan konsumsi, transportasi untuk koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota, dan publikasi atau pengumuman PPDB, dan biaya layanan PPDB dalam jaringan (daring) (tidak termasuk sewa aplikasi PPDB);
b. penentuan peminatan bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda dan tes talenta skolastik atau tes potensi akademik bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
c. biaya kegiatan pengenalan lingkungan Sekolah terdiri atas pengadaan alat tulis kantor, fotokopi materi atau materi, pembelian alat dan atau materi habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah.
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
a. Pembelian alat habis pakai praktikum ilmu pengetahuan alam (IPA), ilmu pengetahuan sosial (IPA), bahasa, komputer, olahraga, kesenian, keterampilan atau prakarya dan kewirausahaan. Kriteria alat habis pakai sesuai dengan prosedur PBJ Sekolah.
b. Pembelian materi habis pakai praktikum IPA, IPS, bahasa, komputer, olahraga, kesenian, dan/atau keterampilan. Kriteria materi habis pakai prosedur PBJ Sekolah.
c. Pembiayaan kegiatan remedial, pengayaan materi, pemantapan persiapan ujian dan/atau pelaksanaan try out.
d. Biaya untuk berbagi media pembelajaran berbasis TIK, contohnya untuk pembelian materi atau komponen material perakitan, dan pengembangan e-book.
e. Pembelian atau langganan buku digital, dan/atau aplikasi pembelajaran digital.
f. Kegiatan pembinaan ekstrakurikuler antara lain pramuka, Paskibra, dan ekstrakurikuler lainnya yang sesuai dengan kondisi sekolah. Sewa fasilitas diperbolehkan untuk ekstrakurikuler wajib.
g. Pembiayaan kegiatan penguatan pendidikan karakter atau kebijaksanaan pekerti dan penguatan literasi sesuai dengan kebutuhan Sekolah.
h. Cakupan pembiayaan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam karakter a hingga dengan karakter e terdiri atas:
1) pembelian alat dan/atau materi habis pakai;
2) konsumsi;
3) transportasi pendidik, tenaga kependidikan, pembimbing, narasumber lokal;
4) gaji pembimbing ekstrakurikuler; dan
5) jasa profesi narasumber.
i. Dana BOS Reguler tidak untuk membiayai kegiatan pembinaan atau lomba di luar Sekolah, kecuali untuk ektrakurikuler wajib pramuka.
4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
a. Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan selesai semester, ulangan kenaikan kelas, US, US berbasis komputer, dan/atau USBN terdiri atas:
1) penggandaan soal;
2) penggandaan laporan pelaksanaan hasil ulangan atau ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala Sekolah, serta dari kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik;
3) biaya transportasi pengawas ujian yang ditugaskan di luar Sekolah tempat mengajar, yang tidak didanai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
4) biaya penyediaan konsumsi penyelenggaraan kegiatan penilaian pembelajaran dan investigasi hasil ujian di Sekolah; dan
5) transportasi dan konsumsi penyusunan indikator dan penelaahan soal USBN di MGMP.
b. UN berbasis kertas dan pensil terdiri atas:
1) honorarium pengawas;
2) pengiriman lembar balasan ujian nasional (LJUN);
3) pengisian data Sekolah;
4) penyusunan dan pengiriman laporan;
5) transportasi pengembalian materi UN;
6) fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala Sekolah, serta dari kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik; dan/atau
7) biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan ujian dan investigasi hasil ujian di Sekolah.
c. Simulasi dan pelaksanaan UN berbasis komputer terdiri atas:
1) honorarium teknisi;
2) honorarium pengawas;
3) honorarium proktor;
4) sinkronisasi UN;
5) pengisian data Sekolah;
6) penyusunan dan pengiriman laporan;
7) transportasi pengembalian materi UN;
8) fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala Sekolah, serta dari kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik; dan/atau
9) biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan ujian dan investigasi hasil ujian di Sekolah.
5. Pengelolaan Sekolah
a. Pembelian alat dan atau materi habis pakai yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pembelajaran, manajemen dan layanan umum, tata perjuangan dan perkantoran.
b. Pembelian dan pemasangan alat ketidakhadiran bagi guru dan staf Sekolah lainnya, termasuk tipe finger print scan yang terkoneksi dengan Dapodik.
c. Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan antara lain: tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran, dan/atau alat kesehatan dan keselamatan sejenisnya. Jika peralatan yang dibeli menjadikan aset, maka selanjutnya harus dicatatkan sebagai inventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Pembiayaan rapat tim BOS Reguler Sekolah meliputi: pembelian alat dan atau materi habis pakai, penyediaan konsumsi dan atau transportasi.
e. Transportasi dalam rangka pengambilan dana untuk keperluan Sekolah di bank atau kantor pos. Penyediaan konsumsi dan atau fasilitas diperbolehkan jikalau dibutuhkan (bagi Sekolah yang lokasinya jauh atau memerlukan waktu).
f. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan kegiatan BOS Reguler ke dinas pendidikan provinsi. Penyediaan konsumsi dan/atau fasilitas diperbolehkan jikalau dibutuhkan (bagi Sekolah yang lokasinya jauh atau memerlukan waktu).
g. Penggandaan laporan dan/atau pembiayaan korespondensi.
h. Pembiayaan untuk membangun, mengembangkan, dan/atau memelihara laman Sekolah dengan domain “sch.id”. Pembiayaan meliputi pembelian domain, konsumsi, transportasi, dan/atau jasa profesi pengembang laman.
i. Pembiayaan kegiatan pengembangan penemuan Sekolah, contoh: Sekolah hijau, Sekolah sehat, Sekolah ramah anak, sekolah adiwiyata, dan lainnya.
j. Pembiayaan kegiatan kegiatan pelibatan keluarga di Sekolah, yang meliputi pengadaan alat dan/atau materi habis pakai untuk mendukung kegiatan, penyediaan konsumsi/transportasi panitia, dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah (jika diperlukan).
k. Pelaksanaan pengelolaan Sekolah melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian menyerupai perencanaan, pembukuan, dan penyusunan laporan melalui aplikasi RKAS, penyampaian laporan hasil berguru melalui aplikasi e-rapor, dan pendataan melalui aplikasi Dapodik, dengan ketentuan sebagai berikut.
1) Biaya yang dikeluarkan untuk keseluruhan rangkaian tahapan kegiatan, mencakup:
a) pemasukan data; b) validasi;
c) pemutakhiran; dan
d) sinkronisasi data ke dalam aplikasi.
2) Komponen pembiayaan kegiatan pada angka 1) adalah:
a) penggandaan formulir Dapodik;
b) alat dan atau materi habis pakai pendukung kegiatan;
c) konsumsi dan transportasi kegiatan pemasukan data, validasi, pemutakhiran, dan sinkronisasi;
d) biaya warung internet (warnet) dan biaya transportasi menuju warnet, apabila tahapan penggunaan aplikasi tidak sanggup dilakukan di sekolah alasannya ialah permasalahan jaringan internet;
e) biaya transportasi lokal dalam rangka koordinasi verifikasi dan validasi data; dan/atau
f) gaji operator aplikasi. Kebijakan pembayaran gaji untuk operator aplikasi di Sekolah mengikuti ketentuan sebagai berikut:
(1) kegiatan penggunaan aplikasi diupayakan untuk dikerjakan oleh tenaga manajemen yang kompeten yang sudah tersedia di Sekolah, baik yang berasal dari pegawai tetap maupun tenaga honorer, sehingga sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan untuk pembayaran gaji bulanan; dan
(2) apabila tidak tersedia tenaga manajemen yang berkompeten, Sekolah sanggup menugaskan operator aplikasi lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan atau per kegiatan (tidak dibayarkan dalam bentuk gaji rutin bulanan).
l. Sekolah yang berada di kawasan terpencil dan belum ada jaringan listrik sanggup menyewa atau membeli genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan di kawasan tersebut, termasuk biaya perawatan dan/atau perbaikan.
m. Sekolah yang berada di kawasan yang mengalami musibah menurut pernyataan resmi dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, BOS Reguler sanggup dipakai untuk membiayai penanggulangan dampak darurat peristiwa khususnya selama masa tanggap darurat.
n. Besaran biaya diubahsuaikan dengan standar biaya umum setempat atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah.
a. Pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah di Sekolah.
Bagi Sekolah yang memperoleh hibah (block grant) pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan memakai BOS Reguler hanya untuk biaya
transportasi kegiatan apabila hibah yang diterima tidak menyediakan biaya transportasi.
b. Pembiayaan untuk mengadakan kegiatan training (in house training) atau lokakarya (workshop) di Sekolah antara lain:
1) pemantapan penerapan kurikulum atau silabus;
2) pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan RPP;
3) pengembangan dan/atau penerapan kegiatan penilaian kepada peserta didik; dan/atau
4) peningkatan kualitas manajemen dan manajemen Sekolah.
Pembiayaan yang sanggup dibayarkan, meliputi fotokopi materi atau materi, pembelian alat dan/atau materi habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah.
7. Langganan Daya dan Jasa
a. Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan pembelajaran di Sekolah, antara lain listrik, telepon, air, langganan koran, majalah atau publikasi terencana yang terkait dengan pendidikan baik melalui luring maupun melalui daring, dan/atau iuran kebersihan atau sampah.
b. Biaya pemasangan instalasi listrik gres apabila sudah ada jaringan di sekitar Sekolah, dan/atau penambahan daya listrik.
c. Biaya langganan internet dengan cara berlangganan maupun prabayar, baik dengan fixed modem maupun dengan mobile modem. Termasuk pula untuk pemasangan gres apabila sudah ada jaringan di sekitar Sekolah. Khusus untuk penggunaan internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian paket/voucher sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Adapun biaya langganan internet melalui fixed modem diubahsuaikan dengan kebutuhan Sekolah.
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
Biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana Sekolah meliputi:
a. perbaikan kerusakan komponen nonstruktural dengan ketentuan penggantian kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari komponen terpasang bangunan. Komponen non struktural terdiri atas:
1) epilog atap, antara lain seng, asbes, dan/atau genteng;
2) epilog plafond, antara lain GRC, triplek, dan/atau gypsum;
3) kelistrikan, antara lain aksesoris lampu, saklar, stop kontak, dan/atau instalasi jaringan;
4) kusen, kaca, daun pintu, dan/atau jendela;
5) pengecatan; dan/atau
6) epilog lantai, contoh: keramik, tegel, plester aci, dan/atau papan,
b. perbaikan mebeler, pembelian meja dan atau dingklik peserta didik atau guru jikalau meja dan atau dingklik yang ada sudah tidak berfungsi dan atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
c. perbaikan toilet Sekolah, tempat basuh tangan dan saluran air kotor;
d. Penyediaan sumber air higienis termasuk pompa dan instalasinya bagi Sekolah yang belum mempunyai air bersih;
e. pembangunan jamban atau WC beserta sanitasinya bagi Sekolah yang belum mempunyai prasarana tersebut;
f. pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop Sekolah, proyektor, dan/atau AC; dan/atau
g. pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum.
9. Pembayaran Honor
Pada prinsipnya pemerintah kawasan dan masyarakat penyelenggara pendidikan wajib mengalokasikan gaji guru yang ditugaskan pada Sekolah yang diselenggarakan. Dana BOS Reguler sanggup dipakai untuk pembayaran kekurangan gaji guru pada jenjang SMA, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dana BOS Reguler untuk membayar gaji guru pada Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah kawasan paling banyak 15% (lima belas persen) dari total BOS Reguler yang diterima;
b. dana BOS Reguler untuk membayar gaji guru pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total BOS Reguler yang diterima;
c. guru yang menerima pembayaran gaji merupakan guru honorer yang telah:
1) mempunyai kualifikasi akademik S-1/D-IV; dan
2) mendapatkan penugasan dari pemerintah kawasan dengan memperhatikan analisis kebutuhan guru dan memberikan tembusan penugasan dimaksud kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian bagi guru gaji pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran
a. Membeli komputer desktop atau work station berupa PC atau all in one PC untuk dipakai dalam proses pembelajaran, maksimal 5 (lima) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) prosesor Core i3 atau yang setara;
2) memori standar 4GB DDR3;
3) hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD;
4) CD/DVD drive;
5) monitor LED 18,5 inci;
6) sistem operasi Windows/Linux/dll;
7) aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation; dan
8) garansi 1 (satu) tahun.
Pembelian komputer harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
b. Membeli printer atau printer plus scanner maksimal 1 (satu) unit per tahun per Sekolah. Selain untuk membeli, BOS Reguler boleh dipakai untuk perbaikan printer milik Sekolah.
c. Membeli laptop maksimal 1 (satu) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) prosesor Core i3 atau yang setara;
2) memori standar 4GB DDR3;
3) hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD;
4) CD/DVD drive;
5) monitor 14 inci;
6) sistem operasi Windows /Linux/dll; dan
7) aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation; dan
8) garansi 1 tahun.
Pembelian laptop harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
d. Membeli proyektor maksimal 5 (lima) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) sistem DLP;
2) resolusi XGA;
3) brightness 3000 lumens;
4) contras ratio 15.000:1;
5) input HDMI, VGA, Composite, S-Video; dan
6) garansi 1 (satu) tahun.
Pembelian proyektor harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
Keterangan:
a. komputer desktop atau workstation, printer atau printer scanner, laptop, dan/atau proyektor harus dibeli di penyedia barang yang memperlihatkan garansi resmi;
b. proses pengadaan barang oleh Sekolah sesuai dengan prosedur PBJ Sekolah; dan
c. peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris Sekolah.
E. Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SMK
1. Pengembangan Perpustakaan
a. Penyediaan Buku Teks Utama
1) Sekolah wajib menyediakan buku teks utama bagi peserta didik sesuai dengan kurikulum yang digunakan.
2) Buku teks utama bagi peserta didik dibeli untuk memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk tiap peserta didik pada tiap mata pelajaran.
3) Buku teks utama bagi guru dibeli untuk memenuhi kebutuhan buku mata pelajaran sesuai kelas yang diajarkan.
4) Buku teks utama bagi kepala Sekolah dibeli untuk memenuhi kebutuhan buku semua mata pelajaran.
5) Harga buku teks utama mengacu kepada HET yang telah ditetapkan oleh Kementerian.
6) Khusus untuk buku kejuruan, buku yang sanggup dibeli Sekolah terdiri dari buku teks utama bagi peserta didik dan buku teks utama sebagai panduan bagi guru. Apabila buku kejuruan tersebut berupa modul/bahan didik lainnya yang tidak dicetak dan diperjualbelikan oleh pihak ketiga, maka Sekolah sanggup memperbanyak dengan penggandaan secara mandiri.
7) Buku teks utama yang dibeli oleh Sekolah melalui BSE harus dijadikan pegangan oleh guru dalam proses pembelajaran di Sekolah. Buku teks utama ini dipakai sebagai buku teks utama pembelajaran sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks utama dari Kementerian.
b. Penyediaan Buku Teks Pendamping
1) Menyediakan buku teks pendamping bagi peserta didik dan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan;
2) Buku teks pendamping dibeli untuk memenuhi kebutuhan tiap mata pelajaran;
3) Buku teks pendamping yang boleh dibeli Sekolah merupakan buku teks pendamping yang telah dinilai oleh Kementerian.
c. Penyediaan buku nonteks
Sekolah sanggup membeli atau menyediakan buku nonteks untuk mendukung proses pembelajaran di Sekolah. Buku nonteks yang dibeli harus mengacu kepada aturan yang ditetapkan oleh Kementerian.
d. Kegiatan pengembangan perpustakaan lainnya, antara lain pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan, peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan, pengembangan database perpustakaan dalam rangka pengembangan digital library, pemeliharaan dan pembelian perabot perpustakaan, dan/atau pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan.
Pembelian buku teks dan buku nonteks maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana BOS Reguler yang diterima.
Pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan apabila kebutuhan buku teks utama bagi peserta didik, guru, dan kepala Sekolah di Sekolah telah terpenuhi.
Pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui sistem katalog elektronik.
Dalam hal pembelian melalui sistem katalog elektronik dimaksud tidak sanggup dilakukan, maka pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui prosedur PBJ Sekolah.
2. PPDB
Biaya dalam rangka PPDB, termasuk pendataan ulang bagi peserta didik lama, antara lain:
a. pengadaan alat tulis kantor, penggandaan formulir, penyediaan konsumsi, transportasi untuk koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota, dan publikasi atau pengumuman PPDB, dan biaya layanan PPDB dalam jaringan (daring) (tidak termasuk sewa aplikasi PPDB);
b. biaya kegiatan pengenalan lingkungan Sekolah, terdiri atas pengadaan alat tulis kantor, fotokopi materi atau materi, pembelian alat dan/atau materi habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah.
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
a. Pengadaan alat habis pakai praktikum pembelajaran
1) Pembelian alat habis pakai yang ditujukan untuk mendukung proses pembelajaran teori dan/atau praktikum kejuruan.
2) Pembelian alat habis pakai praktikum kejuruan atau teaching factory.
3) Pembelian peralatan ringan (handtools), antara lain obeng, tang, dan/atau alat ringan lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan praktikum.
4) Pembelian peralatan praktikum IPA, antara lain preparat, sendok, baterai, dan/atau alat lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan praktikum IPA.
5) Pembelian peralatan praktikum bahasa, antara lain CD, kaset, headset, dan/atau alat lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan praktikum bahasa.
6) Pembelian sparepart alat praktikum komputer, antara lain CD, mouse, keyboard, dan/atau sparepart lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan praktikum komputer.
7) Pembelian alat praktik olahraga, antara lain raket, bat, net, dan/atau alat olahraga lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan praktik olahraga.
8) Pembelian alat praktik kesenian, antara lain gitar, seruling, dan/atau alat musik lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan praktik kesenian.
9) Biaya transportasi dan/atau konsumsi dalam pembelian alat habis pakai praktikum pembelajaran SMK.
10) Pembelian software original (asli) yang dipakai dalam proses pembelajaran kejuruan atau produktif di laboratorium komputer atau ruang praktek antara lain software pembuatan produk animasi, multimedia, dan software sejenisnya.
b. Pengadaan materi habis pakai praktikum pembelajaran
1) Pembelian materi habis pakai ditujukan untuk pembelian materi praktikum dalam materi kejuruan, yaitu materi praktikum kejuruan.
2) Pembelian materi praktikum teaching factory atau kewirausahaan, antara lain materi las, materi perakitan, dan/atau materi lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan praktikum kewirausahaan.
3) Pembelian materi praktikum IPA, antara lain HCl, formalin, aquadest, dan/atau materi lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan praktikum IPA.
4) Pembelian materi praktikum bahasa, antara lain headcleaner, CD, dan/atau materi lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan praktikum bahasa.
5) Pembelian materi praktikum komputer, antara lain tinta/ toner, CD, dan/atau materi lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan praktikum komputer.
6) Pembelian materi praktik olah raga, antara lain bola, kok (shuttlecock), dan/atau materi lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan praktik olahraga.
7) Pembelian materi praktik kesenian, antara lain cat air, kuas, dan/atau materi lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan praktik kesenian.
8) Biaya konsumsi dan/atau transportasi dalam pembelian materi habis pakai untuk praktikum pembelajaran Sekolah Menengah kejuruan sesuai dengan ketentuan standar biaya kawasan setempat.
c. Biaya untuk berbagi media pembelajaran berbasis TIK, antara lain untuk pembelian materi atau komponen material perakitan, dan pengembangan e-book.
d. Pembelian, atau langganan buku digital dan/atau aplikasi pembelajaran digital.
e. Pembiayaan untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran atau intrakurikuler antara lain:
1) kegiatan pembelajaran remedial dan/atau pengayaan materi;
2) pemantapan persiapan ujian; dan/atau
3) pelaksanaan try out dan lainnya.
f. Pembiayaan untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan peserta didik melalui ekstrakurikuler seperti:
1) ekstrakurikuler peserta didik, menyerupai OSIS, pramuka, PMR, seni, olah raga, lomba kompetensi siswa, kegiatan kepemimpinan dan bela negara, UKS, dan/atau lainnya; dan/atau
2) ekstrakurikuler olahraga dan kesenian, antara lain renang, voli, pencak silat, karate, seni tari, marching band, dan/atau lainnya.
g. Pembiayaan untuk pengembangan pendidikan karakter dan/atau penumbuhan kebijaksanaan pekerti.
h. Pembiayaan untuk pengembangan Sekolah sehat, aman, ramah anak, dan/atau menyenangkan.
i. Cakupan pembiayaan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam karakter c hingga dengan karakter f meliputi pembelian alat dan/atau materi habis pakai, sewa fasilitas apabila Sekolah tidak mempunyai fasilitas yang dibutuhkan, konsumsi, transportasi, dan/atau gaji guru pembimbing dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah (jika diperlukan).
j. Pembiayaan kegiatan kegiatan pelibatan keluarga di Sekolah, yang meliputi alat dan/atau materi habis pakai pendukung kegiatan, konsumsi atau transportasi panitia, dan/atau jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah (jika diperlukan).
k. Dana BOS Reguler tidak untuk membiayai kegiatan pembinaan atau lomba di luar Sekolah, kecuali untuk ektrakurikuler wajib pramuka.
4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
a. Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan selesai semester, ulangan kenaikan kelas, US, US berbasis komputer, dan/atau USBN terdiri atas:
1) penggandaan soal;
2) penggandaan laporan pelaksanaan hasil ulangan atau ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala Sekolah, serta dari kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik;
3) biaya transportasi pengawas ujian yang ditugaskan di luar Sekolah tempat mengajar, yang tidak didanai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
4) biaya penyediaan konsumsi penyelenggaraan kegiatan penilaian pembelajaran dan investigasi hasil ujian di Sekolah; dan
5) transportasi dan konsumsi penyusunan indikator dan penelaahan soal USBN di MGMP; dan
6) biaya penulisan, pencetakan halaman belakang blanko ijazah Sekolah Menengah kejuruan dan pencetakan SHUN.
b. UN berbasis kertas dan pensil terdiri atas:
1) honorarium pengawas;
2) pengiriman lembar balasan ujian nasional (LJUN);
3) pengisian data Sekolah;
4) penyusunan dan pengiriman laporan;
5) transportasi pengembalian materi UN;
6) fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala Sekolah, serta dari kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik; dan/atau
7) biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan ujian dan investigasi hasil ujian di Sekolah.
c. Simulasi dan pelaksanaan UN berbasis komputer terdiri atas:
1) honorarium teknisi;
2) honorarium pengawas;
3) honorarium proktor;
4) sinkronisasi UN;
5) pengisian data Sekolah;
6) penyusunan dan pengiriman laporan;
7) transportasi pengembalian materi UN;
8) fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala Sekolah, serta dari kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik; dan/atau
9) biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan ujian dan investigasi hasil ujian di Sekolah.
5. Pengelolaan Sekolah
a. Pembelian alat tulis kantor, yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pembelajaran, manajemen kantor, antara lain buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, CD, flashdisk, toner, buku induk peserta didik, buku inventaris, buku rapor, buku induk guru, dan/atau alat materi sejenisnya.
b. Pembelian peralatan kebersihan Sekolah, antara lain sapu, alat pel, tempat sampah, cairan pembersih lantai, dan/atau lainnya.
c. Pembelian dan pemasangan alat ketidakhadiran bagi guru dan tenaga kependidikan, termasuk tipe finger print scan yang terkoneksi dengan Dapodik.
d. Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan antara lain tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran, dan/atau alat kesehatan dan keselamatan sejenisnya.
e. Pembiayaan pengelolaan BOS Reguler, terdiri dari:
1) pembiayaan rapat di Sekolah dalam rangka penyusunan RKT atau RKAS, penilaian pelaksanaan kegiatan BOS Reguler, dan kegiatan rapat lain yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan BOS Reguler. Pembiayaan rapat meliputi pembelian alat dan/atau materi habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi;
2) transportasi dalam rangka pengambilan dana di bank atau kantor pos. Penyediaan konsumsi dan atau fasilitas diperbolehkan jikalau dibutuhkan (bagi Sekolah yang lokasinya jauh atau memerlukan waktu);
3) transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan kegiatan BOS Reguler ke dinas pendidikan provinsi. Penyediaan konsumsi dan/atau fasilitas diperbolehkan jikalau dibutuhkan (bagi Sekolah yang lokasinya jauh atau memerlukan waktu); dan/atau
4) biaya penyusunan dan pengiriman laporan BOS Reguler kepada dinas pendidikan provinsi, yang meliputi biaya fotokopi dan penjilidan, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi penyusunan laporan.
f. Pembiayaan korespondensi untuk keperluan Sekolah.
g. Biaya untuk membangun dan/atau berbagi serta pemeliharaan laman Sekolah dengan domain “sch.id”. Pembiayaan meliputi pembelian domain, penyediaan konsumsi, transportasi, dan/atau jasa profesi pengembang laman.
h. Pelaksanaan pengelolaan Sekolah melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian menyerupai perencanaan, pembukuan, dan penyusunan laporan melalui aplikasi RKAS, penyampaian laporan hasil berguru melalui aplikasi e-rapor, dan pendataan melalui Dapodik, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Biaya yang dikeluarkan untuk keseluruhan rangkaian tahapan kegiatan, mencakup:
a) pemasukan data;
b) validasi;
c) pemutakhiran; dan
d) sinkronisasi data ke dalam aplikasi
2) Komponen pembiayaan kegiatan pada angka 1) adalah:
a) penggandaan formulir Dapodik;
b) alat dan atau materi habis pakai pendukung kegiatan;
c) penyediaan konsumsi dan transportasi kegiatan pemasukan data, validasi, pemutakhiran, dan sinkronisasi;
d) biaya warung internet (warnet) dan biaya transportasi menuju warnet, apabila tahapan penggunaan aplikasi tidak sanggup dilakukan di sekolah alasannya ialah permasalahan jaringan internet;
e) biaya transportasi lokal dalam rangka koordinasi verifikasi dan validasi data;
f) gaji operator aplikasi. Kebijakan pembayaran gaji untuk operator aplikasi di Sekolah mengikuti ketentuan sebagai berikut:
(1) kegiatan penggunaan aplikasi diupayakan untuk dikerjakan oleh tenaga manajemen yang kompeten yang sudah tersedia di Sekolah, baik yang berasal dari pegawai tetap maupun tenaga honorer, sehingga Sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan untuk pembayaran gaji bulanan; dan
(2) apabila tidak tersedia tenaga manajemen yang berkompeten, Sekolah sanggup menugaskan operator aplikasi lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan atau per kegiatan (tidak dibayarkan dalam bentuk gaji rutin bulanan).
i. Sekolah yang berada di kawasan terpencil dan/atau belum ada jaringan listrik sanggup menyewa atau membeli genset atau panel surya termasuk peralatan pendukungnya, sesuai dengan kebutuhan di kawasan tersebut, termasuk biaya perawatan dan/atau perbaikan. Jika peralatan dimaksud dibeli Sekolah, maka harus dicatatkan sebagai inventaris Sekolah.
j. Pelaksanaan Sekolah hijau.
k. Sekolah yang berada di kawasan yang mengalami musibah menurut pernyataan resmi dari Pemerintah Pusat atau Pemda sanggup memakai dana BOS Reguler untuk membiayai penanggulangan dampak darurat bencana, khususnya selama masa tanggap darurat.
6. Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah
a. Pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah di Sekolah.
Bagi Sekolah yang memperoleh hibah (block grant) pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan memakai BOS Reguler hanya untuk biaya transportasi kegiatan apabila hibah yang diterima tidak menyediakan biaya transportasi.
b. Mengadakan lokakarya (workshop) untuk peningkatan mutu, menyerupai dalam rangka:
1) pemantapan penerapan kurikulum atau silabus;
2) pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan RPP; dan/atau
3) pengembangan dan/atau penerapan kegiatan penilaian kepada peserta didik.
Pembiayaan yang sanggup dibayarkan meliputi fotokopi, konsumsi guru peserta lokakarya (workshop) yang diadakan di Sekolah, dan/atau biaya narasumber dari luar Sekolah sesuai dengan standar biaya umum daerah.
c. Pengembangan pembelajaran kejuruan berbasis TIK.
d. Mendatangkan guru atau pengajar tamu produktif yang profesional.
e. Menambah dan meningkatkan praktik kejuruan berulang kali (lebih dari satu kali praktik).
f. Mengikuti diklat menjadi assesor kompetensi kejuruan bagi guru.
g. Penyelenggaraan perjalanan dinas koordinasi mutu dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun yang diadakan oleh Kementerian.
h. Biaya pelaksanaan ratifikasi Sekolah diantaranya belanja materi habis pakai atau alat tulis kantor, konsumsi, dan perjalanan dinas.
7. Langganan Daya dan Jasa
a. Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan pembelajaran di Sekolah, antara lain listrik, telepon, air, langganan koran, majalah atau publikasi terencana yang terkait dengan pendidikan baik melalui luring maupun melalui daring, dan/atau iuran kebersihan atau sampah.
b. Biaya pemasangan instalasi listrik gres apabila sudah ada jaringan di sekitar sekolah, dan/atau penambahan daya listrik untuk mendukung penggunaan peralatan praktek kejuruan yang membutuhkan daya listrik besar.
c. Biaya langganan internet dengan cara berlangganan maupun prabayar, baik dengan fixed modem maupun dengan mobile modem. Termasuk pula untuk pemasangan gres apabila sudah ada jaringan di sekitar Sekolah. Khusus untuk penggunaan internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian paket/voucher sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per bulan. Adapun biaya langganan internet melalui fixed modem diubahsuaikan dengan kebutuhan Sekolah.
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
Biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana Sekolah meliputi:
a. perbaikan kerusakan komponen non struktural dengan ketentuan penggantian kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari komponen terpasang bangunan. Komponen non struktural terdiri atas:
1) epilog atap, antara lain seng, asbes, dan/atau genteng;
2) epilog plafond, antara lain GRC, triplek, dan/atau gypsum;
3) kelistrikan, antara lain aksesoris lampu, saklar, stop kontak, dan/atau instalasi jaringan;
4) kusen, kaca, daun pintu, dan/atau jendela;
5) pengecatan;
6) epilog lantai, antara lain keramik, tegel, plester aci, dan/atau papan,
b. perbaikan mebel, dan/atau pembelian meja dan/atau dingklik peserta didik atau guru jikalau meja dan atau dingklik yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
c. perbaikan toilet Sekolah, tempat basuh tangan dan saluran air kotor;
d. penyediaan sumber air higienis termasuk pompa dan instalasinya bagi Sekolah yang belum mempunyai air bersih;
e. pembangunan jamban atau WC beserta sanitasinya bagi Sekolah yang belum mempunyai prasarana tersebut;
f. pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop Sekolah, proyektor, dan/atau AC;
g. pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum;
h. pemeliharaan taman dan/atau fasilitas Sekolah lainnya.
9. Pembayaran Honor
Pada prinsipnya Pemda dan masyarakat penyelenggara pendidikan wajib mengalokasikan gaji guru yang ditugaskan pada Sekolah yang diselenggarakan. Dana BOS Reguler sanggup dipakai untuk kekurangan pembayaran honor:
a. guru honorer pada jenjang SMK, dengan ketentuan:
1) dana BOS Reguler untuk membayar gaji guru pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda paling banyak 15% (lima belas persen) dari total BOS Reguler yang diterima;
2) dana BOS Reguler untuk membayar gaji guru pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total BOS Reguler yang diterima;
3) guru honorer yang menerima pembayaran gaji merupakan guru honorer yang telah:
a) mempunyai kualifikasi akademik S-1/D-IV/D-III. Khusus guru honorer dengan kualifikasi D-III sanggup dibayarkan honornya dengan melampirkan sertifikat kompetensi dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level IV; dan
b) mendapatkan penugasan dari Pemda menurut surat kiprah dari Dinas Pendidikan Provinsi dengan memperhatikan analisis kebutuhan guru dan memberikan tembusan penugasan dimaksud kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
b. tenaga hebat atau tenaga teknis pada mata pelajaran produktif.
10. Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran
a. Membeli komputer desktop atau work station berupa PC atau all in one PC untuk dipakai dalam proses pembelajaran, maksimal 5 (lima) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) prosesor Core i3 atau yang setara;
2) memori standar 4GB DDR3;
3) hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD;
4) CD/DVD drive;
5) monitor LED 18,5 inci;
6) sistem operasi Windows/Linux/dll;
7) aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation;
8) garansi 1 (satu) tahun.
Pembelian komputer harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
b. Membeli printer atau printer plus scanner maksimal 1 (satu) unit per tahun per Sekolah. Selain untuk membeli, BOS Reguler sanggup dipakai untuk perbaikan printer milik Sekolah.
c. Membeli laptop maksimal 1 (satu) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) prosesor Core i3 atau yang setara;
2) memori standar 4GB DDR3;
3) hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD;
4) CD/DVD drive;
5) monitor 14 inci;
6) sistem operasi Windows /Linux/dll;
7) aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation;
8) garansi 1 tahun;
Pembelian laptop harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
d. Membeli proyektor maksimal 5 (lima) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) sistem DLP;
2) resolusi XGA;
3) brightness 3000 lumens;
4) contras ratio 15.000:1;
5) input HDMI, VGA, Composite, S-Video; dan
6) garansi 1 (satu) tahun.
Pembelian proyektor harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
Keterangan:
a. komputer desktop atau workstation, printer atau printer scanner, laptop, dan/atau proyektor harus dibeli di penyedia barang yang memperlihatkan garansi resmi;
b. proses pengadaan barang oleh Sekolah sesuai dengan prosedur PBJ Sekolah; dan
c. peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris Sekolah.
11. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian, Sertifikasi Kompetensi Keahlian dan Uji Kompetensi Kemampuan Bahasa Inggris Berstandar Internasional (Test of English for International Communication/TOEIC).
a. Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kejuruan peserta didik SMK. Pembiayaan tersebut meliputi biaya registrasi uji kompetensi, pembelian materi ujian keahlian, fotokopi, penyediaan konsumsi, pengadaan sertifikat, transportasi, akomodasi, dan/atau jasa narasumber profesi bagi assesor dari luar Sekolah sesuai standar biaya setempat.
b. Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan sertifikasi kompetensi peserta didik SMK. Pembiayaan tersebut meliputi biaya registrasi sertifikasi kompetensi, pembelian materi ujian kompetensi, fotokopi, penyediaan konsumsi, pengadaan sertifikat, transportasi, akomodasi, dan/atau jasa narasumber profesi bagi assesor dari luar Sekolah sesuai dengan standar biaya setempat.
c. Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan Bahasa Inggris berstandar internasional dengan TOEIC yang dikembangkan oleh Educational Testing Service (ETS) diperuntukkan bagi kelas XII (program Sekolah Menengah kejuruan 3 tahun) dan kelas XIII (program Sekolah Menengah kejuruan 4 tahun). Penyelenggaraan TOEIC hanya sanggup dilakukan oleh forum yang ditunjuk secara resmi oleh ETS sebagai Country Master Distributor untuk TOEIC di Indonesia. Pembiayaan tersebut meliputi biaya pendaftaran, pelaksanaan dan hasil ujian bagi tiap peserta, dan rekapitulasi nilai bagi SMK.
12. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK, Praktik Kerja Industri (Prakerin) atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) di dalam negeri, Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan, dan Lembaga Sertifikasi Profesi P-1.
a. Biaya untuk penyelenggaraan BKK SMK, antara lain penggandaan bahan, konsumsi, belanja materi habis pakai (alat tulis kantor), dan/atau perjalanan dinas pengelola BKK Sekolah Menengah kejuruan untuk pengembangan kerjasama, verifikasi, pendampingan ke industri, dan/atau evaluasi.
b. Biaya untuk penyelenggaraan praktik kerja industri atau lapangan bagi peserta didik SMK, diantaranya perjalanan dinas pembimbing mencari tempat praktek, bimbingan, atau pemantauan peserta didik praktek.
c. Biaya untuk pemantauan kebekerjaan lulusan Sekolah Menengah kejuruan (tracer study), diantaranya perjalanan dinas. Hasil pemantauan kebekerjaan peserta didik Sekolah Menengah kejuruan tiap tahunnya disampaikan ke Direktorat Pembinaan SMK, Kementerian.
d. Biaya untuk pemagangan guru di industri sebanyak 2 (dua) kali untuk masing-masing kompetensi keahlian dalam setahun, yang meliputi biaya akomodasi, transportasi, dan/atau uang saku. Magang guru tersebut dilaksanakan dalam bentuk:
1) mengikuti training kerja di industri;
2) magang di industri untuk menghasilkan uji mutu produk atau jasa dalam merealisasi kesepakatan teaching factory;
3) magang di industri untuk menghasilkan materi baku teaching factory;
4) mengikuti magang di industri dengan tujuan untuk kerjasama dalam rangka memperoleh lisensi;
5) mengikuti training mendapatkan sertifikasi dari industri atau forum sertifikasi; dan/atau
6) mengikuti magang kerja untuk menjalin kerjasama dengan industri.
e. Biaya untuk penyelenggaraan Sekolah Menengah kejuruan sebagai LSP Pihak Pertama (LSP-P1) termasuk didalamnya pendirian dan pengembangan ruang lingkup denah sertifikasi, diantaranya belanja materi habis pakai atau alat tulis kantor, perjalanan dinas, penyediaan konsumsi, dan gaji atau transportasi narasumber atau master assesor lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
F. Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SDLB, SMPLB, SMALB, atau SLB
1. Pengembangan Perpustakaan
a. Penyediaan Buku Teks Utama
1) Penyediaan buku teks utama yang belum dimiliki oleh Sekolah.
2) Mencetak buku utama braille yang dibutuhkan melalui pemesanan ke Sekolah yang mempunyai mesin cetak braille.
3) Buku teks utama yang sanggup digandakan atau dicetak oleh Sekolah, diambil dari laman resmi www.pklk.kemdikbud.go.id atau Buku Sekolah Elektronik (BSE).
4) Buku teks utama yang digandakan oleh Sekolah harus dijadikan pegangan oleh peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran di Sekolah sepanjang tidak ada perubahan ketentuan dari Kementerian.
b. Membeli buku nonteks yaitu antara lain buku bacaan, buku pengayaan, dan buku rujukan terutama yang menunjang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi Sekolah sesuai dengan prosedur PBJ Sekolah.
c. Langganan koran dan/atau majalah atau publikasi terencana yang terkait dengan pendidikan, baik melalui luring maupun melalui daring.
d. Pemeliharaan atau pembelian gres buku atau koleksi perpustakaan apabila buku atau koleksi yang usang sudah tidak sanggup dipakai dan/atau kurang jumlahnya.
e. Sekolah sanggup membeli atau menyediakan buku nonteks atau materi didik lainnya untuk mendukung proses pembelajaran di Sekolah. Buku nonteks pelajaran yang dibeli harus mengacu kepada aturan yang ditetapkan oleh Kementerian.
f. Kegiatan pengembangan perpustakaan lainnya, antara lain pemeliharaan buku atau koleksi perpustakaan, peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan, pengembangan database perpustakaan dalam rangka pengembangan digital library, pemeliharaan dan pembelian perabot perpustakaan, dan/atau pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan.
Pembelian buku teks dan buku nonteks maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana BOS Reguler yang diterima.
Pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan apabila kebutuhan buku teks utama bagi peserta didik, guru, dan kepala Sekolah di Sekolah telah terpenuhi.
Pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui sistem katalog elektronik.
Dalam hal pembelian melalui sistem katalog elektronik dimaksud tidak sanggup dilakukan, maka pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui prosedur PBJ Sekolah.
2. PPDB
Biaya dalam rangka Biaya dalam rangka PPDB, termasuk pendataan ulang bagi peserta didik lama, antara lain:
a. penggandaan formulir pendaftaran;
b. manajemen pendaftaran;
c. publikasi/pengumuman PPDB;
d. biaya kegiatan pengenalan lingkungan Sekolah; dan/atau
e. penyediaan konsumsi penyelenggaraan kegiatan dan transportasi.
3. Biaya Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
a. Pembelian alat habis pakai praktikum komputer, olahraga, kesenian, keterampilan atau prakarya, dan kewirausahaan. Kriteria alat habis pakai mengacu pada ketentuan yang berlaku.
b. Pembelian materi habis pakai praktikum komputer, olahraga, kesenian, dan/atau keterampilan. Kriteria materi habis pakai sesuai dengan prosedur PBJ Sekolah.
c. Pembiayaan kegiatan remedial, pengayaan materi, pemantapan persiapan ujian, dan/atau pelaksanaan try out.
d. Biaya untuk berbagi media pembelajaran berbasis TIK, antara lain untuk pembelian materi atau komponen material perakitan, dan pengembangan e-book.
e. Pembelian atau langganan buku digital, dan/atau aplikasi pembelajaran digital.
f. Kegiatan pembinaan ekstrakurikuler antara lain: ekstrakurikuler peserta didik, antara lain OSIS, pramuka, PMR, seni, olahraga, lomba kompetensi siswa, kegiatan kepemimpinan dan bela negara, UKS, dan/atau ekstrakurikuler lainnya yang sesuai dengan kondisi Sekolah. Sewa fasilitas diperbolehkan untuk ekstrakurikuler wajib.
g. Pembiayaan kegiatan penguatan pendidikan karakter/budi pekerti dan penguatan literasi sesuai kebutuhan Sekolah.
h. Pembiayaan untuk pengembangan Sekolah sehat, aman, ramah anak, dan/atau menyenangkan.
i. Cakupan pembiayaan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam karakter c hingga dengan karakter f meliputi pembelian alat dan/atau materi habis pakai, sewa fasilitas bilamana Sekolah tidak mempunyai fasilitas yang dibutuhkan, penyediaan konsumsi, transportasi, dan/atau gaji guru pembimbing dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah (jika diperlukan).
j. Pembiayaan kegiatan kegiatan pelibatan keluarga di Sekolah, yang meliputi alat dan/atau materi habis pakai pendukung kegiatan, penyediaan konsumsi atau transportasi panitia, dan/atau jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah (jika diperlukan).
4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
Kegiatan penilaian pembelajaran yang sanggup didanai meliputi kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan selesai semester, ulangan kenaikan kelas, UN, dan/atau USBN. Komponen pembiayaan dari kegiatan yang sanggup dibayarkan terdiri atas:
a. Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan selesai semester, ulangan kenaikan kelas, dan/atau USBN yang terdiri atas:
1) transportasi dan penyediaan konsumsi penyusunan indikator dan penelaahan soal USBN di MGMP;
2) fotokopi/penggandaan soal termasuk dalam bentuk braille;
3) fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala Sekolah, serta dari kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik;
4) biaya transportasi pengawas ujian yang ditugaskan di luar Sekolah tempat mengajar, yang tidak didanai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
5) biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan penilaian pembelajaran dan investigasi hasil ujian di Sekolah; dan/atau
6) biaya penulisan, pencetakan halaman belakang blanko ijazah SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB dan pencetakan SHUN.
b. UN berbasis kertas dan pensil terdiri atas:
1) honorarium pengawas;
2) pengiriman LJUN;
3) pengisian data Sekolah;
4) penyusunan dan pengiriman laporan;
5) transportasi pengembalian materi UN;
6) fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala Sekolah, serta dari kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik; dan/atau
7) biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan ujian dan investigasi hasil ujian di Sekolah.
5. Pengelolaan Sekolah
a. Pembelian alat tulis kantor, yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pembelajaran, manajemen kantor, manajemen bursa kerja khusus, dan/atau penyiapan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1), antara lain buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, CD, flashdisk, toner, buku induk peserta didik, buku inventaris, buku rapor, buku induk guru, dan/atau alat dan/atau materi sejenisnya.
b. Pembelian peralatan kebersihan Sekolah, antara lain sapu, alat pel, tempat sampah, cairan pembersih lantai, dan/atau lainnya.
c. Pembelian dan pemasangan alat ketidakhadiran bagi guru dan tenaga kependidikan, termasuk tipe finger print scan yang terkoneksi dengan Dapodik.
d. Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan antara lain tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran, dan/atau alat kesehatan dan keselamatan sejenisnya. Jika peralatan yang dibeli menjadikan aset, maka selanjutnya harus dicatatkan sebagai inventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e. Pembiayaan Pengelolaan BOS Reguler, terdiri dari:
1) pembiayaan rapat di Sekolah dalam rangka penyusunan RKT atau RKAS, penilaian pelaksanaan kegiatan BOS Reguler serta kegiatan rapat lain yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan BOS Reguler. Pembiayaan rapat meliputi pembelian alat dan/atau materi habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi;
2) biaya transportasi dalam rangka pengambilan dana di bank atau kantor pos. Penyediaan konsumsi dan atau fasilitas diperbolehkan jikalau dibutuhkan (bagi Sekolah yang lokasinya jauh atau memerlukan waktu) ;
3) biaya transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan kegiatan BOS Reguler ke dinas pendidikan provinsi. Penyediaan konsumsi dan/atau fasilitas diperbolehkan jikalau dibutuhkan (bagi Sekolah yang lokasinya jauh atau memerlukan waktu).; dan/atau
4) biaya penyusunan dan pengiriman laporan BOS Reguler kepada dinas pendidikan provinsi, yang meliputi biaya fotokopi dan penjilidan, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi penyusunan laporan.
f. Pembiayaan korespondensi untuk keperluan Sekolah.
g. Biaya untuk membangun dan/atau berbagi serta pemeliharaan laman Sekolah dengan domain “sch.id”. Pembiayaan meliputi pembelian domain, penyediaan konsumsi, transportasi, dan/atau jasa profesi pengembang laman.
h. Pelaksanaan pengelolaan Sekolah melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian menyerupai perencanaan, pembukuan, dan penyusunan laporan melalui aplikasi RKAS, penyampaian laporan hasil berguru melalui aplikasi e-rapor, dan pendataan melalui aplikasi Dapodik, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) biaya yang dikeluarkan untuk keseluruhan rangkaian tahapan kegiatan, mencakup:
a) pemasukan data;
b) validasi;
c) pemutakhiran; dan
d) sinkronisasi data ke dalam aplikasi;
2) komponen pembiayaan kegiatan pada angka 1) adalah:
a) penggandaan formulir Dapodik;
b) alat dan atau materi habis pakai pendukung kegiatan;
c) konsumsi dan transportasi kegiatan pemasukan data, validasi, pemutakhiran, dan sinkronisasi;
d) biaya warung internet (warnet) dan biaya transportasi menuju warnet, apabila tahapan penggunaan aplikasi tidak sanggup dilakukan di Sekolah alasannya ialah permasalahan jaringan internet;
e) biaya transportasi lokal dalam rangka koordinasi verifikasi dan validasi data; dan/atau
f) gaji operator aplikasi. Kebijakan pembayaran gaji untuk operator aplikasi di Sekolah mengikuti ketentuan sebagai berikut:
(1) kegiatan penggunaan aplikasi diupayakan untuk dikerjakan oleh tenaga manajemen yang kompeten yang sudah tersedia di Sekolah, baik yang berasal dari pegawai tetap maupun tenaga honorer, sehingga Sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan untuk pembayaran gaji bulanan; dan
(2) apabila tidak tersedia tenaga manajemen yang berkompeten, Sekolah sanggup menugaskan operator aplikasi lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan atau per kegiatan (tidak dibayarkan dalam bentuk gaji rutin bulanan).
i. Sekolah yang berada di kawasan terpencil dan/atau belum ada jaringan listrik sanggup menyewa atau membeli genset atau panel surya termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan di kawasan tersebut, termasuk biaya perawatan dan/atau perbaikan.
j. Pelaksanaan Sekolah hijau.
k. Sekolah yang berada di kawasan yang mengalami musibah menurut pernyataan resmi dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, BOS Reguler sanggup dipakai untuk membiayai penanggulangan dampak darurat peristiwa khususnya selama masa tanggap darurat.
6. Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah
a. Pembiayaan untuk Kelompok Kerja Guru (KKG), MGMP, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Bagi Sekolah yang memperoleh hibah (block grant) pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan memakai BOS Reguler hanya untuk biaya transportasi kegiatan apabila hibah yang diterima tidak menyediakan biaya transportasi.
b. Menghadiri seminar, pelatihan, atau kursus yang terkait eksklusif dengan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan, apabila ditugaskan oleh Sekolah. Biaya yang sanggup dibayarkan meliputi biaya pendaftaran, transportasi, dan/atau fasilitas apabila seminar, pelatihan, atau kursus diadakan di luar Sekolah.
c. Mengadakan lokakarya (workshop) untuk peningkatan mutu, menyerupai dalam rangka pemantapan penerapan kurikulum atau silabus, pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan RPP, dan/atau pengembangan dan/atau penerapan kegiatan penilaian kepada peserta didik. Biaya yang sanggup dibayarkan meliputi fotokopi, konsumsi guru peserta lokakarya (workshop) yang diadakan di Sekolah, dan/atau biaya narasumber dari luar Sekolah sesuai dengan standar biaya umum kawasan atau setempat.
d. Biaya untuk mendatangkan guru atau pengajar tamu produktif yang profesional.
e. Biaya untuk menambah dan meningkatkan praktik kejuruan berulang kali (lebih dari satu kali praktik).
f. Biaya untuk penyelenggaraan perjalanan dinas koordinasi mutu dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun yang diadakan oleh Kementerian.
g. Biaya pelaksanaan ratifikasi Sekolah diantaranya belanja materi habis pakai atau alat tulis kantor, penyediaan konsumsi dan perjalanan dinas.
7. Langganan Daya dan Jasa
a. Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan pembelajaran di Sekolah, antara lain listrik, telepon, air, langganan koran, majalah/publikasi terencana yang terkait dengan pendidikan, baik melalui luring maupun melalui daring, dan/atau iuran kebersihan atau sampah.
b. Biaya pemasangan instalasi gres apabila sudah ada jaringan di sekitar Sekolah, atau penambahan daya listrik.
c. Biaya langganan internet dengan cara berlangganan maupun prabayar, baik dengan fixed modem maupun dengan mobile modem. Termasuk pula untuk pemasangan gres apabila sudah ada jaringan di sekitar Sekolah. Khusus untuk penggunaan internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian paket atau voucher sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Adapun biaya langganan internet melalui fixed modem diubahsuaikan dengan kebutuhan Sekolah.
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
Biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana Sekolah biar tetap berfungsi dan layak digunakan, meliputi:
a. pengecatan, perawatan, dan/atau perbaikan antara lain atap bocor, pintu, jendela, mebel, lantai, plafond, lampu/bohlam dan/atau fasilitas Sekolah lainnya yang tidak lebih dari renovasi ringan;
b. perbaikan mebel, termasuk pembelian meja dan dingklik peserta didik/guru jikalau meja dan dingklik yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
c. perawatan dan/atau perbaikan sanitasi Sekolah (kamar mandi dan/atau WC);
d. Penyediaan sumber air higienis termasuk pompa dan instalasinya bagi Sekolah yang belum mempunyai air bersih;
e. pembangunan jamban atau WC beserta sanitasinya bagi Sekolah yang belum mempunyai prasarana tersebut;
f. perawatan dan/atau perbaikan instalasi listrik Sekolah;
g. perawatan dan/atau perbaikan saluran pembuangan air hujan;
h. perawatan dan/atau perbaikan komputer praktek, printer, laptop Sekolah, proyektor, AC, dan/atau lainnya;
i. perawatan dan/atau perbaikan peralatan praktik utama kejuruan sehingga sanggup berfungsi;
j. pemeliharaan taman dan/atau fasilitas Sekolah lainnya; dan/atau
k. perbaikan aksesibilitas:
1) jalur pemandu (guiding block dan warning block);
2) pegangan rambat (handrail);
3) tangga landai (ramp); dan
4) tangga.
9. Pembayaran Honor
Pada prinsipnya pemerintah kawasan dan masyarakat penyelenggara pendidikan wajib mengalokasikan gaji guru yang ditugaskan pada Sekolah yang diselenggarakan. Dana BOS Reguler sanggup dipakai untuk kekurangan pembayaran honor:
a. guru honorer;
b. tenaga administrasi;
c. pegawai perpustakaan;
d. penjaga sekolah;
e. petugas satuan pengamanan;
f. petugas kebersihan; dan
g. tenaga ahli/tenaga teknis pada mata pelajaran produktif.
Keterangan:
a. pembayaran gaji bulanan guru atau tenaga kependidikan dan nonkependidikan honorer di Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah kawasan sanggup memakai dana BOS Reguler paling banyak 15% (lima belas persen) dari total BOS Reguler yang diterima;
b. pembayaran gaji bulanan guru atau tenaga kependidikan dan nonkependidikan honorer di Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sanggup memakai dana BOS Reguler paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total BOS Reguler yang diterima;
c. guru gaji yang menerima pembayaran gaji merupakan guru honorer yang telah:
1) mempunyai kualifikasi akademik S-1/D-IV; dan
2) mendapatkan penugasan dari Pemda dengan memperhatikan analisis kebutuhan guru dan memberikan tembusan penugasan dimaksud kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian bagi guru gaji yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran
a. Membeli komputer desktop atau work station berupa PC atau all in one PC untuk dipakai dalam proses pembelajaran, maksimal 5 (lima) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) prosesor Core i3 atau yang setara;
2) memori standar 4GB DDR3;
3) hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD;
4) CD/DVD drive;
5) monitor LED 18,5 inci;
6) sistem operasi Windows/Linux/dll;
7) aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation; dan
8) garansi 1 (satu) tahun.
Pembelian komputer harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
b. Membeli printer atau printer plus scanner maksimal 1 (satu) unit per tahun per Sekolah. Selain untuk membeli, BOS Reguler boleh dipakai untuk perbaikan printer milik Sekolah.
c. Membeli laptop maksimal 1 (satu) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) prosesor Core i3 atau yang setara;
2) memori standar 4GB DDR3;
3) hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD;
4) CD/DVD drive;
5) monitor 14 inci;
6) sistem operasi Windows /Linux/dll;
7) aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation; dan
8) garansi 1 tahun.
Pembelian komputer harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
d. Membeli proyektor maksimal 5 (lima) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) sistem DLP;
2) resolusi XGA;
3) brightness 3000 lumens;
4) contras ratio 15.000:1;
5) input HDMI, VGA, Composite, S-Video; dan
6) garansi 1 (satu) tahun.
Pembelian proyektor harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
Keterangan:
a. komputer desktop atau workstation, printer atau printer scanner, laptop, dan/atau proyektor harus dibeli di penyedia barang yang memperlihatkan garansi resmi;
b. proses pengadaan barang oleh Sekolah harus sesuai dengan prosedur PBJ Sekolah; dan
c. peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris Sekolah.
11. Penyelenggaraan BKK SMALB, Prakerin atau PKL, dan Pemagangan
a. Biaya untuk penyelenggaraan BKK SMALB, antara lain penggandaan bahan, penyediaan konsumsi, belanja materi habis pakai atau alat tulis kantor, dan/atau perjalanan dinas pengelola BKK SMALB untuk pengembangan kerjasama, verifikasi, pendampingan ke industri, dan/atau evaluasi.
b. Biaya untuk penyelenggaraan praktik kerja industri atau lapangan bagi peserta didik SMALB, diantaranya perjalanan dinas pembimbing mencari tempat praktek, bimbingan, atau pemantauan peserta didik praktek.
c. Biaya untuk pemantauan kebekerjaan lulusan SMALB (tracer study), diantaranya perjalanan dinas. Hasil pemantauan kebekerjaan peserta didik SMALB tiap tahunnya disampaikan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Kementerian.
BAB V PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
A. Pembukuan, Laporan, dan Transparansi di Sekolah
1. Pembukuan
Dalam pengelolaan BOS Reguler, Sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan perihal penatausahaan dan pertanggungjawaban forum pengelola keuangan. Adapun pembukuan dan dokumen pendukung yang harus disusun oleh Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut.
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
RKAS ditandatangani oleh kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan ketua yayasan (khusus untuk Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat), dan dibentuk 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada awal tahun pelajaran, tetapi apabila dibutuhkan sanggup direvisi sesuai ketentuan yang berlaku.
RKAS harus dilengkapi dengan planning penggunaan dana secara rinci, yang dibentuk tahunan dan triwulan untuk tiap sumber dana yang diterima Sekolah.
b. Buku Kas Umum
Buku Kas Umum (BKU) disusun untuk sumber dana yang dimiliki oleh Sekolah. Pembukuan dalam BKU meliputi semua transaksi eksternal dan internal, baik tunai maupun nontunai.
BKU harus diisi tiap transaksi (segera sesudah transaksi terjadi) dan transaksi yang dicatat di dalam buku kas umum juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak.
Tiap bulan harus dilakukan peneutupan buku kas yang ditandatangani oleh bendahara dan kepala Sekolah.
c. Buku Pembantu Kas
Buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh bendahara dan kepala Sekolah.
d. Buku Pembantu Bank
Buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank dalam bentuk cek, giro, atau tunai dan ditandatangani oleh bendahara dan kepala Sekolah.
e. Buku Pembantu Pajak
Buku pembantu pajak berfungsi mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.
f. Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas
Tiap kali menjelang penutupan BKU, kepala Sekolah melaksanakan opname kas dengan menghitung jumlah kas baik yang ada di Sekolah dalam bentuk kas tunai maupun kas yang ada di bank atau rekening Sekolah. Hasil dari opname kas kemudian dibandingkan dengan saldo selesai BKU pada bulan bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka harus dijelaskan penyebab perbedaannya.
Setelah pelaksanaan opname kas, maka kepala Sekolah dan bendahara menandatangani gosip kegiatan investigasi kas.
g. Bukti pengeluaran
1) Tiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah.
2) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea materai.
3) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus terang dan terinci sesuai dengan peruntukannya.
4) Uraian perihal jenis barang/jasa yang dibayar sanggup dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi.
5) Tiap bukti pembayaran harus disetujui kepala Sekolah dan dibayar lunas oleh bendahara.
6) Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara sebagai materi bukti dan materi laporan.
Terkait dengan pembukuan dana yang diperoleh Sekolah untuk BOS Reguler, perlu memperhatikan hal-hal berikut.
a. Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran sanggup dilakukan dengan tulis tangan atau memakai komputer. Dalam hal pembukuan dilakukan dengan komputer, bendahara mencetak BKU dan buku pembantu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan menatausahakan hasil cetakan BKU dan buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani kepala Sekolah dan bendahara.
b. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam BKU dan buku pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya.
c. Uang tunai yang ada di kas tunai tidak melebihi dari jumlah yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Apabila bendahara berhenti dari jabatannya, maka BKU, buku pembantu, dan bukti pengeluaran diserahterimakan kepada pejabat yang gres dengan gosip kegiatan serah terima.
e. BKU, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, bukti pengeluaran, dan dokumen pendukung bukti pengeluaran BOS Reguler (kuitansi/faktur/ nota/bon dari vendor/toko/supplier) wajib diarsipkan oleh Sekolah sebagai materi audit. Setelah diaudit, maka data tersebut sanggup diakses oleh publik.
f. Seluruh arsip data keuangan ditata dengan rapi sesuai dengan urutan nomor dan tanggal kejadiannya, dan disimpan di tempat yang kondusif dan gampang untuk ditemukan tiap saat. Seluruh dokumen pembukuan ini harus disimpan di Sekolah dan diperlihatkan kepada:
1) pengawas Sekolah;
2) tim BOS Reguler kabupaten/kota untuk SD dan SMP, atau tim BOS Reguler Provinsi untuk SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; dan
3) pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
2. Pelaporan
a. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
Laporan ini disusun menurut BKU dari semua sumber dana yang dikelola Sekolah pada periode yang sama. Laporan ini dibentuk tiap triwulan dan ditandatangani oleh bendahara, kepala Sekolah, dan Komite Sekolah.
Laporan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS Reguler yang diterima telah dipakai sesuai NPH BOS Reguler. Bukti pengeluaran yang sah disimpan dan dipergunakan oleh akseptor hibah selaku obyek pemeriksaan.
Dokumen ini harus disimpan di Sekolah dan diperlihatkan kepada:
1) pengawas Sekolah;
2) tim BOS Reguler kabupaten/kota untuk SD dan SMP, atau tim BOS Reguler Provinsi untuk SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; dan
3) pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
b. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS Reguler
Laporan ini merupakan rekapitulasi penggunaan BOS Reguler menurut standar pengembangan Sekolah dan komponen pembiayaan BOS Reguler. Belanja atau penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh belanja atau penggunaan dana yang bersumber dari BOS Reguler yang diterima Sekolah pada tahun berkenaan. Sisa BOS Reguler tahun sebelumnya tidak dilaporkan pada laporan BOS Reguler tahun ini, akan tetapi tetap tercatat sebagai penerimaan Sekolah dari sumber lain dan tetap tercatat penggunaannya pada pembukuan anggaran Sekolah.
Laporan ini dibentuk tiap triwulan dan ditandatangani oleh Bendahara, kepala Sekolah, dan Komite Sekolah, disimpan di Sekolah, dan diperlihatkan kepada:
1) pengawas Sekolah;
2) tim BOS Reguler kabupaten/kota untuk SD dan SMP, atau tim BOS Reguler Provinsi untuk SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; dan
3) pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
c. Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Dokumen ini harus disimpan di Sekolah dan diperlihatkan kepada:
1) pengawas Sekolah;
2) tim BOS Reguler kabupaten/kota untuk SD dan SMP, atau tim BOS Reguler Provinsi untuk SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; dan
3) pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
d. Laporan Aset
Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, Sekolah harus melaporkan hasil pembelian barang aset yang memakai dana BOS Reguler yang diterima pada tahun anggaran berkenaan.
Mekanisme pelaporan belanja dari BOS Reguler dan penerimaan barang aset kepada Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perihal pengelolaan keuangan kawasan dari Kementerian Dalam Negeri.
e. Laporan ke Dinas Pendidikan
Tim BOS Reguler Sekolah harus memberikan dokumen laporan kepada tim BOS Reguler kabupaten/kota untuk SD dan SMP, atau tim BOS Reguler Provinsi untuk SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB . Dokumen laporan yang harus disampaikan tersebut merupakan kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS Reguler tiap triwulan.
Kompilasi laporan ini diserahkan paling usang tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
Selain laporan di atas, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemda harus memberikan laporan hasil belanja dari BOS Reguler dan penerimaan barang aset Pemda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
f. Laporan Daring ke Laman BOS Reguler
Selain laporan berupa dokumen cetak yang disampaikan ke dinas pendidikan, tim BOS Sekolah juga harus memberikan laporan penggunaan dana secara daring ke laman BOS Reguler http://bos.kemdikbud.go.id. Informasi penggunaan dana yang disampaikan sebagai laporan daring merupakan informasi yang didapat dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS Reguler tiap triwulan.
Laporan ini harus diunggah ke laman BOS tiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
3. Transparansi
Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan dan penggunaan BOS Reguler, Sekolah harus mempublikasikan dokumen pendukung transparansi informasi secara lengkap. Dokumen yang wajib dipublikasikan oleh Sekolah meliputi:
a. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
Dokumen yang dipakai ialah laporan realisasi penggunaan dana tiap sumber dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 karakter a di atas. Laporan ini harus dipublikasikan tiap triwulan mengikuti periode pembuatan laporan tersebut. Publikasi laporan dilakukan melalui pemasangan pada papan informasi Sekolah atau tempat lainnya yang gampang diakses oleh masyarakat.
b. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana
Dokumen yang dipakai ialah laporan rekapitulasi penggunaan dana menurut komponen pembiayaan BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam dalam angka 2 karakter a di atas di atas. Laporan ini harus dipublikasikan tiap triwulan mengikuti periode pembuatan laporan tersebut. Publikasi laporan dulakukan melalui pemasangan pada papan informasi Sekolah atau tempat lainnya yang gampang diakses oleh masyarakat.
B. Laporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS Reguler
Laporan ini merupakan rekapitulasi atas kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS Reguler tiap triwulan yang telah disampaikan oleh Sekolah pada SD dan SMP. Laporan ini dibentuk tiap selesai tahun dan ditandatangani oleh ketua tim BOS Reguler kabupaten/kota, serta disimpan pada dinas pendidikan kabupaten atau kota dan diperlihatkan kepada tim BOS Reguler Provinsi dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
2. Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Dokumen ini harus disimpan pada dinas pendidikan kabupaten atau kota, dan diperlihatkan kepada tim BOS Reguler provinsi dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
3. Laporan Hasil Belanja BOS Reguler Sekolah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
Dinas pendidikan kabupaten/kota melalui tim BOS Reguler kabupaten/kota harus menciptakan rekapitulasi laporan belanja dari BOS Reguler yang disampaikan oleh Sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, termasuk data barang yang menjadi aset Pemerintah Daerah.
Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Kementerian Dalam Negeri.
4. Laporan ke Pemda kabupaten/kota
Selain laporan yang disimpan pada dinas pendidikan kabupaten/kota sebagai materi investigasi dan audit, tim BOS Reguler kabupaten/kota harus memberikan dokumen laporan kepada Pemda kabupaten/kota berupa rekapitulasi belanja BOS Reguler di Sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Kementerian Dalam Negeri.
C. Laporan Tingkat Provinsi
1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Laporan ini bertujuan untuk melihat kesesuaian jumlah dana yang diterima oleh Kas Umum Daerah (KUD) dari Kas Umum Negara (KUN) dengan kebutuhan riil. Laporan ini dibentuk tiap triwulan untuk penyaluran dana BOS Reguler triwulanan atau tiap semester untuk penyaluran dana BOS Reguler semesteran. Laporan ini ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan provinsi, dan disimpan pada dinas pendidikan provinsi untuk keperluan investigasi dan audit.
2. Laporan Realisasi Penyerapan Dana
Laporan ini bertujuan untuk melihat kesesuaian jumlah dana yang diterima oleh KUD dari KUN dengan dana yang sudah disalurkan ke Sekolah penerima. Laporan ini dibentuk tiap semester untuk penyaluran dana BOS Reguler. Laporan ini ditandatangani oleh kepala dinas pendapatan daerah, dan dinas pengelolaan keuangan dan aset kawasan atau tubuh pengelolaan keuangan dan aset kawasan provinsi, dan disimpan untuk keperluan investigasi dan audit.
3. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS Reguler di Sekolah
Laporan ini merupakan rekapitulasi atas kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS Reguler tiap triwulan yang telah disampaikan oleh Sekolah pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB,
SMALB, dan SLB. Laporan ini dibentuk tiap selesai tahun dan ditandatangani oleh ketua tim BOS Reguler provinsi, disimpan pada dinas pendidikan provinsi, dan diperlihatkan kepada tim BOS Pusat dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
4. Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Dokumen ini harus disimpan pada dinas pendidikan provinsi dan diperlihatkan kepada tim BOS Reguler Pusat dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
5. Laporan Kegiatan
Laporan ini merupakan laporan kegiatan pendukung BOS Reguler yang telah dilaksanakan di provinsi yang meliputi kegiatan sosialisasi, pelatihan, pengadaan, monitoring dan evaluasi, dan kegiatan lainnya.
Kegiatan pendukung BOS Reguler yang dilaksanakan di provinsi tergantung pada ketersediaan dana kegiatan dari sentra atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, dan/atau sumber dana lain yang tersedia.
Laporan ini dibentuk di tiap selesai pelaksanaan dan ditandatangani oleh ketua tim BOS Reguler provinsi dan disimpan pada dinas pendidikan provinsi untuk keperluan audit.
6. Laporan Hasil Belanja BOS Reguler Sekolah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
Dinas pendidikan provinsi melalui tim BOS Reguler provinsi harus menciptakan rekapitulasi atas laporan belanja dari BOS Reguler yang disampaikan oleh SMA, SMK, dan SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk data barang yang menjadi aset Pemerintah Daerah. Laporan yang direkapitulasi ialah laporan atas seluruh belanja yang dilakukan oleh Sekolah memakai dana yang berasal dari BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah pada tahun berjalan.
Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Kementerian Dalam Negeri.
7. Laporan ke tim BOS Reguler Pusat
Selain laporan yang disimpan pada dinas pendidikan provinsi sebagai materi investigasi dan audit, tim BOS Reguler provinsi juga harus memberikan laporan kepada tim BOS Reguler pusat. Laporan yang harus disampaikan tersebut adalah:
a. Laporan dalam jaringan (daring)
1) Laporan pencairan dana BOS Reguler ke Sekolah pada tiap periode pencairan di tiap jenjang; dan
2) Laporan progres penyaluran dana BOS Reguler pada tiap periode pencairan di tiap jenjang.
b. Laporan dalam bentuk dokumen cetak
1) laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler sebagaimana karakter C angka 1 tiap triwulan untuk penyaluran dana BOS Reguler triwulanan, tiap semester untuk penyaluran dana BOS Reguler semesteran. Laporan ini disampaikan ke Kementerian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dari Kementerian Keuangan;
2) laporan realisasi perembesan dana BOS Reguler sebagaimana karakter C angka 2 tiap semester untuk penyaluran dana BOS Reguler semesteran. Laporan ini disampaikan ke Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Keuangan; dan
8. Laporan ke Pemda Provinsi
Selain laporan yang disimpan pada dinas pendidikan provinsi sebagai materi investigasi dan audit, tim BOS Reguler provinsi juga harus memberikan dokumen laporan kepada pemerintah kawasan provinsi. Dokumen laporan yang harus disampaikan tersebut ialah rekapitulasi belanja BOS Reguler pada Sekolah Menengan Atas dan SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Kementerian Dalam Negeri.
D. Laporan Tingkat Pusat
1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Laporan ini merupakan rekapitulasi dari laporan penggunaan dana yang dikirim oleh tiap tim BOS Reguler provinsi yang dilakukan oleh tim BOS Reguler sentra menjadi rekapitulasi nasional. Laporan ini dibentuk untuk menghitung kelebihan dan kekurangan BOS Reguler yang telah diterima di KUD dari KUN.
Rekapitulasi perembesan BOS Reguler secara nasional ini dibentuk tiap triwulan untuk penyaluran dana BOS Reguler triwulanan atau tiap semester untuk penyaluran dana BOS Reguler semesteran,
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan disimpan di Kementerian untuk diperlihatkan kepada pemeriksa apabila diperlukan.
Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Kementerian Keuangan sebagai materi untuk penyaluran dana cadangan dan dana periode berikutnya dari KUN ke KUD provinsi.
2. Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Dokumen ini harus disimpan di Kementerian dan diperlihatkan kepada pemeriksa apabila diperlukan.
3. Laporan Kegiatan
Laporan ini merupakan laporan kegiatan pendukung Program BOS Reguler yang telah dilaksanakan di tingkat sentra yang meliputi kegiatan sosialisasi, pelatihan, pengadaan, monitoring dan evaluasi, dan/atau kegiatan lainnya.
Kegiatan pendukung Program BOS Reguler yang dilaksanakan di sentra tergantung kepada ketersediaan dana kegiatan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBN), dan/atau sumber dana lain yang tersedia.
Laporan ini dibentuk di tiap selesai pelaksanaan, dan disimpan di Kementerian untuk diperlihatkan kepada pemeriksa apabila diperlukan.
4. Laporan Tim BOS Reguler Pusat
Selain laporan yang disimpan di Kementerian sebagai materi investigasi dan audit, tim BOS Reguler sentra juga harus memberikan dokumen laporan berupa laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler tiap triwulan atau semester. Laporan ini disusun dan diserahkan ke Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Kementerian Dalam Negeri.
E. Ketentuan Pajak
Ketentuan pajak terkait penggunaan BOS Reguler di Sekolah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak nasional dan pajak daerah.
F. Bentuk Format Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana di Sekolah
sebagai berikut: (terlampir dalam file Juknis BOS 2019)
BAB VI MONITORING, PENGAWASAN DAN SANKSI
A. Monitoring oleh Tim BOS Reguler Pusat
1. Monitoring yang dilaksanakan tim BOS Reguler Pusat sanggup ditujukan untuk memantau pencairan dan penyaluran dana, kinerja tim BOS Reguler provinsi dan tim BOS Reguler kabupaten/kota, pengelolaan dan penggunaan dana di Sekolah, dan/atau tindak lanjut penanganan dan pelayanan pengaduan masyarakat.
2. Dalam pelaksanaan monitoring, responden yang dilibatkan merupakan pemangku kepentingan yang terkait dengan tujuan monitoring. Responden tersebut sanggup terdiri dari tim BOS Reguler provinsi, pengelola keuangan daerah, forum penyalur, tim BOS Reguler kabupaten/kota, pengelola Sekolah, dan/atau warga Sekolah.
3. Disesuaikan dengan tujuan, pelaksanaan monitoring sanggup dilakukan dengan banyak sekali cara. Monitoring sanggup dilakukan melalui kunjungan lapangan, koordinasi melalui media komunikasi antara lain telepon, faksimil, email, dan sebagainya, dan/atau melalui prosedur monitoring terhadap laporan daring.
4. Disesuaikan dengan tujuan dan mekanisme, monitoring sanggup dilaksanakan pada ketika persiapan penyaluran dana, ketika penyaluran dana, pasca penyaluran dana, dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
5. Kegiatan monitoring yang dilaksanakan oleh tim BOS Reguler Pusat memakai anggaran pada DIPA Kementerian yang bersumber dari APBN, dan/atau sumber dana lain yang tersedia.
6. Frekuensi pelaksanaan, sasaran dan jumlah sasaran yang dilibatkan, responden dan jumlah responden yang dilibatkan, prosedur dan waktu pelaksanaan monitoring diubahsuaikan dengan tujuan, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia. Monitoring BOS Reguler juga sanggup disinergikan pelaksanaannya dengan monitoring kegiatan lainnya.
B. Monitoring oleh Tim BOS Reguler Provinsi
1. Monitoring yang dilaksanakan tim BOS Reguler provinsi sanggup ditujukan untuk memantau pencairan dan penyaluran dana, kinerja tim BOS Reguler kabupaten/kota, pengelolaan dan penggunaan dana di Sekolah, dan/atau tindak lanjut penanganan dan pelayanan pengaduan masyarakat.
2. Dalam tiap pelaksanaan monitoring, sasaran responden yang dilibatkan merupakan pemangku kepentingan yang terkait dengan tujuan monitoring. Responden tersebut sanggup terdiri dari pengelola keuangan daerah, forum penyalur, tim BOS Reguler kabupaten/kota, pengelola Sekolah, dan/atau warga Sekolah.
3. Disesuaikan dengan tujuan, pelaksanaan monitoring sanggup dilakukan dengan banyak sekali cara. Monitoring sanggup dilakukan melalui kunjungan lapangan, atau koordinasi melalui media komunikasi antara lain telepon, faksimil, email, dan sebagainya, atau melalui prosedur monitoring terhadap laporan daring.
4. Disesuaikan dengan tujuan dan mekanisme, monitoring sanggup dilaksanakan pada ketika persiapan penyaluran dana, atau pada ketika penyaluran dana, atau pasca penyaluran dana, dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
5. Kegiatan monitoring yang dilaksanakan di oleh tim BOS Reguler provinsi memakai anggaran pada DIPA dinas pendidikan provinsi yang bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber dana lain yang tersedia.
6. Frekuensi pelaksanaan, sasaran dan jumlah sasaran yang dilibatkan, responden dan jumlah responden yang dilibatkan, prosedur dan waktu pelaksanaan monitoring diubahsuaikan dengan tujuan, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia. Monitoring BOS Reguler juga sanggup disinergikan pelaksanaannya dengan monitoring kegiatan lainnya. Pelaksanaan monitoring juga sanggup melibatkan pengawas Sekolah yang kredibel dan bertanggungjawab secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh pengawas Sekolah.
C. Monitoring oleh Tim BOS Reguler Kabupaten/Kota
1. Monitoring yang dilaksanakan tim BOS Reguler kabupaten/kota sanggup bertujuan untuk memantau pencairan dan penyaluran dana, pengelolaan dan penggunaan dana di Sekolah, atau tindak lanjut penanganan dan pelayanan pengaduan masyarakat.
2. Dalam tiap pelaksanaan monitoring, sasaran responden yang dilibatkan merupakan pemangku kepentingan yang terkait dengan tujuan monitoring. Responden tersebut sanggup terdiri dari forum penyalur, pengelola Sekolah, dan/atau warga Sekolah.
3. Monitoring sanggup dilakukan dengan banyak sekali cara, antara lain kunjungan lapangan, koordinasi melalui media komunikasi antara lain telepon, faksimil, email, dan sebagainya, dan/atau melalui prosedur monitoring terhadap laporan daring.
4. Monitoring sanggup dilaksanakan pada ketika persiapan penyaluran dana, pada ketika penyaluran dana, pasca penyaluran dana, atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
5. Kegiatan monitoring yang dilaksanakan oleh tim BOS Reguler pendidikan kabupaten/kota memakai DIPA dinas pendidikan kabupaten/kota yang bersumber dari APBD dan/atau sumber dana lain yang tersedia.
6. Frekuensi pelaksanaan, sasaran dan jumlah sasaran yang dilibatkan, responden dan jumlah responden yang dilibatkan, prosedur dan waktu pelaksanaan monitoring diubahsuaikan dengan tujuan, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia. Monitoring BOS Reguler juga sanggup disinergikan pelaksanaannya dengan monitoring kegiatan lainnya. Pelaksanaan monitoring juga sanggup melibatkan pengawas Sekolah yang kredibel dan bertanggungjawab secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh pengawas Sekolah.
D. Pengawasan
Pengawasan kegiatan BOS Reguler terdiri dari pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Pengawasan menempel yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun Sekolah. Prioritas utama dalam kegiatan BOS Reguler ialah pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota kepada Sekolah.
2. Pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian dan inspektorat kawasan provinsi atau kabupaten/kota dengan melaksanakan audit sesuai dengan kebutuhan forum tersebut
atau atas permintaan instansi yang akan diaudit, dan sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing.
3. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilakukan dengan melaksanakan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit.
4. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan.
5. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan kegiatan BOS Reguler oleh unsur masyarakat dan unit pengaduan masyarakat yang terdapat di Sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan sentra mengacu pada kaidah keterbukaan informasi publik, yaitu semua dokumen BOS Reguler sanggup diakses oleh publik kecuali yang dirahasiakan. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS Reguler, biar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau forum berwenang lainnya.
E. Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang sanggup merugikan negara, Sekolah, dan/atau peserta didik akan diberikan oleh aparat/ pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melaksanakan pelanggaran sanggup diberikan dalam banyak sekali bentuk, contohnya menyerupai berikut:
1. penerapan hukuman kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa pemberhentian, penurunan pangkat, dan/atau mutasi kerja;
2. penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu BOS Reguler yang terbukti disalahgunakan biar dikembalikan kepada Sekolah;
3. penerapan proses hukum, yaitu proses penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melaksanakan penyimpangan BOS Reguler;
4. apabila menurut hasil monitoring atau audit, Sekolah terbukti melaksanakan penyimpangan atau tidak menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan BOS Reguler termasuk laporan daring ke laman BOS Reguler di www. BOS Reguler.kemdikbud.go.id, tim BOS Reguler provinsi atau kabupaten/kota sanggup meminta secara tertulis kepada bank dengan tembusan ke Sekolah, untuk menunda pengambilan BOS Reguler dari rekening Sekolah;
5. pemblokiran dana dan penghentian sementara terhadap seluruh pinjaman pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi atau kabupaten/kota, apabila terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh laba pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
6. hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
A. Tujuan
Pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (P3M) dalam kegiatan BOS Reguler ditujukan untuk:
1. mengatur alur informasi pengaduan atau temuan duduk kasus biar sanggup diterima oleh pihak yang tepat;
2. memastikan bahwa pengelola kegiatan akan menindaklanjuti tiap pengaduan yang masuk;
3. memastikan progres penanganan didokumentasikan secara jelas;
4. menyediakan bentuk informasi dan pangkalan data (data base) yang harus disajikan dan sanggup diakses publik.
B. Media
Informasi, pertanyaan, dan/atau pengaduan sanggup disampaikan secara eksklusif atau melalui telepon, surat, dan/atau email. Media yang sanggup dipakai ialah sebagai berikut:
1. tim BOS Reguler Pusat
daring : bos.kemdikbud.go.id
Email : bos@kemdikbud.go.id
2. unit layanan terpadu Kementerian
Telepon : 021-57903020, 021-57950225, 021-57903017
Faksimil : 021-5733125
Email : pengaduan@kemdikbud.go.id
C. Tugas dan Fungsi Layanan
1. Tim BOS Reguler Pusat
a. Menetapkan petugas unit P3M.
b. Menerima dan mencatat semua informasi, termasuk hasil temuan atau audit BPK, BPKP, dan/atau Itjen ke dalam sistem pengaduan BOS Reguler di www.bos.kemdikbud.go.id/pengaduan.
c. Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul, saran, atau masukan.
d. Memonitor progres/kemajuan penanganan pengaduan yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota.
e. Menganalisa informasi sebagai materi masukan bagi kebijakan manajemen BOS Reguler.
f. Menyampaikan informasi kepada Itjen dalam hal dibutuhkan tindak lanjut.
g. Membuat laporan perkembangan penanganan pengaduan secara regular sesuai dengan periode laporan kegiatan BOS Reguler. Laporan tersebut bersumber dari sistem pengaduan di laman BOS Reguler yang merupakan rekapitulasi status provinsi.
h. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara terencana dengan kegiatan memberikan status pengaduan untuk mendorong penyelesaian yang melibatkan pihak terkait.
i. Menginformasikan status penanganan pengaduan BOS Reguler secara terencana kepada provinsi atau kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti.
j. Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kerjasama pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan publikasi informasi.
2. Tim BOS Reguler Provinsi
a. Menetapkan petugas unit P3M.
b. Menerima dan mencatat saran, pertanyaan, dan/atau pengaduan dari masyarakat yang disampaikan melalui telepon, email, surat, atau faks, termasuk hasil temuan atau audit ke dalam sistem pengaduan BOS Reguler di bos.kemdikbud.go.id/pengaduan.
c. Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul, saran, atau masukan dari masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui sistem pengaduan daring di laman BOS Reguler.
d. Monitoring kabupaten/kota untuk memastikan kiprah dan fungsi layanan masyarakat dan pengaduan BOS Reguler dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang ada.
e. Berkoordinasi dengan kabupaten/kota jikalau dibutuhkan untuk melaksanakan penanganan secara eksklusif dalam masalah yang dianggap mendesak dan penting.
f. Membuat laporan perkembangan status pengaduan secara terencana sesuai dengan periode laporan kegiatan BOS Reguler. Laporan tersebut bersumber dari sistem pengaduan di laman BOS Reguler yang merupakan rekapitulasi status kabupaten/kota.
g. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara terencana dengan kegiatan memberikan rekapitulasi status kemajuan dan hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan kabupaten/kota guna mendorong penyelesaian yang diperlukan.
h. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) provinsi terkait dengan publikasi informasi.
3. Tim BOS Reguler Kabupaten/Kota
a. Menetapkan petugas unit P3M.
b. Menerima dan mencatat saran, pertanyaan, dan pengaduan dari masyarakat yang disampaikan melalui telepon, email, surat, faks, termasuk hasil temuan atau audit ke dalam sistem pengaduan BOS Reguler di bos.kemdikbud.go.id/pengaduan.
c. Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul, saran, atau masukan dari masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui sistem pengaduan daring dan sms di laman BOS Reguler.
d. Melakukan penanganan yang dibutuhkan dan memonitor kemajuan dan hasil penanganan pengaduan.
e. Memperbarui status kemajuan dan hasil tindak lanjut pengaduan BOS Reguler secara daring di laman BOS Reguler.
f. Membuat laporan perkembangan status pengaduan sesuai dengan periode laporan kegiatan BOS Reguler. Laporan tersebut bersumber dari sistem pengaduan di laman BOS Reguler.
g. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara terencana dengan kegiatan memberikan status kemajuan dan hasil tindak lanjut pengaduan untuk mendorong penyelesaiannya.
h. Melakukan koordinasi dengan PPID kabupaten/kota terkait dengan publikasi informasi.
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MUHADJIR EFFENDY
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.
Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001
Silakan Download Juknis BOS 2019 SD/SMP/SMA/SMK Tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban BOS Reguler (PDF)
Sumber https://www.mediailmupengetahuan.com/
TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER
BAB I PENDAHULUAN
A. Tujuan Umum BOS Reguler
1. Membantu pendanaan biaya operasi dan nonpersonalia Sekolah.
2. Meringankan beban biaya operasi Sekolah bagi peserta didik pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Sekolah.
B. Tujuan Khusus BOS Reguler
1. BOS Reguler pada SD dan SMP bertujuan untuk membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak bisa pada SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. BOS Reguler pada Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan bertujuan untuk membebaskan pungutan dan/atau membantu tagihan biaya di Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak bisa dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
3. BOS Reguler pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB bertujuan untuk:
a. meningkatkan aksesibilitas berguru bagi peserta didik penyandang disabilitas pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; dan/atau
b. memperlihatkan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik penyandang disabilitas yang orangtua/walinya tidak bisa untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB baik yang diselenggarakan masyarakat maupun yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
C. Sasaran
Sasaran BOS Reguler yaitu Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda atau masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah terdata dalam Dapodik. Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat telah mempunyai izin operasional.
D. Waktu Penyaluran
Penyaluran dana BOS Reguler dilakukan tiap triwulan. Bagi wilayah dengan geografis yang sulit dijangkau penyaluran dana BOS Reguler dilakukan tiap semester.
E. Pengelolaan BOS Reguler Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah
1. BOS Reguler dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memperlihatkan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan yang diubahsuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah;
2. penggunaan BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun;
3. pengelolaan BOS Reguler mengikutsertakan guru dan Komite Sekolah;
4. pengelolaan BOS Reguler dengan memakai MBS wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
a. mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;
b. melaksanakan penilaian tiap tahun; dan
c. menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan RKAS, dengan ketentuan:
- 1) RKJM disusun tiap 4 (empat) tahun;
- 2) RKJM, RKT, dan RKAS disusun menurut hasil penilaian diri Sekolah;
- 3) RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS Reguler; dan
- 4) RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru sesudah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
A. Tim BOS Reguler Pusat
1. Tim Pengarah
a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
c. Kementerian;
d. Kementerian Keuangan; dan
e. Kementerian Dalam Negeri.
2. Penanggung Jawab Umum
a. Ketua : Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian.
b. Anggota :
- 1) Sekretaris Jenderal Kementerian;
- 2) Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
- 3) Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 4) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; dan
- 5) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.
3. Penanggungjawab Program BOS Reguler
a. Ketua : Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Kementerian.
b. Anggota :
- 1) Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Kementerian;
- 2) Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Kementerian;
- 3) Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian;
- 4) Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Kementerian;
- 5) Direktur Dana Perimbangan, Kementerian Keuangan;
- 6) Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan, Kementerian Dalam Negeri;
- 7) Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
- 8) Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian;
- 9) Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian; dan
- 10) Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian.
B. Tim BOS Reguler Provinsi
1. Struktur Keanggotaan
Gubernur membentuk tim BOS Reguler provinsi dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:
a. Pengarah : gubernur
b. Penanggung Jawab
1) Ketua : sekretaris kawasan provinsi
2) Anggota :
a) kepala dinas pendidikan provinsi;
b) kepala dinas, badan, atau biro pengelola keuangan daerah.
c. Tim Pelaksana Program BOS Reguler
1) tim pelaksana SD dan SMP;
2) tim pelaksana SMA;
3) tim pelaksana SMK;
4) tim pelaksana SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB;
5) sekretariat;
6) penanggung jawab data:
a) penanggung jawab data BOS Reguler SD dan SMP;
b) penanggung jawab data BOS Reguler SMA;
c) penanggung jawab data BOS Reguler SMK;
d) penanggung jawab data BOS Reguler SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; dan
e) unit publikasi atau relasi masyarakat (dari unsur dinas pendidikan provinsi).
Koordinasi antartim pelaksana kegiatan BOS Reguler secara internal dan eksternal dinas pendidikan provinsi berada di bawah kendali sekretariat dinas pendidikan provinsi.
Struktur tim BOS Reguler provinsi sanggup diubahsuaikan pada kawasan masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan kegiatan BOS Reguler dan struktur kedinasan.
2. Tugas tim BOS Reguler provinsi sebagai berikut:
a. mempersiapkan dokumen pelaksanaan anggaran oleh pejabat pengelola keuangan kawasan menurut alokasi BOS Reguler Sekolah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menciptakan dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan forum penyalur BOS Reguler yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban para pihak;
c. mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemda provinsi dengan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dilampiri dengan alokasi BOS Reguler menurut Dapodik;
d. mempersiapkan NPH antara Pemda provinsi dengan Pemda kabupaten/kota yang dilampiri dengan alokasi BOS Reguler SD dan SMP menurut Dapodik;
e. melaksanakan penandatangan NPH atas nama Gubernur dengan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang diselenggarakan masyarakat, atau Pemda kabupaten/kota mewakili SD dan SMP;
f. melatih, membimbing dan mendorong Sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam Dapodik Kementerian;
g. melaksanakan koordinasi, sosialisasi, atau training kegiatan BOS Reguler kepada tim BOS Reguler kabupaten/kota atau Sekolah;
h. memperlihatkan sosialisasi atau training kegiatan BOS Reguler pada Sekolah dengan melibatkan kepala Sekolah, pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;
i. melaksanakan pembinaan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB dalam pengelolaan dan pelaporan BOS Reguler;
j. memverifikasi kelengkapan data Sekolah (jumlah peserta didik, nomor rekening, dan lainnya);
k. mengunduh data Sekolah sebagai dasar penyaluran dana BOS Reguler sesuai ketentuan batas waktu selesai pendataan (cut off) melalui laman yang disediakan Kementerian;
l. melaksanakan pencairan dan penyaluran dana BOS Reguler ke rekening Sekolah secara sempurna waktu;
m. menegur dan memerintah untuk menciptakan laporan bagi SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang belum menciptakan laporan;
n. memperlihatkan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
o. memberikan laporan pencairan tiap triwulan kepada tim BOS Reguler Pusat;
p. melaporkan proses penyaluran dana BOS Reguler ke laman bos.kemdikbud.go.id;
q. memonitor laporan penggunaan BOS Reguler dari Sekolah melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
r. melaksanakan monitoring perkembangan pemasukan data pokok pendidikan yang dilakukan oleh SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB secara dalam jaringan (daring);
s. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS Reguler dari Sekolah, baik secara luring maupun secara daring ;
t. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOS Reguler dari Sekolah; dan
u. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan BOS Reguler pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB dengan memberdayakan pengawas Sekolah sebagai tim monitoring.
Dalam melaksanakan kiprah dan tanggung jawab, tim BOS Reguler provinsi tidak diperkenankan untuk:
a. memakai BOS Reguler yang telah ditransfer dari RKUN ke RKUD untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan BOS Reguler;
b. secara sengaja melaksanakan penundaan pencairan BOS Reguler ke Sekolah, kecuali dalam rangka pemberian hukuman kepada Sekolah yang melaksanakan pelanggaran terhadap ketentuan BOS Reguler;
c. melaksanakan pungutan dalam bentuk apapun terhadap tim BOS Reguler kabupaten/kota, atau Sekolah;
d. melaksanakan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan BOS Reguler;
e. mendorong Sekolah untuk melaksanakan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan BOS Reguler; dan/atau
f. bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang.
C. Tim BOS Reguler Kabupaten/Kota
1. Struktur Keanggotaan
Bupati atau walikota membentuk tim BOS Reguler kabupaten/kota dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:
a. Pengarah : bupati atau walikota
b. Penanggung Jawab : kepala dinas pendidikan kabupaten/ kota
c. Tim Pelaksana (dari unsur dinas pendidikan kabupaten/kota)
- 1) tim pelaksana SD;
- 2) tim pelaksana SMP;
- 3) penanggung jawab data SD; dan
- 4) penanggung jawab data SMP.
Struktur tim BOS Reguler kabupaten/kota sanggup diubahsuaikan di kawasan masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan kegiatan BOS Reguler dan struktur kedinasan.
2. Tugas tim BOS Reguler kabupaten/kota sebagai berikut:
a. melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam Dapodik Kementerian;
b. melaksanakan pembinaan pada SD dan SMP dalam pengelolaan dan pelaporan BOS Reguler;
c. memverifikasi kelengkapan data jumlah peserta didik dan nomor rekening pada SD dan SMP yang diragukan keakurasiannya;
d. memverifikasi SD dan SMP yang memenuhi syarat dan kriteria untuk mendapatkan dana BOS Reguler dengan alokasi minimal;
e. melaksanakan penandatangan NPH dengan Pemda provinsi mewakili SD dan SMP;
f. menegur dan memerintah untuk menciptakan laporan bagi SD dan SMP yang belum menciptakan laporan;
g. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penyaluran dana BOS Reguler SD dan SMP untuk disampaikan kepada pemerintah kawasan provinsi;
h. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler SD dan SMP;
i. memperlihatkan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
j. melaksanakan monitoring perkembangan pemasukan data pokok pendidikan yang dilakukan oleh SD dan SMP secara dalam jaringan (daring);
k. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring;
l. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan BOS Reguler pada SD dan SMP dengan memberdayakan pengawas Sekolah sebagai tim monitoring kabupaten/kota.
Dalam melaksanakan kiprah dan tanggungjawab, tim BOS Reguler kabupaten/kota dihentikan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. secara sengaja melaksanakan penundaan pencairan BOS Reguler ke SD dan SMP, kecuali dalam rangka pemberian hukuman kepada SD dan SMP yang melaksanakan pelanggaran terhadap ketentuan BOS Reguler;
b. melaksanakan pungutan dalam bentuk apapun terhadap SD dan SMP;
c. melaksanakan pemaksaan pembelian barang/jasa dalam pemanfaatan BOS Reguler;
d. mendorong SD dan SMP untuk melaksanakan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan BOS Reguler; dan
e. bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, atau pengadaan buku atau barang.
D. Tim BOS Reguler Sekolah
1. Struktur Keanggotaan
Kepala Sekolah membentuk tim BOS Reguler Sekolah dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:
a. Penanggung Jawab : kepala Sekolah
b. Anggota :
- 1) bendahara;
- 2) 1 (satu) orang dari unsur guru;
- 3) 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
- 4) 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan dapat dipercaya dan menghindari terjadinya konflik kepentingan.
a. mengisi, mengirim dan memutakhirkan data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memastikan dan bertanggung jawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah;
c. memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
d. menyelenggarakan keadministrasian secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
f. menyusun dan memberikan laporan secara lengkap;
g. memberikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler secara dalam jaringan (daring) melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
h. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS Reguler yang diterima; dan
i. memperlihatkan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
3. Dalam Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab, tim BOS Reguler Sekolah
a. bersedia diaudit oleh forum yang mempunyai kewenangan melaksanakan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap seluruh dana yang dikelola Sekolah, baik yang berasal dari BOS Reguler maupun dari sumber lain; dan/atau
b. dihentikan bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik di Sekolah yang bersangkutan.
4. Khusus penanggung jawab pengelolaan dan penggunaan BOS Reguler untuk:
a. SMP terbuka atau tempat kegiatan berguru sanggup berdiri diatas kaki sendiri yaitu kepala SMP induk; dan
b. Sekolah Menengan Atas terbuka yaitu kepala Sekolah Menengan Atas induk.
BAB III PENETAPAN ALOKASI DAN PENYALURAN DANA BOS REGULER
A. Pendataan
Dalam melaksanakan pendataan melalui Dapodik, Sekolah melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. memfotokopi/menggandakan formulir Dapodik sesuai kebutuhan;
2. melaksanakan sosialisasi ke seluruh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan perihal tata cara pengisian formulir pendataan;
3. membagi formulir kepada individu yang bersangkutan untuk diisi secara manual dan mengumpulkan formulir yang telah diisi;
4. memverifikasi kelengkapan dan kebenaran atau kewajaran data profil Sekolah, rombongan belajar, peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan sarana dan prasarana;
5. memasukkan atau memutakhirkan data ke dalam aplikasi Dapodik secara luring yang telah disiapkan oleh Kementerian, kemudian mengirim ke server Kementerian secara daring;
6. wajib mencadangkan seluruh data yang telah dimasukkan (entry);
7. wajib menyimpan formulir yang telah diisi secara manual oleh peserta didik, pendidik, atau tenaga kependidikan di Sekolah masing-masing untuk keperluan monitoring dan audit;
8. memutakhirkan data secara reguler ketika ada perubahan data, minimal satu kali dalam satu semester;
9. Sekolah sanggup berkonsultasi dengan dinas pendidikan setempat mengenai penggunaan aplikasi pendataan dan memastikan data yang dimasukkan sudah masuk ke dalam server Kementerian; dan
10. Sekolah memastikan dan bertanggungjawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sudah sesuai dengan kondisi riil di Sekolah.
Tim BOS Reguler kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap proses pendataan pada SD dan SMP yang mempunyai keterbatasan untuk melaksanakan pendataan secara mandiri. Sementara tim BOS Reguler provinsi bertanggung jawab terhadap proses pendataan pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang mempunyai keterbatasan untuk melaksanakan pendataan secara mandiri.
1. Penetapan Alokasi BOS Reguler provinsi atau kabupaten/kota
a. Tim BOS Reguler provinsi dan tim BOS Reguler kabupaten/kota melaksanakan kontrol terhadap data jumlah peserta didik di tiap Sekolah sesuai jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan masing-masing apabila terdapat perbedaan dengan data riil di Sekolah.
b. Kementerian melaksanakan pengambilan data jumlah peserta didik pada Dapodik sebagai dasar penyampaian usulan alokasi BOS Reguler tiap provinsi atau kabupaten/kota yang akan dikirim ke Kementerian Keuangan untuk penetapan alokasi BOS Reguler tiap provinsi atau kabupaten/kota pada tahun anggaran berikutnya.
c. Alokasi BOS Reguler tiap provinsi atau kabupaten/kota tersebut dihitung sebagai hasil rekapitulasi dari data jumlah peserta didik di tiap Sekolah yang ada di Dapodik pada tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah dengan asumsi pertambahan jumlah peserta didik tahun pelajaran baru.
d. Pemerintah Pusat memutuskan alokasi BOS Reguler tiap provinsi atau kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penetapan alokasi tiap Sekolah
a. Alokasi dana BOS Reguler tiap Sekolah dihitung menurut jumlah peserta didik di tiap Sekolah dikalikan dengan satuan biaya yang telah ditetapkan untuk tiap jenjang pendidikan.
b. Penetapan alokasi BOS Reguler tiap Sekolah didasarkan pada data hasil batas waktu selesai pendataan (cut off) Dapodik berikut:
- 1) cut off tanggal 31 Januari; dan
- 2) cut off tanggal 31 Oktober.
d. Data pre-cut off tersebut didistribusikan oleh tim BOS Reguler provinsi ke tim BOS Reguler kabupaten/kota di wilayah provinsi masing-masing untuk diverifikasi ke Sekolah sesuai dengan kewenangannya.
e. Berdasarkan data pre-cut off tersebut, tim BOS Reguler provinsi dan tim BOS Reguler kabupaten/kota meminta Sekolah untuk memutakhirkan data pada Dapodik sebelum tanggal cut off.
f. Pada tiap tanggal cut off, tim BOS Reguler provinsi mengunduh data Sekolah seluruh jenjang sebagai dasar penyaluran dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan cut off melalui laman yang disediakan Kementerian.
g. Alokasi BOS Reguler untuk Sekolah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut.
1) Triwulan I dan semester I
a) Alokasi sementara tiap Sekolah untuk penyaluran triwulan I (untuk penyaluran triwulanan) dan semester I (untuk penyaluran semesteran) didasarkan pada hasil cut off tanggal 31 Oktober tahun anggaran sebelumnya.
b) Berdasarkan data cut off tanggal 31 Oktober ini, provinsi menyalurkan dana BOS Reguler ke tiap Sekolah di awal triwulan I (untuk penyaluran triwulanan) dan semester I (untuk penyaluran semesteran) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c) Alokasi final tiap Sekolah untuk triwulan I dan semester I didasarkan pada hasil cut off tanggal 31 Januari.
d) Berdasarkan data cut off tanggal 31 Januari ini, provinsi menghitung lebih kurang penyaluran dana BOS Reguler di awal triwulan I (untuk penyaluran triwulanan) dan semester I (untuk penyaluran semesteran) untuk dikompensasikan dalam penyaluran dana BOS Reguler triwulan II dan semester II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Triwulan II
a) Alokasi tiap Sekolah untuk penyaluran triwulan II (untuk penyaluran triwulanan) didasarkan pada hasil cut off tanggal 31 Januari.
b) Berdasarkan data cut off tanggal 31 Januari ini, provinsi menyalurkan dana BOS Reguler ke tiap Sekolah di awal triwulan II (untuk penyaluran triwulanan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Triwulan III, triwulan IV, dan semester II
a) Alokasi sementara tiap Sekolah untuk penyaluran triwulan III dan triwulan IV (untuk penyaluran triwulanan), serta semester II (untuk penyaluran semesteran) didasarkan pada hasil cut off tanggal 31 Januari.
b) Berdasarkan data cut off tanggal 31 Januari ini, provinsi menyalurkan dana BOS Reguler ke tiap Sekolah di awal triwulan III dan triwulan IV (untuk penyaluran triwulanan), serta semester II (untuk penyaluran semesteran) sesuai ketentuan yang berlaku.
c) Alokasi final tiap Sekolah untuk triwulan III dan triwulan IV (untuk penyaluran triwulanan), serta semester II (untuk penyaluran semesteran) didasarkan pada hasil cut off tanggal 31 Oktober tahun anggaran berkenaan.
d) Berdasarkan data cut off tanggal 31 Oktober ini, provinsi menghitung lebih kurang penyaluran dana BOS Reguler di awal triwulan III dan triwulan IV (untuk penyaluran triwulanan), serta semester II (untuk penyaluran semesteran) untuk dikompensasikan sebelum selesai tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. Data Dapodik yang dipakai sebagai contoh dalam perhitungan alokasi BOS Reguler tiap Sekolah merupakan data individu peserta didik yang telah diinput ke dalam aplikasi Dapodik secara valid, yaitu yang telah terisi lengkap variabel input dan telah dilengkapi dengan nomor induk siswa nasional (NISN), serta lolos proses verifikasi dan validasi di basis data Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian.
i. Kementerian mempunyai kebijakan khusus terkait perhitungan alokasi BOS Reguler bagi:
1) Sekolah Terintegrasi, SMP satu atap, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; dan
2) SD atau SMP yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berada di kawasan terdepan, terluar dan sangat tertinggal (daerah 3T) dengan skala satuan kawasan yaitu desa. Klasifikasi kawasan 3T dari tiap desa mengacu pada hasil pembagian terstruktur mengenai yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
b) Sekolah di kawasan kumuh atau kawasan pinggiran yang peserta didiknya tidak sanggup tertampung di Sekolah lain di sekitarnya.
c) khusus untuk Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, telah mempunyai izin operasional minimal 3 (tiga) tahun, dan bersedia membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik.
dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) peserta didik, yaitu memperlihatkan alokasi BOS Reguler minimal sebanyak 60 (enam puluh) peserta didik.
Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa beberapa komponen biaya tetap (fix cost) dari biaya operasi Sekolah tidak tergantung pada jumlah peserta didik saja.
Pemberian BOS Reguler melalui kebijakan khusus dilaksanakan sebagai berikut.
1) Bagi Sekolah Terintegrasi, SMP satu atap, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB secara otomatis mendapatkan alokasi minimal tanpa harus direkomendasikan oleh dinas pendidikan kawasan setempat;
2) Bagi SD dan SMP yang mendapatkan kebijakan khusus dilaksanakan dengan mekanisme:
a) Tim BOS Reguler kabupaten/kota memverifikasi SD atau SMP yang akan mendapatkan kebijakan khusus tersebut sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
b) Tim BOS Reguler kabupaten/kota merekomendasikan SD atau SMP akseptor kebijakan alokasi minimal menurut hasil verifikasi dan mengusulkannya kepada tim BOS Reguler provinsi dengan menyertakan daftar Sekolah dan jumlah peserta didik menurut Dapodik.
c) Tim BOS Reguler Provinsi memutuskan alokasi bagi SD atau SMP akseptor kebijakan alokasi minimal menurut surat rekomendasi dari tim BOS Reguler kabupaten/kota. tim BOS Reguler provinsi berhak menolak rekomendasi dari Tim BOS Reguler kabupaten/kota apabila ditemukan fakta atau informasi bahwa rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
j. Jumlah alokasi BOS Reguler untuk SMP terbuka dan Sekolah Menengan Atas terbuka didasarkan pada jumlah peserta didik dengan NISN yang valid dan perhitungannya disatukan dengan Sekolah induk.
k. Pemda dan masyarakat penyelenggara pendidikan, sesuai dengan kewenangannya harus memastikan penggabungan Sekolah yang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut mempunyai peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) peserta didik dengan Sekolah sederajat terdekat, kecuali Sekolah yang dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam karakter i. Sampai dengan dilaksanakannya penggabungan, maka Sekolah tersebut tidak sanggup mendapatkan dana BOS Reguler.
B. Penyaluran Dana BOS Reguler
1. Penyaluran dana BOS Reguler dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. penyaluran tiap triwulan
- 1) triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi satu tahun;
- 2) triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi satu tahun;
- 3) triwulan III sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi satu tahun; dan
- 4) triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi satu tahun; dan
- 1) semester I sebesar 60% (enam puluh persen) dari alokasi satu tahun; dan
- 2) semester II sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi satu tahun.
a. Bendahara Umum Daerah (BUD) harus menyalurkan BOS Reguler secara eksklusif ke rekening Sekolah sesuai dengan ketetentuan peraturan perundang-undangan;
b. proporsi penyaluran dana BOS Reguler dari RKUD ke rekening Sekolah diubahsuaikan dengan persentase penyaluran dana BOS Reguler dari RKUN ke RKUD;
c. dana BOS Reguler harus diterima secara utuh oleh Sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
d. khusus untuk BOS Reguler, jikalau terdapat peserta didik pindah atau mutasi sesudah pencairan dana di triwulan atau semester berkenaan, maka dana BOS Reguler pada triwulan atau semester berjalan tetap menjadi hak Sekolah lama. Revisi jumlah peserta didik pada Sekolah yang ditinggalkan atau mendapatkan peserta didik pindahan tersebut gres diberlakukan untuk pencairan triwulan atau semester berikutnya dengan terlebih dahulu melaksanakan revisi atau pemutakhiran data Dapodik sebelum cut off data penyaluran awal;
e. perlakuan terhadap sisa BOS Reguler yang belum habis dipakai di Sekolah pada tiap periode diatur melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
f. Tim BOS Reguler provinsi dan tim BOS Reguler kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya harus memastikan bahwa dana BOS Reguler yang dianggarkan oleh Sekolah untuk pembelian buku teks utama tidak sanggup dicairkan hingga tiba waktunya Sekolah harus membayar pesanan buku teks utama yang diperlukan.
BAB IV PENGGUNAAN DANA
A. Umum
1. Perencanaan
a. Penggunaan BOS Reguler di Sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Reguler kepala Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk gosip kegiatan rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS Reguler harus didasarkan skala prioritas kebutuhan Sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan SNP.
b. Dana BOS Reguler yang diterima Sekolah tiap triwulan atau semester sanggup direncanakan untuk dipakai membiayai kegiatan lain pada triwulan atau semester berikutnya.
c. Penggunaan BOS Reguler diprioritaskan untuk kegiatan operasional Sekolah nonpersonalia.
d. Sekolah wajib memakai sebagian dana BOS Reguler untuk membeli buku teks utama untuk pelajaran dan panduan guru sesuai dengan kurikulum yang dipakai oleh Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) buku teks utama harus sudah dibeli atau tersedia di Sekolah sebelum tahun pelajaran gres dimulai. Sekolah sanggup memakai BOS Reguler triwulan I dan/atau triwulan II (bagi Sekolah yang mendapatkan penyaluran tiap triwulan), atau semester I (bagi Sekolah yang mendapatkan penyaluran tiap semester) untuk membiayai pembelian buku teks utama;
- 2) Sekolah harus mencadangkan sebagian dana BOS Reguler yang diterima di triwulan I dan/atau triwulan II (untuk Sekolah yang mendapatkan BOS Reguler tiap triwulan), atau di semester I (untuk Sekolah yang mendapatkan BOS Reguler tiap semester) pada rekening Sekolah untuk pembayaran buku teks utama yang harus dibeli Sekolah. Jumlah dana yang dicadangkan sesuai dengan kebutuhan dana untuk pembayaran pembelian buku teks utama yang diwajibkan. Dana yang dicadangkan ini hanya boleh dicairkan apabila Sekolah hendak membayar pesanan buku tersebut atau sudah memenuhi kewajiban penyediaan buku teks utama;
- 3) buku teks utama yang harus dibeli Sekolah merupakan buku teks utama yang telah dinilai dan telah ditetapkan oleh Kementerian; dan
- 4) pembelian buku teks utama diubahsuaikan dengan kebutuhan tiap Sekolah menurut kewajiban penyediaan buku teks utama.
e. Penggunaan dana yang pelaksanaannya sifatnya kegiatan, biaya yang sanggup dibayarkan dari BOS Reguler meliputi pengadaan alat tulis kantor atau penggandaan materi, biaya penyiapan tempat kegiatan, gaji narasumber lokal sesuai standar biaya umum setempat, dan/atau perjalanan dinas dan/atau penyediaan konsumsi bagi panitia dan narasumber apabila dibutuhkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. Ketentuan terkait jasa profesi (honor narasumber) hanya sanggup diberikan kepada narasumber yang mewakili instansi resmi di luar Sekolah, menyerupai Kwartir Daerah (Kwarda), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) daerah, Badan Narkotika Nasional (BNN), dinas pendidikan, dinas kesehatan, unsur keagamaan, dan/atau lainnya menurut surat kiprah yang dikeluarkan oleh instansi yang diwakilinya atau berwenang.
g. Pengadaan sarana dan prasarana oleh Sekolah harus mengikuti standar sarana dan prasarana dan spesifikasi yang berlaku.
h. Penggunaan dana yang pelaksanaan berupa pekerjaan fisik, biaya yang sanggup dibayarkan dari BOS Reguler meliputi pembayaran upah tukang sesuai standar biaya umum setempat, bahan, transportasi, dan/atau konsumsi.
i. Satuan biaya untuk belanja dengan memakai dana BOS Reguler mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Dana BOS Reguler tidak untuk:
a. disimpan dengan maksud dibungakan;
b. dipinjamkan kepada pihak lain;
c. membeli perangkat lunak (software) atau untuk pelaporan keuangan BOS Reguler atau software sejenis;
d. sewa aplikasi pendataan atau aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam jaringan (daring);
e. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah, antara lain studi banding, karya wisata, dan sejenisnya;
f. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), unit pelaksana teknis kawasan kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi, unit pelaksana teknis, atau pihak lainnya;
g. membiayai fasilitas kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekolah antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya;
h. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris Sekolah);
i. dipakai untuk rehabilitasi sedang dan berat;
j. dipakai untuk rehabilitasi prasarana Sekolah dengan kategori rusak sedang dan rusak berat;
k. membangun gedung atau ruangan baru;
l. membeli lembar kerja siswa (LKS);
m. membeli materi atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
n. membeli saham;
o. membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional;
p. membiayai penyelenggaraan upacara atau kegiatan keagamaan;
q. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait kegiatan BOS Reguler atau perpajakan kegiatan BOS Reguler yang diselenggarakan forum di luar dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan/atau Kementerian; dan/atau
r. membiayai kegiatan yang telah didanai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.
B. Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SD
1. Pengembangan Perpustakaan
a. Penyediaan buku teks utama
- 1) Sekolah wajib menyediakan buku teks utama bagi peserta didik sesuai dengan kurikulum yang digunakan.
- 2) Buku teks utama bagi peserta didik dibeli untuk memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk tiap peserta didik pada tiap mata pelajaran atau tema.
- 3) Buku teks utama bagi guru dibeli untuk memenuhi kebutuhan buku mata pelajaran atau tema sesuai kelas yang diajarkan.
- 4) Buku teks utama bagi kepala Sekolah dibeli untuk memenuhi kebutuhan buku semua mata pelajaran atau tema.
- 5) Harga buku teks utama mengacu kepada HET yang telah ditetapkan oleh Kementerian.
- 6) Buku teks utama yang dibeli oleh Sekolah melalui Buku Sekolah Elektronik (BSE) harus dijadikan pegangan oleh guru dalam proses pembelajaran di Sekolah. Buku teks utama ini dipakai sebagai buku teks utama pembelajaran sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks utama dari Kementerian.
- 1) Menyediakan buku teks pendamping bagi peserta didik dan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan.
- 2) Buku teks pendamping dibeli untuk memenuhi kebutuhan tiap mata pelajaran.
- 3) Buku teks pendamping yang boleh dibeli Sekolah merupakan buku teks pendamping yang telah dinilai oleh Kementerian.
d. Langganan majalah atau publikasi terencana yang terkait dengan melalui luring maupun melalui daring.
e. Pemeliharaan atau pembelian gres buku atau koleksi perpustakaan.
f. Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan.
g. Pengembangan pangkalan data (database) perpustakaan dan perpustakaan elektronik (e-library) atau perpustakaan digital (digital library).
h. Pemeliharaan perabot perpustakaan atau pembelian baru.
i. Pemeliharaan dan/atau pembelian AC perpustakaan.
Pembelian buku teks dan buku nonteks maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana BOS Reguler yang diterima.
Pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan apabila kebutuhan buku teks utama bagi peserta didik, guru, dan kepala Sekolah di Sekolah telah terpenuhi.
Pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui sistem katalog elektronik.
Dalam hal pembelian melalui sistem katalog elektronik dimaksud tidak sanggup dilakukan, maka pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui prosedur PBJ Sekolah.
2. PPDB
Biaya dalam rangka PPDB, termasuk pendataan ulang bagi peserta didik lama, antara lain:
a. biaya kegiatan PPDB, daftar ulang, atau pendataan ulang terdiri atas pengadaan alat tulis kantor, penggandaan formulir, penyediaan konsumsi, transportasi untuk koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota, dan publikasi atau pengumuman PPDB, dan biaya layanan PPDB daring (tidak termasuk sewa aplikasi PPDB); dan/atau
b. biaya kegiatan pengenalan lingkungan Sekolah terdiri atas pengadaan alat tulis kantor, fotokopi materi atau materi, pembelian alat dan atau materi habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah.
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
a. Kegiatan pembelajaran
1) Membeli atau mengganti alat peraga pendidikan yang dibutuhkan Sekolah untuk memenuhi SNP.
2) Mendukung penyelenggaraan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
3) Pengembangan pendidikan karakter dan penumbuhan kebijaksanaan pekerti.
4) Pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan.
5) Pemantapan persiapan ujian.
6) Pendidikan dan pengembangan Sekolah sehat, aman, ramah anak, dan menyenangkan.
7) Pembiayaan lomba di tingkat kabupaten/kota yang tidak didanai dari dana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, termasuk untuk biaya transportasi dan fasilitas peserta didik atau guru dalam mengikuti lomba, dan biaya registrasi mengikuti lomba.
8) Biaya untuk berbagi media pembelajaran berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK), contohnya untuk pembelian materi atau komponen material perakitan, dan pengembangan e-book.
9) Pembelian atau langganan buku digital, dan/atau aplikasi pembelajaran digital.
b. Kegiatan ekstrakurikuler
1) Krida, seperti: kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra).
2) Karya ilmiah, menyerupai kegiatan ilmiah, kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, dan penelitian.
3) Latihan olah talenta dan olah minat, menyerupai pengembangan talenta olahraga, seni dan budaya, jurnalistik, teater, dan teknologi informasi dan komunikasi.
4) Keagamaan, menyerupai ceramah Pemerintah keagamaan, baca tulis al quran, retreat, dan/atau bentuk ekstrakurikuler keagamaan.
5) Pembiayaan lomba yang tidak didanai dari dana Pemerintah Pusat atau Daerah, termasuk untuk biaya transportasi dan fasilitas peserta didik atau guru dalam mengikuti lomba, dan biaya registrasi mengikuti lomba.
4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
Kegiatan penilaian pembelajaran yang sanggup didanai meliputi kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan selesai semester, ulangan kenaikan kelas, USBN, dan penilaian kegiatan ekstrakurikuler. Komponen pembiayaan yang sanggup dibayarkan terdiri atas:
a. transportasi dan penyediaan konsumsi penyusunan indikator dan penelaahan soal USBN di Kelompok Kerja Guru (KKG);
b. fotokopi atau penggandaan soal;
c. fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala Sekolah, serta dari kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik;
d. biaya transportasi pengawas ujian yang ditugaskan di luar Sekolah tempat mengajar, yang tidak didanai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan/atau
e. biaya penyediaan konsumsi penyelenggaran kegiatan penilaian pembelajaran, investigasi hasil ujian, dan penilaian kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah.
5. Pengelolaan Sekolah
a. Pembelian alat dan/atau materi habis pakai yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pembelajaran, manajemen dan layanan umum, dan tata perjuangan dan perkantoran.
b. Pembelian dan pemasangan alat ketidakhadiran bagi guru dan tenaga kependidikan, termasuk tipe finger print scan yang terkoneksi dengan Dapodik.
c. Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan antara lain tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran, dan/atau alat kesehatan dan keselamatan sejenisnya.
d. Pembiayaan rapat tim BOS Reguler Sekolah yang meliputi pembelian alat dan/atau materi habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi.
e. Transportasi dalam rangka pengambilan dana untuk keperluan Sekolah di bank atau kantor pos. Penyediaan konsumsi dan/atau fasilitas diperbolehkan jikalau dibutuhkan (bagi Sekolah yang lokasinya jauh atau memerlukan waktu).
f. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan kegiatan BOS Reguler ke dinas pendidikan provinsi. Penyediaan konsumsi dan/atau fasilitas diperbolehkan jikalau dibutuhkan (bagi Sekolah yang lokasinya jauh atau memerlukan waktu).
g. Penggandaan laporan dan/atau pembiayaan korespondensi.
h. Pembiayaan untuk membangun, mengembangkan, dan/atau memelihara laman Sekolah dengan domain “sch.id”. Pembiayaan meliputi pembelian domain, konsumsi, transportasi, dan/atau jasa profesi pengembang laman.
i. Pembiayaan kegiatan pengembangan penemuan Sekolah, menyerupai Sekolah hijau, Sekolah sehat, Sekolah ramah anak, Sekolah adiwiyata, dan lainnya.
j. Pembiayaan kegiatan kegiatan pelibatan keluarga di Sekolah, yang meliputi pengadaan alat dan/atau materi habis pakai untuk mendukung kegiatan, penyediaan konsumsi atau transportasi panitia, dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah.
k. Pelaksanaan pengelolaan Sekolah melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian menyerupai perencanaan, pembukuan, dan penyusunan laporan melalui aplikasi RKAS, penyampaian laporan hasil berguru melalui aplikasi e-rapor, dan pendataan melalui aplikasi Dapodik, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) biaya yang dikeluarkan untuk keseluruhan rangkaian tahapan kegiatan, mencakup:
a) pemasukan data;
b) validasi;
c) pemutakhiran; dan
d) sinkronisasi data ke dalam aplikasi;
2) komponen pembiayaan kegiatan pada angka 1) adalah:
a) penggandaan formulir Dapodik;
b) pengadaan alat dan/atau materi habis pakai pendukung kegiatan;
c) penyediaan konsumsi dan transportasi kegiatan pemasukan data, validasi, pemutakhiran, dan sinkronisasi;
d) biaya warung internet (warnet) dan biaya transportasi menuju warnet, apabila tahapan penggunaan aplikasi tidak sanggup dilakukan di Sekolah alasannya ialah permasalahan jaringan internet;
e) biaya transportasi lokal dalam rangka koordinasi verifikasi dan validasi data;
f) gaji operator aplikasi.
Kebijakan pembayaran gaji untuk operator aplikasi di Sekolah mengikuti ketentuan sebagai berikut:
(1) kegiatan penggunaan aplikasi diupayakan untuk dikerjakan oleh tenaga manajemen yang kompeten yang sudah tersedia di Sekolah, baik yang berasal dari pegawai tetap maupun tenaga honorer, sehingga Sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan untuk pembayaran gaji bulanan; dan
(2) apabila tidak tersedia tenaga manajemen yang kompeten, Sekolah sanggup menugaskan operator aplikasi lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan atau per kegiatan (tidak dibayarkan dalam bentuk gaji rutin bulanan).
l. Sekolah yang berada di kawasan terpencil dan/atau belum ada jaringan listrik sanggup menyewa atau membeli genset atau panel surya termasuk peralatan pendukungnya, sesuai dengan kebutuhan di kawasan tersebut, termasuk biaya perawatan dan/atau perbaikan.
m. Sekolah yang berada di kawasan yang mengalami musibah menurut pernyataan resmi dari Pemerintah Pusat atau Pemda sanggup memakai dana BOS Reguler untuk membiayai penanggulangan dampak darurat bencana, khususnya selama masa tanggap darurat.
6. Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah.
a. Kegiatan Kelompok Kerja Guru atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah.
Bagi Sekolah yang memperoleh hibah (block grant) pengembangan Kelompok Kerja Guru atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, diperbolehkan memakai BOS Reguler hanya untuk biaya transportasi kegiatan apabila hibah yang diterima tidak menyediakan biaya transportasi.
b. Menghadiri seminar atau lokakarya yang terkait eksklusif dengan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan antara lain:
1) penyusunan RPP;
2) pengembangan dan/atau penerapan kegiatan penilaian kepada peserta didik;
3) penyusunan soal USBN;
4) pengembangan lahan Sekolah (contoh: kegiatan beternak, berkebun, dan biotrop); dan/atau
5) kegiatan lain yang sejenis,
dengan syarat ditugaskan oleh Sekolah.
Biaya yang sanggup dibayarkan meliputi biaya pendaftaran, transportasi, dan/atau fasilitas apabila seminar atau lokakarya diadakan di luar Sekolah sesuai dengan standar biaya umum daerah.
c. Pembiayaan untuk mengadakan kegiatan training (in house training) atau lokakarya (workshop) di Sekolah antara lain:
1) pemantapan penerapan kurikulum/silabus;
2) pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan RPP;
3) pengembangan dan/atau penerapan kegiatan penilaian kepada peserta didik; dan/atau
4) peningkatan kualitas manajemen dan manajemen Sekolah.
Pembiayaan yang sanggup dibayarkan, meliputi fotokopi materi atau materi, pembelian alat dan/atau materi habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah.
7. Langganan Daya dan Jasa
a. Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan pembelajaran di Sekolah, antara lain listrik, telepon, air, dan/atau iuran kebersihan atau sampah.
b. Biaya pemasangan instalasi listrik gres apabila sudah ada jaringan di sekitar Sekolah, dan/atau penambahan daya listrik.
c. Biaya langganan internet dengan cara berlangganan maupun prabayar, baik dengan fixed modem maupun dengan mobile modem. Termasuk pula untuk pemasangan gres apabila sudah ada jaringan di sekitar Sekolah. Khusus untuk penggunaan internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian paket atau voucher sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Adapun biaya langganan internet melalui fixed modem diubahsuaikan dengan kebutuhan Sekolah.
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
a. Perbaikan kerusakan komponen nonstruktural dengan ketentuan penggantian kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari komponen terpasang bangunan. Komponen nonstruktural terdiri atas:
1) epilog atap, antara lain seng, asbes, dan genteng;
2) epilog plafond, antara lain GRC, triplek, dan gypsum;
3) kelistrikan, antara lain aksesoris lampu, saklar, stop kontak, dan instalasi jaringan;
4) kusen, kaca, daun pintu dan jendela;
5) pengecatan; dan/atau
6) epilog lantai, antara lain keramik, tegel, plester aci, dan papan.
b. Perbaikan mebel, pembelian meja dan/atau dingklik peserta didik atau guru jikalau meja dan/atau dingklik yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan.
c. Perbaikan toilet Sekolah, tempat basuh tangan, dan saluran air kotor.
d. Penyediaan sumber air higienis termasuk pompa dan instalasinya bagi Sekolah yang belum mempunyai air bersih.
e. Pembangunan jamban atau WC beserta sanitasinya bagi Sekolah yang belum mempunyai prasarana tersebut.
f. Pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop Sekolah, proyektor, dan/atau AC.
g. Pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum.
9. Pembayaran Honor
a. Guru honorer.
b. Tenaga manajemen (tenaga yang melaksanakan manajemen Sekolah termasuk melaksanakan kiprah pendataan Dapodik).
c. Pegawai perpustakaan.
d. Laboran.
e. Petugas UKS.
f. Penjaga Sekolah.
g. Petugas satuan pengamanan.
h. Petugas kebersihan.
Keterangan:
a. pada prinsipnya Pemda dan masyarakat penyelenggara pendidikan wajib mengalokasikan gaji guru atau tenaga kependidikan dan nonkependidikan yang ditugaskan pada Sekolah yang diselenggarakan;
b. pembayaran gaji bulanan guru atau tenaga kependidikan dan nonkependidikan honorer di Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sanggup memakai dana BOS Reguler paling banyak 15% (lima belas persen) dari total BOS Reguler yang diterima;
c. pembayaran gaji bulanan guru atau tenaga kependidikan dan nonkependidikan honorer di Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sanggup memakai dana BOS Reguler paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total BOS Reguler yang diterima;
d. guru honorer yang menerima pembayaran gaji merupakan guru honorer yang telah:
1) mempunyai kualifikasi akademik sarjana atau kegiatan diploma empat (S-1/D-IV); dan
2) mendapatkan penugasan dari pemerintah kawasan dengan memperhatikan analisis kebutuhan guru dan penataan guru serta memberikan tembusan penugasan dimaksud kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian bagi guru gaji yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran
a. Membeli komputer desktop atau work station berupa Personal Computer (PC) atau all in one PC untuk dipakai dalam proses pembelajaran, maksimal 5 (lima) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) prosesor Intel Core i3 atau yang setara;
2) memori standar 4GB DDR3;
3) hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD;
4) CD/DVD drive;
5) monitor LED 18,5 inci;
6) sistem operasi Windows 10;
7) aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation; dan
8) garansi 1 (satu) tahun.
Pembelian komputer harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
b. Membeli pencetak (printer) atau printer plus pemindai (scanner) maksimal 1 (satu) unit per tahun per Sekolah. Selain untuk membeli, BOS Reguler boleh dipakai untuk perbaikan printer milik Sekolah.
c. Membeli laptop maksimal 1 (satu) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) prosesor Intel Core i3 atau yang setara;
2) memori standar 4GB DDR3;
3) hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD;
4) CD/DVD drive;
5) monitor 14 inci;
6) sistem operasi Windows 10;
7) aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation;
8) garansi 1 tahun;
Pembelian laptop harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
d. Membeli proyektor maksimal 5 (lima) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) sistem DLP;
2) resolusi XGA;
3) brightness 3000 lumens;
4) contras ratio 15.000:1;
5) input HDMI, VGA, Composite, S-Video;
6) garansi 1 (satu) tahun.
Pembelian proyektor harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
Keterangan:
a. komputer desktop atau workstation, printer atau printer scanner, laptop, dan/atau proyektor harus dibeli di penyedia barang yang memperlihatkan garansi resmi;
b. proses pengadaan barang oleh Sekolah harus sesuai dengan prosedur PBJ Sekolah; dan
c. peralatan di atas harus dicatat sebagai barang inventaris Sekolah.
C. Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SMP
1. Pengembangan Perpustakaan
a. Penyediaan Buku Teks Utama
1) Sekolah wajib menyediakan buku teks utama bagi peserta didik sesuai dengan kurikulum yang digunakan.
2) Buku teks utama bagi peserta didik dibeli untuk memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk tiap peserta didik pada tiap mata pelajaran.
3) Buku teks utama bagi guru dibeli untuk memenuhi kebutuhan buku mata pelajaran sesuai kelas yang diajarkan.
4) Buku teks utama bagi kepala Sekolah dibeli untuk memenuhi kebutuhan buku semua mata pelajaran.
5) Harga buku teks utama mengacu kepada HET yang telah ditetapkan oleh Kementerian.
6) Buku teks utama yang dibeli oleh Sekolah melalui BSE harus dijadikan pegangan oleh guru dalam proses pembelajaran di Sekolah. Buku teks utama ini dipakai sebagai buku teks utama pembelajaran sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks utama dari Kementerian.
b. Penyediaan Buku Teks Pendamping
1) Menyediakan buku teks pendamping bagi peserta didik dan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan.
2) Buku teks pendamping dibeli untuk memenuhi kebutuhan tiap mata pelajaran.
3) Buku teks pendamping yang boleh dibeli Sekolah merupakan buku teks pendamping yang telah dinilai oleh Kementerian.
c. Membeli buku nonteks yaitu antara lain buku bacaan, buku pengayaan, dan buku referensi, terutama yang menunjang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Buku nonteks yang dibeli harus mengacu kepada aturan yang ditetapkan oleh Kementerian.
d. Langganan koran, majalah, atau publikasi terencana yang terkait dengan pendidikan, baik melalui luring maupun melalui daring.
e. Pemeliharaan atau pembelian gres buku atau koleksi perpustakaan.
f. Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan.
g. Pengembangan database perpustakaan dan e-library atau digital library.
h. Pemeliharaan perabot perpustakaan atau pembelian baru.
i. Pemeliharaan dan/atau pembelian AC perpustakaan.
Pembelian buku teks dan buku nonteks maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana BOS Reguler yang diterima.
Pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan apabila kebutuhan buku teks utama bagi peserta didik, guru, dan kepala Sekolah di Sekolah telah terpenuhi.
Pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui sistem katalog elektronik.
Dalam hal pembelian melalui sistem katalog elektronik dimaksud tidak sanggup dilakukan, maka pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui prosedur PBJ Sekolah.
2. PPDB
Biaya dalam rangka PPDB, termasuk pendataan ulang bagi peserta didik lama, antara lain:
a. pengadaan alat tulis kantor, penggandaan formulir, penyediaan konsumsi, transportasi untuk koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota, dan publikasi atau pengumuman PPDB, dan biaya layanan PPDB dalam jaringan (daring) (tidak termasuk sewa aplikasi PPDB); dan/atau
b. biaya kegiatan pengenalan lingkungan Sekolah terdiri atas pengadaan alat tulis kantor, fotokopi materi atau materi, pembelian alat dan atau materi habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah.
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
a. Kegiatan pembelajaran
1) Mendukung penyelenggaraan pembelajaran kontekstual pada SMP.
2) Pengembangan pendidikan karakter dan penumbuhan kebijaksanaan pekerti.
3) Pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan.
4) Pemantapan persiapan ujian.
5) Pendidikan dan pengembangan Sekolah sehat, aman, ramah anak, dan menyenangkan.
6) Pembiayaan lomba yang tidak didanai dari dana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, termasuk untuk biaya transportasi dan fasilitas peserta didik atau guru dalam mengikuti lomba, dan biaya registrasi mengikuti lomba.
7) Biaya untuk berbagi media pembelajaran berbasis TIK, contohnya untuk pembelian materi atau komponen material perakitan, dan pengembangan e-book.
8) Pembelian atau langganan buku digital, dan/atau aplikasi pembelajaran digital.
b. Kegiatan Ekstrakurikuler
1) Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), dan ekstrakurikuler lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Sekolah.
2) Pembiayaan lomba di tingkat kabupaten/kota yang tidak didanai dari dana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, termasuk untuk biaya transportasi dan fasilitas peserta didik atau guru dalam mengikuti lomba, dan biaya registrasi mengikuti lomba.
4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
a. Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan selesai semester, ulangan kenaikan kelas, US, US berbasis komputer, dan/atau USBN terdiri atas:
1) penggandaan soal;
2) penggandaan laporan pelaksanaan hasil ulangan atau ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala Sekolah, serta dari kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik;
3) biaya transportasi pengawas ujian yang ditugaskan di luar Sekolah tempat mengajar, yang tidak didanai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
4) biaya penyediaan konsumsi penyelenggaraan kegiatan penilaian pembelajaran dan investigasi hasil ujian di Sekolah; dan
5) transportasi dan penyediaan konsumsi penyusunan indikator dan penelaahan soal USBN di MGMP.
b. UN berbasis kertas dan pensil terdiri atas:
1) honorarium pengawas;
2) pengiriman lembar balasan ujian nasional (LJUN);
3) pengisian data Sekolah;
4) penyusunan dan pengiriman laporan;
5) transportasi pengembalian materi UN;
6) fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala Sekolah, serta dari kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik; dan/atau
7) biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan ujian dan investigasi hasil ujian di Sekolah.
c. Simulasi dan pelaksanaan US berbasis komputer terdiri atas:
1) honorarium teknisi;
2) honorarium pengawas;
3) honorarium proktor;
4) sinkronisasi UN;
5) pengisian data Sekolah;
6) penyusunan dan pengiriman laporan;
7) transportasi pengembalian materi UN;
8) fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala Sekolah, serta dari kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik; dan/atau
9) biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan ujian dan investigasi hasil ujian di Sekolah.
5. Pengelolaan Sekolah
a. Pembelian alat dan/atau materi habis pakai yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pembelajaran, manajemen dan layanan umum, dan tata perjuangan dan perkantoran.
b. Pembelian dan pemasangan alat ketidakhadiran bagi guru dan tenaga kependidikan, termasuk tipe finger print scan yang terkoneksi dengan Dapodik.
c. Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan antara lain tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran, dan/atau alat kesehatan dan keselamatan sejenisnya.
d. Pembiayaan rapat tim BOS Sekolah yang meliputi pembelian alat dan/atau materi habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi.
e. Transportasi dalam rangka pengambilan dana untuk keperluan Sekolah di bank atau kantor pos. Penyediaan konsumsi dan/atau fasilitas diperbolehkan jikalau dibutuhkan (bagi Sekolah yang lokasinya jauh atau memerlukan waktu).
f. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan kegiatan BOS Reguler ke dinas pendidikan provinsi. Penyediaan konsumsi dan/atau fasilitas diperbolehkan jikalau dibutuhkan (bagi Sekolah yang lokasinya jauh atau memerlukan waktu).
g. Penggandaan laporan dan atau pembiayaan korespondensi;
h. Pembiayaan untuk membangun, mengembangkan, dan atau memelihara laman Sekolah dengan domain “sch.id”. Pembiayaan meliputi pembelian domain, konsumsi, transportasi, dan/atau jasa profesi pengembang laman.
i. Pembiayaan kegiatan pengembangan penemuan Sekolah, menyerupai Sekolah hijau, Sekolah sehat, Sekolah ramah anak, Sekolah adiwiyata, dan lainnya.
j. Pembiayaan kegiatan kegiatan pelibatan keluarga di Sekolah, yang meliputi pengadaan alat dan/atau materi habis pakai untuk mendukung kegiatan, penyediaan konsumsi atau transportasi panitia, dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah.
k. Pelaksanaan pengelolaan Sekolah melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian menyerupai perencanaan, pembukuan, dan penyusunan laporan melalui aplikasi RKAS, penyampaian laporan hasil berguru melalui aplikasi e-rapor, dan pendataan melalui aplikasi Dapodik, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) biaya yang dikeluarkan untuk keseluruhan rangkaian tahapan kegiatan, mencakup:
a) pemasukan data;
b) validasi;
c) pemutakhiran; dan
d) sinkronisasi data ke dalam aplikasi;
2) komponen pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sebagai berikut:
a) penggandaan formulir Dapodik;
b) pengadaan alat dan atau materi habis pakai pendukung kegiatan;
c) konsumsi dan transportasi kegiatan pemasukan data, validasi, pemutakhiran, dan sinkronisasi;
d) biaya warung internet (warnet) dan biaya transportasi menuju warnet, apabila tahapan penggunaan aplikasi tidak sanggup dilakukan di Sekolah alasannya ialah permasalahan jaringan internet;
e) biaya transportasi lokal dalam rangka koordinasi verifikasi dan validasi data; dan/atau
f) gaji operator aplikasi.
Kebijakan pembayaran gaji untuk operator aplikasi di Sekolah mengikuti ketentuan sebagai berikut:
(1) kegiatan penggunaan aplikasi diupayakan untuk dikerjakan oleh tenaga manajemen yang kompeten yang sudah tersedia di Sekolah, baik yang berasal dari pegawai tetap maupun tenaga honorer, sehingga Sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan untuk pembayaran gaji bulanan; dan
(2) apabila tidak tersedia tenaga manajemen yang kompeten, Sekolah sanggup menugaskan operator aplikasi lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan atau per kegiatan (tidak dibayarkan dalam bentuk gaji rutin bulanan).
l. Sekolah yang berada di kawasan terpencil dan/atau belum ada jaringan listrik sanggup menyewa atau membeli genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukungnya, sesuai dengan kebutuhan di kawasan tersebut, termasuk biaya perawatan dan/atau perbaikan.
m. Sekolah yang berada di kawasan yang mengalami musibah menurut pernyataan resmi dari Pemerintah Pusat atau Pemda sanggup memakai dana BOS Reguler untuk membiayai penanggulangan dampak darurat bencana, khususnya selama masa tanggap darurat.
6. Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah
a. Pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah di Sekolah.
Bagi Sekolah yang hibah (block grant) pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan memakai BOS Reguler hanya untuk biaya transportasi kegiatan apabila hibah yang diterima tidak menyediakan biaya transportasi.
b. Menghadiri seminar atau lokakarya yang terkait eksklusif dengan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan antara lain:
1) penyusunan RPP;
2) pengembangan dan/atau penerapan kegiatan penilaian kepada peserta didik;
3) penyusunan soal USBN; dan
4) pengembangan lahan Sekolah (contoh: kegiatan beternak, berkebun, biotrop); dan/atau
5) kegiatan lain yang sejenis,
dengan syarat ditugaskan oleh Sekolah.
Biaya yang sanggup dibayarkan meliputi biaya pendaftaran, transportasi, dan/atau fasilitas apabila seminar atau lokakarya diadakan di luar Sekolah sesuai dengan standar biaya umum daerah.
c. Pembiayaan untuk mengadakan kegiatan training (in house training) atau lokakarya (workshop) di Sekolah antara lain:
1) pemantapan penerapan kurikulum atau silabus;
2) pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan RPP;
3) pengembangan dan/atau penerapan kegiatan penilaian kepada peserta didik; dan/atau
4) peningkatan kualitas manajemen dan manajemen Sekolah.
Pembiayaan yang sanggup dibayarkan meliputi fotokopi materi atau materi, pembelian alat dan/atau materi habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah.
7. Langganan Daya dan Jasa
a. Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan pembelajaran di Sekolah, antara lain listrik, telepon, air, dan/atau iuran kebersihan atau sampah.
b. Biaya pemasangan instalasi listrik gres apabila sudah ada jaringan di sekitar Sekolah, dan/atau penambahan daya listrik.
c. Biaya langganan internet dengan cara berlangganan maupun prabayar, baik dengan fixed modem maupun dengan mobile modem. Termasuk pula untuk pemasangan gres apabila sudah ada jaringan di sekitar Sekolah. Khusus untuk penggunaan internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian paket atau voucher sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Adapun biaya langganan internet melalui fixed modem diubahsuaikan dengan kebutuhan Sekolah.
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
a. Perbaikan kerusakan komponen nonstruktural dengan ketentuan penggantian kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari komponen terpasang bangunan. Komponen nonstruktural terdiri atas:
1) epilog atap, antara lain seng, asbes, dan/atau genteng;
2) epilog plafond, antara lain GRC, triplek, dan/atau gypsum;
3) kelistrikan, antara lain aksesoris lampu, saklar, stop kontak, dan/atau instalasi jaringan;
4) kusen, kaca, daun pintu, dan/atau jendela;
5) pengecatan; dan/atau
6) epilog lantai, antara lain keramik, tegel, plester aci, dan/atau papan.
b. Perbaikan mebel, dan/atau pembelian meja dan/atau dingklik peserta didik atau guru jikalau meja dan atau dingklik yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan.
c. Perbaikan toilet Sekolah, tempat basuh tangan dan saluran air kotor.
d. Penyediaan sumber air higienis termasuk pompa dan instalasinya bagi Sekolah yang belum mempunyai air bersih.
e. Pembangunan jamban atau WC beserta sanitasinya bagi Sekolah yang belum mempunyai prasarana tersebut.
f. Pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop Sekolah, proyektor, dan/atau AC.
g. Pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum.
9. Pembayaran Honor
a. Guru honorer.
b. Tenaga manajemen (bagi SMP yang belum mempunyai tenaga tata usaha).
c. Pegawai perpustakaan.
d. Laboran.
e. Petugas UKS.
f. Penjaga Sekolah.
g. Petugas satuan pengamanan.
h. Petugas kebersihan.
Keterangan:
a. pada prinsipnya Pemda dan masyarakat penyelenggara pendidikan wajib mengalokasikan gaji guru atau tenaga kependidikan dan nonkependidikan yang ditugaskan pada Sekolah yang diselenggarakan;
b. pembayaran gaji bulanan guru atau tenaga kependidikan dan nonkependidikan honorer di Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sanggup memakai dana BOS Reguler paling banyak 15% (lima belas persen) dari total BOS Reguler yang diterima;
c. pembayaran gaji bulanan guru atau tenaga kependidikan dan nonkependidikan honorer di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sanggup memakai dana BOS Reguler paling
banyak 30% (tiga puluh persen) dari total BOS Reguler yang diterima;
d. guru honorer yang menerima pembayaran gaji merupakan guru honorer yang telah:
1) mempunyai kualifikasi akademik S-1/D-IV; dan
2) mendapatkan penugasan dari Pemda dengan memperhatikan analisis kebutuhan guru dan penataan guru serta memberikan tembusan penugasan dimaksud kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian bagi guru gaji pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Pembelian atau Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran
a. Membeli komputer desktop atau work station berupa PC atau all in one PC untuk dipakai dalam proses pembelajaran, maksimal 5 (lima) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) prosesor Intel Core i3 atau yang setara;
2) memori standar 4GB DDR3;
3) hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD;
4) CD/DVD drive;
5) monitor LED 18,5 inci;
6) sistem operasi Windows 10;
7) aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation; dan
8) garansi 1 (satu) tahun.
Pembelian komputer harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
b. Membeli printer atau printer plus scanner maksimal 1 (satu) unit per tahun per Sekolah. Selain untuk membeli, BOS Reguler sanggup dipakai untuk perbaikan printer milik Sekolah.
c. Membeli laptop maksimal 1 (satu) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) prosesor Intel Core i3 atau yang setara;
2) memori standar 4GB DDR3;
3) hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD;
4) CD/DVD drive;
5) monitor 14 inci;
6) sistem operasi Windows 10;
7) aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation; dan
8) garansi 1 tahun.
Pembelian komputer harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
d. Membeli proyektor maksimal 5 (lima) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) sistem DLP;
2) resolusi XGA;
3) brightness 3000 lumens;
4) contras ratio 15.000:1;
5) input HDMI, VGA, Composite, S-Video; dan
6) garansi 1 (satu) tahun.
Pembelian proyektor harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
Keterangan:
a. komputer desktop atau workstation, printer atau printer scanner, laptop, dan/atau proyektor harus dibeli di penyedia barang yang memperlihatkan garansi resmi;
b. proses pengadaan barang oleh Sekolah sesuai dengan prosedur PBJ Sekolah; dan
c. peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris Sekolah.
D. Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SMA
1. Pengembangan Perpustakaan
a. Penyediaan Buku Teks Utama
1) Sekolah wajib menyediakan buku teks utama bagi peserta didik sesuai dengan kurikulum yang digunakan.
2) Buku teks utama bagi peserta didik dibeli untuk memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk tiap peserta didik pada tiap mata pelajaran.
3) Buku teks utama bagi guru dibeli untuk memenuhi kebutuhan buku mata pelajaran sesuai kelas yang diajarkan.
4) Buku teks utama bagi kepala Sekolah dibeli untuk memenuhi kebutuhan buku semua mata pelajaran.
5) Harga buku teks utama mengacu kepada HET yang telah ditetapkan oleh Kementerian.
6) Buku teks utama yang dibeli oleh Sekolah melalui BSE harus dijadikan pegangan oleh guru dalam proses pembelajaran di Sekolah. Buku teks utama ini dipakai sebagai buku teks utama pembelajaran sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks utama dari Kementerian.
b. Penyediaan Buku Teks Pendamping
1) Menyediakan buku teks pendamping bagi peserta didik dan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan.
2) Buku teks pendamping dibeli untuk memenuhi kebutuhan tiap mata pelajaran.
3) Buku teks pendamping yang boleh dibeli Sekolah merupakan buku teks pendamping yang telah dinilai oleh Kementerian.
c. Penyediaan buku nonteks
Sekolah sanggup membeli atau menyediakan buku nonteks untuk mendukung proses pembelajaran di Sekolah. Buku nonteks yang dibeli harus mengacu kepada aturan yang ditetapkan oleh Kementerian.
Pembelian buku teks dan buku nonteks maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana BOS Reguler yang diterima.
Pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan apabila kebutuhan buku teks utama bagi peserta didik, guru, dan kepala Sekolah di Sekolah telah terpenuhi.
Pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui sistem katalog elektronik.
Dalam hal pembelian melalui sistem katalog elektronik dimaksud tidak sanggup dilakukan, maka pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui prosedur PBJ Sekolah.
2. PPDB
Biaya dalam rangka PPDB, termasuk pendataan ulang bagi peserta didik lama, antara lain:
a. pengadaan alat tulis kantor, penggandaan formulir, penyediaan konsumsi, transportasi untuk koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota, dan publikasi atau pengumuman PPDB, dan biaya layanan PPDB dalam jaringan (daring) (tidak termasuk sewa aplikasi PPDB);
b. penentuan peminatan bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda dan tes talenta skolastik atau tes potensi akademik bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
c. biaya kegiatan pengenalan lingkungan Sekolah terdiri atas pengadaan alat tulis kantor, fotokopi materi atau materi, pembelian alat dan atau materi habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah.
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
a. Pembelian alat habis pakai praktikum ilmu pengetahuan alam (IPA), ilmu pengetahuan sosial (IPA), bahasa, komputer, olahraga, kesenian, keterampilan atau prakarya dan kewirausahaan. Kriteria alat habis pakai sesuai dengan prosedur PBJ Sekolah.
b. Pembelian materi habis pakai praktikum IPA, IPS, bahasa, komputer, olahraga, kesenian, dan/atau keterampilan. Kriteria materi habis pakai prosedur PBJ Sekolah.
c. Pembiayaan kegiatan remedial, pengayaan materi, pemantapan persiapan ujian dan/atau pelaksanaan try out.
d. Biaya untuk berbagi media pembelajaran berbasis TIK, contohnya untuk pembelian materi atau komponen material perakitan, dan pengembangan e-book.
e. Pembelian atau langganan buku digital, dan/atau aplikasi pembelajaran digital.
f. Kegiatan pembinaan ekstrakurikuler antara lain pramuka, Paskibra, dan ekstrakurikuler lainnya yang sesuai dengan kondisi sekolah. Sewa fasilitas diperbolehkan untuk ekstrakurikuler wajib.
g. Pembiayaan kegiatan penguatan pendidikan karakter atau kebijaksanaan pekerti dan penguatan literasi sesuai dengan kebutuhan Sekolah.
h. Cakupan pembiayaan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam karakter a hingga dengan karakter e terdiri atas:
1) pembelian alat dan/atau materi habis pakai;
2) konsumsi;
3) transportasi pendidik, tenaga kependidikan, pembimbing, narasumber lokal;
4) gaji pembimbing ekstrakurikuler; dan
5) jasa profesi narasumber.
i. Dana BOS Reguler tidak untuk membiayai kegiatan pembinaan atau lomba di luar Sekolah, kecuali untuk ektrakurikuler wajib pramuka.
4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
a. Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan selesai semester, ulangan kenaikan kelas, US, US berbasis komputer, dan/atau USBN terdiri atas:
1) penggandaan soal;
2) penggandaan laporan pelaksanaan hasil ulangan atau ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala Sekolah, serta dari kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik;
3) biaya transportasi pengawas ujian yang ditugaskan di luar Sekolah tempat mengajar, yang tidak didanai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
4) biaya penyediaan konsumsi penyelenggaraan kegiatan penilaian pembelajaran dan investigasi hasil ujian di Sekolah; dan
5) transportasi dan konsumsi penyusunan indikator dan penelaahan soal USBN di MGMP.
b. UN berbasis kertas dan pensil terdiri atas:
1) honorarium pengawas;
2) pengiriman lembar balasan ujian nasional (LJUN);
3) pengisian data Sekolah;
4) penyusunan dan pengiriman laporan;
5) transportasi pengembalian materi UN;
6) fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala Sekolah, serta dari kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik; dan/atau
7) biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan ujian dan investigasi hasil ujian di Sekolah.
c. Simulasi dan pelaksanaan UN berbasis komputer terdiri atas:
1) honorarium teknisi;
2) honorarium pengawas;
3) honorarium proktor;
4) sinkronisasi UN;
5) pengisian data Sekolah;
6) penyusunan dan pengiriman laporan;
7) transportasi pengembalian materi UN;
8) fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala Sekolah, serta dari kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik; dan/atau
9) biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan ujian dan investigasi hasil ujian di Sekolah.
5. Pengelolaan Sekolah
a. Pembelian alat dan atau materi habis pakai yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pembelajaran, manajemen dan layanan umum, tata perjuangan dan perkantoran.
b. Pembelian dan pemasangan alat ketidakhadiran bagi guru dan staf Sekolah lainnya, termasuk tipe finger print scan yang terkoneksi dengan Dapodik.
c. Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan antara lain: tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran, dan/atau alat kesehatan dan keselamatan sejenisnya. Jika peralatan yang dibeli menjadikan aset, maka selanjutnya harus dicatatkan sebagai inventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Pembiayaan rapat tim BOS Reguler Sekolah meliputi: pembelian alat dan atau materi habis pakai, penyediaan konsumsi dan atau transportasi.
e. Transportasi dalam rangka pengambilan dana untuk keperluan Sekolah di bank atau kantor pos. Penyediaan konsumsi dan atau fasilitas diperbolehkan jikalau dibutuhkan (bagi Sekolah yang lokasinya jauh atau memerlukan waktu).
f. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan kegiatan BOS Reguler ke dinas pendidikan provinsi. Penyediaan konsumsi dan/atau fasilitas diperbolehkan jikalau dibutuhkan (bagi Sekolah yang lokasinya jauh atau memerlukan waktu).
g. Penggandaan laporan dan/atau pembiayaan korespondensi.
h. Pembiayaan untuk membangun, mengembangkan, dan/atau memelihara laman Sekolah dengan domain “sch.id”. Pembiayaan meliputi pembelian domain, konsumsi, transportasi, dan/atau jasa profesi pengembang laman.
i. Pembiayaan kegiatan pengembangan penemuan Sekolah, contoh: Sekolah hijau, Sekolah sehat, Sekolah ramah anak, sekolah adiwiyata, dan lainnya.
j. Pembiayaan kegiatan kegiatan pelibatan keluarga di Sekolah, yang meliputi pengadaan alat dan/atau materi habis pakai untuk mendukung kegiatan, penyediaan konsumsi/transportasi panitia, dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah (jika diperlukan).
k. Pelaksanaan pengelolaan Sekolah melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian menyerupai perencanaan, pembukuan, dan penyusunan laporan melalui aplikasi RKAS, penyampaian laporan hasil berguru melalui aplikasi e-rapor, dan pendataan melalui aplikasi Dapodik, dengan ketentuan sebagai berikut.
1) Biaya yang dikeluarkan untuk keseluruhan rangkaian tahapan kegiatan, mencakup:
a) pemasukan data;
Baca Juga
c) pemutakhiran; dan
d) sinkronisasi data ke dalam aplikasi.
2) Komponen pembiayaan kegiatan pada angka 1) adalah:
a) penggandaan formulir Dapodik;
b) alat dan atau materi habis pakai pendukung kegiatan;
c) konsumsi dan transportasi kegiatan pemasukan data, validasi, pemutakhiran, dan sinkronisasi;
d) biaya warung internet (warnet) dan biaya transportasi menuju warnet, apabila tahapan penggunaan aplikasi tidak sanggup dilakukan di sekolah alasannya ialah permasalahan jaringan internet;
e) biaya transportasi lokal dalam rangka koordinasi verifikasi dan validasi data; dan/atau
f) gaji operator aplikasi. Kebijakan pembayaran gaji untuk operator aplikasi di Sekolah mengikuti ketentuan sebagai berikut:
(1) kegiatan penggunaan aplikasi diupayakan untuk dikerjakan oleh tenaga manajemen yang kompeten yang sudah tersedia di Sekolah, baik yang berasal dari pegawai tetap maupun tenaga honorer, sehingga sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan untuk pembayaran gaji bulanan; dan
(2) apabila tidak tersedia tenaga manajemen yang berkompeten, Sekolah sanggup menugaskan operator aplikasi lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan atau per kegiatan (tidak dibayarkan dalam bentuk gaji rutin bulanan).
l. Sekolah yang berada di kawasan terpencil dan belum ada jaringan listrik sanggup menyewa atau membeli genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan di kawasan tersebut, termasuk biaya perawatan dan/atau perbaikan.
m. Sekolah yang berada di kawasan yang mengalami musibah menurut pernyataan resmi dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, BOS Reguler sanggup dipakai untuk membiayai penanggulangan dampak darurat peristiwa khususnya selama masa tanggap darurat.
n. Besaran biaya diubahsuaikan dengan standar biaya umum setempat atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah.
a. Pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah di Sekolah.
Bagi Sekolah yang memperoleh hibah (block grant) pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan memakai BOS Reguler hanya untuk biaya
transportasi kegiatan apabila hibah yang diterima tidak menyediakan biaya transportasi.
b. Pembiayaan untuk mengadakan kegiatan training (in house training) atau lokakarya (workshop) di Sekolah antara lain:
1) pemantapan penerapan kurikulum atau silabus;
2) pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan RPP;
3) pengembangan dan/atau penerapan kegiatan penilaian kepada peserta didik; dan/atau
4) peningkatan kualitas manajemen dan manajemen Sekolah.
Pembiayaan yang sanggup dibayarkan, meliputi fotokopi materi atau materi, pembelian alat dan/atau materi habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah.
7. Langganan Daya dan Jasa
a. Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan pembelajaran di Sekolah, antara lain listrik, telepon, air, langganan koran, majalah atau publikasi terencana yang terkait dengan pendidikan baik melalui luring maupun melalui daring, dan/atau iuran kebersihan atau sampah.
b. Biaya pemasangan instalasi listrik gres apabila sudah ada jaringan di sekitar Sekolah, dan/atau penambahan daya listrik.
c. Biaya langganan internet dengan cara berlangganan maupun prabayar, baik dengan fixed modem maupun dengan mobile modem. Termasuk pula untuk pemasangan gres apabila sudah ada jaringan di sekitar Sekolah. Khusus untuk penggunaan internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian paket/voucher sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Adapun biaya langganan internet melalui fixed modem diubahsuaikan dengan kebutuhan Sekolah.
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
Biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana Sekolah meliputi:
a. perbaikan kerusakan komponen nonstruktural dengan ketentuan penggantian kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari komponen terpasang bangunan. Komponen non struktural terdiri atas:
1) epilog atap, antara lain seng, asbes, dan/atau genteng;
2) epilog plafond, antara lain GRC, triplek, dan/atau gypsum;
3) kelistrikan, antara lain aksesoris lampu, saklar, stop kontak, dan/atau instalasi jaringan;
4) kusen, kaca, daun pintu, dan/atau jendela;
5) pengecatan; dan/atau
6) epilog lantai, contoh: keramik, tegel, plester aci, dan/atau papan,
b. perbaikan mebeler, pembelian meja dan atau dingklik peserta didik atau guru jikalau meja dan atau dingklik yang ada sudah tidak berfungsi dan atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
c. perbaikan toilet Sekolah, tempat basuh tangan dan saluran air kotor;
d. Penyediaan sumber air higienis termasuk pompa dan instalasinya bagi Sekolah yang belum mempunyai air bersih;
e. pembangunan jamban atau WC beserta sanitasinya bagi Sekolah yang belum mempunyai prasarana tersebut;
f. pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop Sekolah, proyektor, dan/atau AC; dan/atau
g. pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum.
9. Pembayaran Honor
Pada prinsipnya pemerintah kawasan dan masyarakat penyelenggara pendidikan wajib mengalokasikan gaji guru yang ditugaskan pada Sekolah yang diselenggarakan. Dana BOS Reguler sanggup dipakai untuk pembayaran kekurangan gaji guru pada jenjang SMA, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dana BOS Reguler untuk membayar gaji guru pada Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah kawasan paling banyak 15% (lima belas persen) dari total BOS Reguler yang diterima;
b. dana BOS Reguler untuk membayar gaji guru pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total BOS Reguler yang diterima;
c. guru yang menerima pembayaran gaji merupakan guru honorer yang telah:
1) mempunyai kualifikasi akademik S-1/D-IV; dan
2) mendapatkan penugasan dari pemerintah kawasan dengan memperhatikan analisis kebutuhan guru dan memberikan tembusan penugasan dimaksud kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian bagi guru gaji pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran
a. Membeli komputer desktop atau work station berupa PC atau all in one PC untuk dipakai dalam proses pembelajaran, maksimal 5 (lima) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) prosesor Core i3 atau yang setara;
2) memori standar 4GB DDR3;
3) hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD;
4) CD/DVD drive;
5) monitor LED 18,5 inci;
6) sistem operasi Windows/Linux/dll;
7) aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation; dan
8) garansi 1 (satu) tahun.
Pembelian komputer harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
b. Membeli printer atau printer plus scanner maksimal 1 (satu) unit per tahun per Sekolah. Selain untuk membeli, BOS Reguler boleh dipakai untuk perbaikan printer milik Sekolah.
c. Membeli laptop maksimal 1 (satu) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) prosesor Core i3 atau yang setara;
2) memori standar 4GB DDR3;
3) hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD;
4) CD/DVD drive;
5) monitor 14 inci;
6) sistem operasi Windows /Linux/dll; dan
7) aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation; dan
8) garansi 1 tahun.
Pembelian laptop harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
d. Membeli proyektor maksimal 5 (lima) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) sistem DLP;
2) resolusi XGA;
3) brightness 3000 lumens;
4) contras ratio 15.000:1;
5) input HDMI, VGA, Composite, S-Video; dan
6) garansi 1 (satu) tahun.
Pembelian proyektor harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
Keterangan:
a. komputer desktop atau workstation, printer atau printer scanner, laptop, dan/atau proyektor harus dibeli di penyedia barang yang memperlihatkan garansi resmi;
b. proses pengadaan barang oleh Sekolah sesuai dengan prosedur PBJ Sekolah; dan
c. peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris Sekolah.
E. Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SMK
1. Pengembangan Perpustakaan
a. Penyediaan Buku Teks Utama
1) Sekolah wajib menyediakan buku teks utama bagi peserta didik sesuai dengan kurikulum yang digunakan.
2) Buku teks utama bagi peserta didik dibeli untuk memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk tiap peserta didik pada tiap mata pelajaran.
3) Buku teks utama bagi guru dibeli untuk memenuhi kebutuhan buku mata pelajaran sesuai kelas yang diajarkan.
4) Buku teks utama bagi kepala Sekolah dibeli untuk memenuhi kebutuhan buku semua mata pelajaran.
5) Harga buku teks utama mengacu kepada HET yang telah ditetapkan oleh Kementerian.
6) Khusus untuk buku kejuruan, buku yang sanggup dibeli Sekolah terdiri dari buku teks utama bagi peserta didik dan buku teks utama sebagai panduan bagi guru. Apabila buku kejuruan tersebut berupa modul/bahan didik lainnya yang tidak dicetak dan diperjualbelikan oleh pihak ketiga, maka Sekolah sanggup memperbanyak dengan penggandaan secara mandiri.
7) Buku teks utama yang dibeli oleh Sekolah melalui BSE harus dijadikan pegangan oleh guru dalam proses pembelajaran di Sekolah. Buku teks utama ini dipakai sebagai buku teks utama pembelajaran sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks utama dari Kementerian.
b. Penyediaan Buku Teks Pendamping
1) Menyediakan buku teks pendamping bagi peserta didik dan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan;
2) Buku teks pendamping dibeli untuk memenuhi kebutuhan tiap mata pelajaran;
3) Buku teks pendamping yang boleh dibeli Sekolah merupakan buku teks pendamping yang telah dinilai oleh Kementerian.
c. Penyediaan buku nonteks
Sekolah sanggup membeli atau menyediakan buku nonteks untuk mendukung proses pembelajaran di Sekolah. Buku nonteks yang dibeli harus mengacu kepada aturan yang ditetapkan oleh Kementerian.
d. Kegiatan pengembangan perpustakaan lainnya, antara lain pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan, peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan, pengembangan database perpustakaan dalam rangka pengembangan digital library, pemeliharaan dan pembelian perabot perpustakaan, dan/atau pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan.
Pembelian buku teks dan buku nonteks maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana BOS Reguler yang diterima.
Pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan apabila kebutuhan buku teks utama bagi peserta didik, guru, dan kepala Sekolah di Sekolah telah terpenuhi.
Pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui sistem katalog elektronik.
Dalam hal pembelian melalui sistem katalog elektronik dimaksud tidak sanggup dilakukan, maka pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui prosedur PBJ Sekolah.
2. PPDB
Biaya dalam rangka PPDB, termasuk pendataan ulang bagi peserta didik lama, antara lain:
a. pengadaan alat tulis kantor, penggandaan formulir, penyediaan konsumsi, transportasi untuk koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota, dan publikasi atau pengumuman PPDB, dan biaya layanan PPDB dalam jaringan (daring) (tidak termasuk sewa aplikasi PPDB);
b. biaya kegiatan pengenalan lingkungan Sekolah, terdiri atas pengadaan alat tulis kantor, fotokopi materi atau materi, pembelian alat dan/atau materi habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah.
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
a. Pengadaan alat habis pakai praktikum pembelajaran
1) Pembelian alat habis pakai yang ditujukan untuk mendukung proses pembelajaran teori dan/atau praktikum kejuruan.
2) Pembelian alat habis pakai praktikum kejuruan atau teaching factory.
3) Pembelian peralatan ringan (handtools), antara lain obeng, tang, dan/atau alat ringan lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan praktikum.
4) Pembelian peralatan praktikum IPA, antara lain preparat, sendok, baterai, dan/atau alat lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan praktikum IPA.
5) Pembelian peralatan praktikum bahasa, antara lain CD, kaset, headset, dan/atau alat lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan praktikum bahasa.
6) Pembelian sparepart alat praktikum komputer, antara lain CD, mouse, keyboard, dan/atau sparepart lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan praktikum komputer.
7) Pembelian alat praktik olahraga, antara lain raket, bat, net, dan/atau alat olahraga lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan praktik olahraga.
8) Pembelian alat praktik kesenian, antara lain gitar, seruling, dan/atau alat musik lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan praktik kesenian.
9) Biaya transportasi dan/atau konsumsi dalam pembelian alat habis pakai praktikum pembelajaran SMK.
10) Pembelian software original (asli) yang dipakai dalam proses pembelajaran kejuruan atau produktif di laboratorium komputer atau ruang praktek antara lain software pembuatan produk animasi, multimedia, dan software sejenisnya.
b. Pengadaan materi habis pakai praktikum pembelajaran
1) Pembelian materi habis pakai ditujukan untuk pembelian materi praktikum dalam materi kejuruan, yaitu materi praktikum kejuruan.
2) Pembelian materi praktikum teaching factory atau kewirausahaan, antara lain materi las, materi perakitan, dan/atau materi lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan praktikum kewirausahaan.
3) Pembelian materi praktikum IPA, antara lain HCl, formalin, aquadest, dan/atau materi lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan praktikum IPA.
4) Pembelian materi praktikum bahasa, antara lain headcleaner, CD, dan/atau materi lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan praktikum bahasa.
5) Pembelian materi praktikum komputer, antara lain tinta/ toner, CD, dan/atau materi lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan praktikum komputer.
6) Pembelian materi praktik olah raga, antara lain bola, kok (shuttlecock), dan/atau materi lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan praktik olahraga.
7) Pembelian materi praktik kesenian, antara lain cat air, kuas, dan/atau materi lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan praktik kesenian.
8) Biaya konsumsi dan/atau transportasi dalam pembelian materi habis pakai untuk praktikum pembelajaran Sekolah Menengah kejuruan sesuai dengan ketentuan standar biaya kawasan setempat.
c. Biaya untuk berbagi media pembelajaran berbasis TIK, antara lain untuk pembelian materi atau komponen material perakitan, dan pengembangan e-book.
d. Pembelian, atau langganan buku digital dan/atau aplikasi pembelajaran digital.
e. Pembiayaan untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran atau intrakurikuler antara lain:
1) kegiatan pembelajaran remedial dan/atau pengayaan materi;
2) pemantapan persiapan ujian; dan/atau
3) pelaksanaan try out dan lainnya.
f. Pembiayaan untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan peserta didik melalui ekstrakurikuler seperti:
1) ekstrakurikuler peserta didik, menyerupai OSIS, pramuka, PMR, seni, olah raga, lomba kompetensi siswa, kegiatan kepemimpinan dan bela negara, UKS, dan/atau lainnya; dan/atau
2) ekstrakurikuler olahraga dan kesenian, antara lain renang, voli, pencak silat, karate, seni tari, marching band, dan/atau lainnya.
g. Pembiayaan untuk pengembangan pendidikan karakter dan/atau penumbuhan kebijaksanaan pekerti.
h. Pembiayaan untuk pengembangan Sekolah sehat, aman, ramah anak, dan/atau menyenangkan.
i. Cakupan pembiayaan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam karakter c hingga dengan karakter f meliputi pembelian alat dan/atau materi habis pakai, sewa fasilitas apabila Sekolah tidak mempunyai fasilitas yang dibutuhkan, konsumsi, transportasi, dan/atau gaji guru pembimbing dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah (jika diperlukan).
j. Pembiayaan kegiatan kegiatan pelibatan keluarga di Sekolah, yang meliputi alat dan/atau materi habis pakai pendukung kegiatan, konsumsi atau transportasi panitia, dan/atau jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah (jika diperlukan).
k. Dana BOS Reguler tidak untuk membiayai kegiatan pembinaan atau lomba di luar Sekolah, kecuali untuk ektrakurikuler wajib pramuka.
4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
a. Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan selesai semester, ulangan kenaikan kelas, US, US berbasis komputer, dan/atau USBN terdiri atas:
1) penggandaan soal;
2) penggandaan laporan pelaksanaan hasil ulangan atau ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala Sekolah, serta dari kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik;
3) biaya transportasi pengawas ujian yang ditugaskan di luar Sekolah tempat mengajar, yang tidak didanai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
4) biaya penyediaan konsumsi penyelenggaraan kegiatan penilaian pembelajaran dan investigasi hasil ujian di Sekolah; dan
5) transportasi dan konsumsi penyusunan indikator dan penelaahan soal USBN di MGMP; dan
6) biaya penulisan, pencetakan halaman belakang blanko ijazah Sekolah Menengah kejuruan dan pencetakan SHUN.
b. UN berbasis kertas dan pensil terdiri atas:
1) honorarium pengawas;
2) pengiriman lembar balasan ujian nasional (LJUN);
3) pengisian data Sekolah;
4) penyusunan dan pengiriman laporan;
5) transportasi pengembalian materi UN;
6) fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala Sekolah, serta dari kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik; dan/atau
7) biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan ujian dan investigasi hasil ujian di Sekolah.
c. Simulasi dan pelaksanaan UN berbasis komputer terdiri atas:
1) honorarium teknisi;
2) honorarium pengawas;
3) honorarium proktor;
4) sinkronisasi UN;
5) pengisian data Sekolah;
6) penyusunan dan pengiriman laporan;
7) transportasi pengembalian materi UN;
8) fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala Sekolah, serta dari kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik; dan/atau
9) biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan ujian dan investigasi hasil ujian di Sekolah.
5. Pengelolaan Sekolah
a. Pembelian alat tulis kantor, yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pembelajaran, manajemen kantor, antara lain buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, CD, flashdisk, toner, buku induk peserta didik, buku inventaris, buku rapor, buku induk guru, dan/atau alat materi sejenisnya.
b. Pembelian peralatan kebersihan Sekolah, antara lain sapu, alat pel, tempat sampah, cairan pembersih lantai, dan/atau lainnya.
c. Pembelian dan pemasangan alat ketidakhadiran bagi guru dan tenaga kependidikan, termasuk tipe finger print scan yang terkoneksi dengan Dapodik.
d. Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan antara lain tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran, dan/atau alat kesehatan dan keselamatan sejenisnya.
e. Pembiayaan pengelolaan BOS Reguler, terdiri dari:
1) pembiayaan rapat di Sekolah dalam rangka penyusunan RKT atau RKAS, penilaian pelaksanaan kegiatan BOS Reguler, dan kegiatan rapat lain yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan BOS Reguler. Pembiayaan rapat meliputi pembelian alat dan/atau materi habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi;
2) transportasi dalam rangka pengambilan dana di bank atau kantor pos. Penyediaan konsumsi dan atau fasilitas diperbolehkan jikalau dibutuhkan (bagi Sekolah yang lokasinya jauh atau memerlukan waktu);
3) transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan kegiatan BOS Reguler ke dinas pendidikan provinsi. Penyediaan konsumsi dan/atau fasilitas diperbolehkan jikalau dibutuhkan (bagi Sekolah yang lokasinya jauh atau memerlukan waktu); dan/atau
4) biaya penyusunan dan pengiriman laporan BOS Reguler kepada dinas pendidikan provinsi, yang meliputi biaya fotokopi dan penjilidan, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi penyusunan laporan.
f. Pembiayaan korespondensi untuk keperluan Sekolah.
g. Biaya untuk membangun dan/atau berbagi serta pemeliharaan laman Sekolah dengan domain “sch.id”. Pembiayaan meliputi pembelian domain, penyediaan konsumsi, transportasi, dan/atau jasa profesi pengembang laman.
h. Pelaksanaan pengelolaan Sekolah melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian menyerupai perencanaan, pembukuan, dan penyusunan laporan melalui aplikasi RKAS, penyampaian laporan hasil berguru melalui aplikasi e-rapor, dan pendataan melalui Dapodik, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Biaya yang dikeluarkan untuk keseluruhan rangkaian tahapan kegiatan, mencakup:
a) pemasukan data;
b) validasi;
c) pemutakhiran; dan
d) sinkronisasi data ke dalam aplikasi
2) Komponen pembiayaan kegiatan pada angka 1) adalah:
a) penggandaan formulir Dapodik;
b) alat dan atau materi habis pakai pendukung kegiatan;
c) penyediaan konsumsi dan transportasi kegiatan pemasukan data, validasi, pemutakhiran, dan sinkronisasi;
d) biaya warung internet (warnet) dan biaya transportasi menuju warnet, apabila tahapan penggunaan aplikasi tidak sanggup dilakukan di sekolah alasannya ialah permasalahan jaringan internet;
e) biaya transportasi lokal dalam rangka koordinasi verifikasi dan validasi data;
f) gaji operator aplikasi. Kebijakan pembayaran gaji untuk operator aplikasi di Sekolah mengikuti ketentuan sebagai berikut:
(1) kegiatan penggunaan aplikasi diupayakan untuk dikerjakan oleh tenaga manajemen yang kompeten yang sudah tersedia di Sekolah, baik yang berasal dari pegawai tetap maupun tenaga honorer, sehingga Sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan untuk pembayaran gaji bulanan; dan
(2) apabila tidak tersedia tenaga manajemen yang berkompeten, Sekolah sanggup menugaskan operator aplikasi lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan atau per kegiatan (tidak dibayarkan dalam bentuk gaji rutin bulanan).
i. Sekolah yang berada di kawasan terpencil dan/atau belum ada jaringan listrik sanggup menyewa atau membeli genset atau panel surya termasuk peralatan pendukungnya, sesuai dengan kebutuhan di kawasan tersebut, termasuk biaya perawatan dan/atau perbaikan. Jika peralatan dimaksud dibeli Sekolah, maka harus dicatatkan sebagai inventaris Sekolah.
j. Pelaksanaan Sekolah hijau.
k. Sekolah yang berada di kawasan yang mengalami musibah menurut pernyataan resmi dari Pemerintah Pusat atau Pemda sanggup memakai dana BOS Reguler untuk membiayai penanggulangan dampak darurat bencana, khususnya selama masa tanggap darurat.
6. Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah
a. Pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah di Sekolah.
Bagi Sekolah yang memperoleh hibah (block grant) pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan memakai BOS Reguler hanya untuk biaya transportasi kegiatan apabila hibah yang diterima tidak menyediakan biaya transportasi.
b. Mengadakan lokakarya (workshop) untuk peningkatan mutu, menyerupai dalam rangka:
1) pemantapan penerapan kurikulum atau silabus;
2) pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan RPP; dan/atau
3) pengembangan dan/atau penerapan kegiatan penilaian kepada peserta didik.
Pembiayaan yang sanggup dibayarkan meliputi fotokopi, konsumsi guru peserta lokakarya (workshop) yang diadakan di Sekolah, dan/atau biaya narasumber dari luar Sekolah sesuai dengan standar biaya umum daerah.
c. Pengembangan pembelajaran kejuruan berbasis TIK.
d. Mendatangkan guru atau pengajar tamu produktif yang profesional.
e. Menambah dan meningkatkan praktik kejuruan berulang kali (lebih dari satu kali praktik).
f. Mengikuti diklat menjadi assesor kompetensi kejuruan bagi guru.
g. Penyelenggaraan perjalanan dinas koordinasi mutu dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun yang diadakan oleh Kementerian.
h. Biaya pelaksanaan ratifikasi Sekolah diantaranya belanja materi habis pakai atau alat tulis kantor, konsumsi, dan perjalanan dinas.
7. Langganan Daya dan Jasa
a. Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan pembelajaran di Sekolah, antara lain listrik, telepon, air, langganan koran, majalah atau publikasi terencana yang terkait dengan pendidikan baik melalui luring maupun melalui daring, dan/atau iuran kebersihan atau sampah.
b. Biaya pemasangan instalasi listrik gres apabila sudah ada jaringan di sekitar sekolah, dan/atau penambahan daya listrik untuk mendukung penggunaan peralatan praktek kejuruan yang membutuhkan daya listrik besar.
c. Biaya langganan internet dengan cara berlangganan maupun prabayar, baik dengan fixed modem maupun dengan mobile modem. Termasuk pula untuk pemasangan gres apabila sudah ada jaringan di sekitar Sekolah. Khusus untuk penggunaan internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian paket/voucher sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per bulan. Adapun biaya langganan internet melalui fixed modem diubahsuaikan dengan kebutuhan Sekolah.
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
Biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana Sekolah meliputi:
a. perbaikan kerusakan komponen non struktural dengan ketentuan penggantian kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari komponen terpasang bangunan. Komponen non struktural terdiri atas:
1) epilog atap, antara lain seng, asbes, dan/atau genteng;
2) epilog plafond, antara lain GRC, triplek, dan/atau gypsum;
3) kelistrikan, antara lain aksesoris lampu, saklar, stop kontak, dan/atau instalasi jaringan;
4) kusen, kaca, daun pintu, dan/atau jendela;
5) pengecatan;
6) epilog lantai, antara lain keramik, tegel, plester aci, dan/atau papan,
b. perbaikan mebel, dan/atau pembelian meja dan/atau dingklik peserta didik atau guru jikalau meja dan atau dingklik yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
c. perbaikan toilet Sekolah, tempat basuh tangan dan saluran air kotor;
d. penyediaan sumber air higienis termasuk pompa dan instalasinya bagi Sekolah yang belum mempunyai air bersih;
e. pembangunan jamban atau WC beserta sanitasinya bagi Sekolah yang belum mempunyai prasarana tersebut;
f. pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop Sekolah, proyektor, dan/atau AC;
g. pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum;
h. pemeliharaan taman dan/atau fasilitas Sekolah lainnya.
9. Pembayaran Honor
Pada prinsipnya Pemda dan masyarakat penyelenggara pendidikan wajib mengalokasikan gaji guru yang ditugaskan pada Sekolah yang diselenggarakan. Dana BOS Reguler sanggup dipakai untuk kekurangan pembayaran honor:
a. guru honorer pada jenjang SMK, dengan ketentuan:
1) dana BOS Reguler untuk membayar gaji guru pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda paling banyak 15% (lima belas persen) dari total BOS Reguler yang diterima;
2) dana BOS Reguler untuk membayar gaji guru pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total BOS Reguler yang diterima;
3) guru honorer yang menerima pembayaran gaji merupakan guru honorer yang telah:
a) mempunyai kualifikasi akademik S-1/D-IV/D-III. Khusus guru honorer dengan kualifikasi D-III sanggup dibayarkan honornya dengan melampirkan sertifikat kompetensi dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level IV; dan
b) mendapatkan penugasan dari Pemda menurut surat kiprah dari Dinas Pendidikan Provinsi dengan memperhatikan analisis kebutuhan guru dan memberikan tembusan penugasan dimaksud kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
b. tenaga hebat atau tenaga teknis pada mata pelajaran produktif.
10. Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran
a. Membeli komputer desktop atau work station berupa PC atau all in one PC untuk dipakai dalam proses pembelajaran, maksimal 5 (lima) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) prosesor Core i3 atau yang setara;
2) memori standar 4GB DDR3;
3) hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD;
4) CD/DVD drive;
5) monitor LED 18,5 inci;
6) sistem operasi Windows/Linux/dll;
7) aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation;
8) garansi 1 (satu) tahun.
Pembelian komputer harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
b. Membeli printer atau printer plus scanner maksimal 1 (satu) unit per tahun per Sekolah. Selain untuk membeli, BOS Reguler sanggup dipakai untuk perbaikan printer milik Sekolah.
c. Membeli laptop maksimal 1 (satu) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) prosesor Core i3 atau yang setara;
2) memori standar 4GB DDR3;
3) hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD;
4) CD/DVD drive;
5) monitor 14 inci;
6) sistem operasi Windows /Linux/dll;
7) aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation;
8) garansi 1 tahun;
Pembelian laptop harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
d. Membeli proyektor maksimal 5 (lima) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) sistem DLP;
2) resolusi XGA;
3) brightness 3000 lumens;
4) contras ratio 15.000:1;
5) input HDMI, VGA, Composite, S-Video; dan
6) garansi 1 (satu) tahun.
Pembelian proyektor harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
Keterangan:
a. komputer desktop atau workstation, printer atau printer scanner, laptop, dan/atau proyektor harus dibeli di penyedia barang yang memperlihatkan garansi resmi;
b. proses pengadaan barang oleh Sekolah sesuai dengan prosedur PBJ Sekolah; dan
c. peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris Sekolah.
11. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian, Sertifikasi Kompetensi Keahlian dan Uji Kompetensi Kemampuan Bahasa Inggris Berstandar Internasional (Test of English for International Communication/TOEIC).
a. Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kejuruan peserta didik SMK. Pembiayaan tersebut meliputi biaya registrasi uji kompetensi, pembelian materi ujian keahlian, fotokopi, penyediaan konsumsi, pengadaan sertifikat, transportasi, akomodasi, dan/atau jasa narasumber profesi bagi assesor dari luar Sekolah sesuai standar biaya setempat.
b. Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan sertifikasi kompetensi peserta didik SMK. Pembiayaan tersebut meliputi biaya registrasi sertifikasi kompetensi, pembelian materi ujian kompetensi, fotokopi, penyediaan konsumsi, pengadaan sertifikat, transportasi, akomodasi, dan/atau jasa narasumber profesi bagi assesor dari luar Sekolah sesuai dengan standar biaya setempat.
c. Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan Bahasa Inggris berstandar internasional dengan TOEIC yang dikembangkan oleh Educational Testing Service (ETS) diperuntukkan bagi kelas XII (program Sekolah Menengah kejuruan 3 tahun) dan kelas XIII (program Sekolah Menengah kejuruan 4 tahun). Penyelenggaraan TOEIC hanya sanggup dilakukan oleh forum yang ditunjuk secara resmi oleh ETS sebagai Country Master Distributor untuk TOEIC di Indonesia. Pembiayaan tersebut meliputi biaya pendaftaran, pelaksanaan dan hasil ujian bagi tiap peserta, dan rekapitulasi nilai bagi SMK.
12. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK, Praktik Kerja Industri (Prakerin) atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) di dalam negeri, Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan, dan Lembaga Sertifikasi Profesi P-1.
a. Biaya untuk penyelenggaraan BKK SMK, antara lain penggandaan bahan, konsumsi, belanja materi habis pakai (alat tulis kantor), dan/atau perjalanan dinas pengelola BKK Sekolah Menengah kejuruan untuk pengembangan kerjasama, verifikasi, pendampingan ke industri, dan/atau evaluasi.
b. Biaya untuk penyelenggaraan praktik kerja industri atau lapangan bagi peserta didik SMK, diantaranya perjalanan dinas pembimbing mencari tempat praktek, bimbingan, atau pemantauan peserta didik praktek.
c. Biaya untuk pemantauan kebekerjaan lulusan Sekolah Menengah kejuruan (tracer study), diantaranya perjalanan dinas. Hasil pemantauan kebekerjaan peserta didik Sekolah Menengah kejuruan tiap tahunnya disampaikan ke Direktorat Pembinaan SMK, Kementerian.
d. Biaya untuk pemagangan guru di industri sebanyak 2 (dua) kali untuk masing-masing kompetensi keahlian dalam setahun, yang meliputi biaya akomodasi, transportasi, dan/atau uang saku. Magang guru tersebut dilaksanakan dalam bentuk:
1) mengikuti training kerja di industri;
2) magang di industri untuk menghasilkan uji mutu produk atau jasa dalam merealisasi kesepakatan teaching factory;
3) magang di industri untuk menghasilkan materi baku teaching factory;
4) mengikuti magang di industri dengan tujuan untuk kerjasama dalam rangka memperoleh lisensi;
5) mengikuti training mendapatkan sertifikasi dari industri atau forum sertifikasi; dan/atau
6) mengikuti magang kerja untuk menjalin kerjasama dengan industri.
e. Biaya untuk penyelenggaraan Sekolah Menengah kejuruan sebagai LSP Pihak Pertama (LSP-P1) termasuk didalamnya pendirian dan pengembangan ruang lingkup denah sertifikasi, diantaranya belanja materi habis pakai atau alat tulis kantor, perjalanan dinas, penyediaan konsumsi, dan gaji atau transportasi narasumber atau master assesor lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
F. Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SDLB, SMPLB, SMALB, atau SLB
1. Pengembangan Perpustakaan
a. Penyediaan Buku Teks Utama
1) Penyediaan buku teks utama yang belum dimiliki oleh Sekolah.
2) Mencetak buku utama braille yang dibutuhkan melalui pemesanan ke Sekolah yang mempunyai mesin cetak braille.
3) Buku teks utama yang sanggup digandakan atau dicetak oleh Sekolah, diambil dari laman resmi www.pklk.kemdikbud.go.id atau Buku Sekolah Elektronik (BSE).
4) Buku teks utama yang digandakan oleh Sekolah harus dijadikan pegangan oleh peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran di Sekolah sepanjang tidak ada perubahan ketentuan dari Kementerian.
b. Membeli buku nonteks yaitu antara lain buku bacaan, buku pengayaan, dan buku rujukan terutama yang menunjang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi Sekolah sesuai dengan prosedur PBJ Sekolah.
c. Langganan koran dan/atau majalah atau publikasi terencana yang terkait dengan pendidikan, baik melalui luring maupun melalui daring.
d. Pemeliharaan atau pembelian gres buku atau koleksi perpustakaan apabila buku atau koleksi yang usang sudah tidak sanggup dipakai dan/atau kurang jumlahnya.
e. Sekolah sanggup membeli atau menyediakan buku nonteks atau materi didik lainnya untuk mendukung proses pembelajaran di Sekolah. Buku nonteks pelajaran yang dibeli harus mengacu kepada aturan yang ditetapkan oleh Kementerian.
f. Kegiatan pengembangan perpustakaan lainnya, antara lain pemeliharaan buku atau koleksi perpustakaan, peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan, pengembangan database perpustakaan dalam rangka pengembangan digital library, pemeliharaan dan pembelian perabot perpustakaan, dan/atau pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan.
Pembelian buku teks dan buku nonteks maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana BOS Reguler yang diterima.
Pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan apabila kebutuhan buku teks utama bagi peserta didik, guru, dan kepala Sekolah di Sekolah telah terpenuhi.
Pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui sistem katalog elektronik.
Dalam hal pembelian melalui sistem katalog elektronik dimaksud tidak sanggup dilakukan, maka pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui prosedur PBJ Sekolah.
2. PPDB
Biaya dalam rangka Biaya dalam rangka PPDB, termasuk pendataan ulang bagi peserta didik lama, antara lain:
a. penggandaan formulir pendaftaran;
b. manajemen pendaftaran;
c. publikasi/pengumuman PPDB;
d. biaya kegiatan pengenalan lingkungan Sekolah; dan/atau
e. penyediaan konsumsi penyelenggaraan kegiatan dan transportasi.
3. Biaya Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
a. Pembelian alat habis pakai praktikum komputer, olahraga, kesenian, keterampilan atau prakarya, dan kewirausahaan. Kriteria alat habis pakai mengacu pada ketentuan yang berlaku.
b. Pembelian materi habis pakai praktikum komputer, olahraga, kesenian, dan/atau keterampilan. Kriteria materi habis pakai sesuai dengan prosedur PBJ Sekolah.
c. Pembiayaan kegiatan remedial, pengayaan materi, pemantapan persiapan ujian, dan/atau pelaksanaan try out.
d. Biaya untuk berbagi media pembelajaran berbasis TIK, antara lain untuk pembelian materi atau komponen material perakitan, dan pengembangan e-book.
e. Pembelian atau langganan buku digital, dan/atau aplikasi pembelajaran digital.
f. Kegiatan pembinaan ekstrakurikuler antara lain: ekstrakurikuler peserta didik, antara lain OSIS, pramuka, PMR, seni, olahraga, lomba kompetensi siswa, kegiatan kepemimpinan dan bela negara, UKS, dan/atau ekstrakurikuler lainnya yang sesuai dengan kondisi Sekolah. Sewa fasilitas diperbolehkan untuk ekstrakurikuler wajib.
g. Pembiayaan kegiatan penguatan pendidikan karakter/budi pekerti dan penguatan literasi sesuai kebutuhan Sekolah.
h. Pembiayaan untuk pengembangan Sekolah sehat, aman, ramah anak, dan/atau menyenangkan.
i. Cakupan pembiayaan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam karakter c hingga dengan karakter f meliputi pembelian alat dan/atau materi habis pakai, sewa fasilitas bilamana Sekolah tidak mempunyai fasilitas yang dibutuhkan, penyediaan konsumsi, transportasi, dan/atau gaji guru pembimbing dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah (jika diperlukan).
j. Pembiayaan kegiatan kegiatan pelibatan keluarga di Sekolah, yang meliputi alat dan/atau materi habis pakai pendukung kegiatan, penyediaan konsumsi atau transportasi panitia, dan/atau jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah (jika diperlukan).
4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
Kegiatan penilaian pembelajaran yang sanggup didanai meliputi kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan selesai semester, ulangan kenaikan kelas, UN, dan/atau USBN. Komponen pembiayaan dari kegiatan yang sanggup dibayarkan terdiri atas:
a. Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan selesai semester, ulangan kenaikan kelas, dan/atau USBN yang terdiri atas:
1) transportasi dan penyediaan konsumsi penyusunan indikator dan penelaahan soal USBN di MGMP;
2) fotokopi/penggandaan soal termasuk dalam bentuk braille;
3) fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala Sekolah, serta dari kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik;
4) biaya transportasi pengawas ujian yang ditugaskan di luar Sekolah tempat mengajar, yang tidak didanai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
5) biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan penilaian pembelajaran dan investigasi hasil ujian di Sekolah; dan/atau
6) biaya penulisan, pencetakan halaman belakang blanko ijazah SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB dan pencetakan SHUN.
b. UN berbasis kertas dan pensil terdiri atas:
1) honorarium pengawas;
2) pengiriman LJUN;
3) pengisian data Sekolah;
4) penyusunan dan pengiriman laporan;
5) transportasi pengembalian materi UN;
6) fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala Sekolah, serta dari kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik; dan/atau
7) biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan ujian dan investigasi hasil ujian di Sekolah.
5. Pengelolaan Sekolah
a. Pembelian alat tulis kantor, yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pembelajaran, manajemen kantor, manajemen bursa kerja khusus, dan/atau penyiapan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1), antara lain buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, CD, flashdisk, toner, buku induk peserta didik, buku inventaris, buku rapor, buku induk guru, dan/atau alat dan/atau materi sejenisnya.
b. Pembelian peralatan kebersihan Sekolah, antara lain sapu, alat pel, tempat sampah, cairan pembersih lantai, dan/atau lainnya.
c. Pembelian dan pemasangan alat ketidakhadiran bagi guru dan tenaga kependidikan, termasuk tipe finger print scan yang terkoneksi dengan Dapodik.
d. Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan antara lain tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran, dan/atau alat kesehatan dan keselamatan sejenisnya. Jika peralatan yang dibeli menjadikan aset, maka selanjutnya harus dicatatkan sebagai inventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e. Pembiayaan Pengelolaan BOS Reguler, terdiri dari:
1) pembiayaan rapat di Sekolah dalam rangka penyusunan RKT atau RKAS, penilaian pelaksanaan kegiatan BOS Reguler serta kegiatan rapat lain yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan BOS Reguler. Pembiayaan rapat meliputi pembelian alat dan/atau materi habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi;
2) biaya transportasi dalam rangka pengambilan dana di bank atau kantor pos. Penyediaan konsumsi dan atau fasilitas diperbolehkan jikalau dibutuhkan (bagi Sekolah yang lokasinya jauh atau memerlukan waktu) ;
3) biaya transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan kegiatan BOS Reguler ke dinas pendidikan provinsi. Penyediaan konsumsi dan/atau fasilitas diperbolehkan jikalau dibutuhkan (bagi Sekolah yang lokasinya jauh atau memerlukan waktu).; dan/atau
4) biaya penyusunan dan pengiriman laporan BOS Reguler kepada dinas pendidikan provinsi, yang meliputi biaya fotokopi dan penjilidan, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi penyusunan laporan.
f. Pembiayaan korespondensi untuk keperluan Sekolah.
g. Biaya untuk membangun dan/atau berbagi serta pemeliharaan laman Sekolah dengan domain “sch.id”. Pembiayaan meliputi pembelian domain, penyediaan konsumsi, transportasi, dan/atau jasa profesi pengembang laman.
h. Pelaksanaan pengelolaan Sekolah melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian menyerupai perencanaan, pembukuan, dan penyusunan laporan melalui aplikasi RKAS, penyampaian laporan hasil berguru melalui aplikasi e-rapor, dan pendataan melalui aplikasi Dapodik, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) biaya yang dikeluarkan untuk keseluruhan rangkaian tahapan kegiatan, mencakup:
a) pemasukan data;
b) validasi;
c) pemutakhiran; dan
d) sinkronisasi data ke dalam aplikasi;
2) komponen pembiayaan kegiatan pada angka 1) adalah:
a) penggandaan formulir Dapodik;
b) alat dan atau materi habis pakai pendukung kegiatan;
c) konsumsi dan transportasi kegiatan pemasukan data, validasi, pemutakhiran, dan sinkronisasi;
d) biaya warung internet (warnet) dan biaya transportasi menuju warnet, apabila tahapan penggunaan aplikasi tidak sanggup dilakukan di Sekolah alasannya ialah permasalahan jaringan internet;
e) biaya transportasi lokal dalam rangka koordinasi verifikasi dan validasi data; dan/atau
f) gaji operator aplikasi. Kebijakan pembayaran gaji untuk operator aplikasi di Sekolah mengikuti ketentuan sebagai berikut:
(1) kegiatan penggunaan aplikasi diupayakan untuk dikerjakan oleh tenaga manajemen yang kompeten yang sudah tersedia di Sekolah, baik yang berasal dari pegawai tetap maupun tenaga honorer, sehingga Sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan untuk pembayaran gaji bulanan; dan
(2) apabila tidak tersedia tenaga manajemen yang berkompeten, Sekolah sanggup menugaskan operator aplikasi lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan atau per kegiatan (tidak dibayarkan dalam bentuk gaji rutin bulanan).
i. Sekolah yang berada di kawasan terpencil dan/atau belum ada jaringan listrik sanggup menyewa atau membeli genset atau panel surya termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan di kawasan tersebut, termasuk biaya perawatan dan/atau perbaikan.
j. Pelaksanaan Sekolah hijau.
k. Sekolah yang berada di kawasan yang mengalami musibah menurut pernyataan resmi dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, BOS Reguler sanggup dipakai untuk membiayai penanggulangan dampak darurat peristiwa khususnya selama masa tanggap darurat.
6. Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah
a. Pembiayaan untuk Kelompok Kerja Guru (KKG), MGMP, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Bagi Sekolah yang memperoleh hibah (block grant) pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan memakai BOS Reguler hanya untuk biaya transportasi kegiatan apabila hibah yang diterima tidak menyediakan biaya transportasi.
b. Menghadiri seminar, pelatihan, atau kursus yang terkait eksklusif dengan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan, apabila ditugaskan oleh Sekolah. Biaya yang sanggup dibayarkan meliputi biaya pendaftaran, transportasi, dan/atau fasilitas apabila seminar, pelatihan, atau kursus diadakan di luar Sekolah.
c. Mengadakan lokakarya (workshop) untuk peningkatan mutu, menyerupai dalam rangka pemantapan penerapan kurikulum atau silabus, pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan RPP, dan/atau pengembangan dan/atau penerapan kegiatan penilaian kepada peserta didik. Biaya yang sanggup dibayarkan meliputi fotokopi, konsumsi guru peserta lokakarya (workshop) yang diadakan di Sekolah, dan/atau biaya narasumber dari luar Sekolah sesuai dengan standar biaya umum kawasan atau setempat.
d. Biaya untuk mendatangkan guru atau pengajar tamu produktif yang profesional.
e. Biaya untuk menambah dan meningkatkan praktik kejuruan berulang kali (lebih dari satu kali praktik).
f. Biaya untuk penyelenggaraan perjalanan dinas koordinasi mutu dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun yang diadakan oleh Kementerian.
g. Biaya pelaksanaan ratifikasi Sekolah diantaranya belanja materi habis pakai atau alat tulis kantor, penyediaan konsumsi dan perjalanan dinas.
7. Langganan Daya dan Jasa
a. Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan pembelajaran di Sekolah, antara lain listrik, telepon, air, langganan koran, majalah/publikasi terencana yang terkait dengan pendidikan, baik melalui luring maupun melalui daring, dan/atau iuran kebersihan atau sampah.
b. Biaya pemasangan instalasi gres apabila sudah ada jaringan di sekitar Sekolah, atau penambahan daya listrik.
c. Biaya langganan internet dengan cara berlangganan maupun prabayar, baik dengan fixed modem maupun dengan mobile modem. Termasuk pula untuk pemasangan gres apabila sudah ada jaringan di sekitar Sekolah. Khusus untuk penggunaan internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian paket atau voucher sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Adapun biaya langganan internet melalui fixed modem diubahsuaikan dengan kebutuhan Sekolah.
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
Biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana Sekolah biar tetap berfungsi dan layak digunakan, meliputi:
a. pengecatan, perawatan, dan/atau perbaikan antara lain atap bocor, pintu, jendela, mebel, lantai, plafond, lampu/bohlam dan/atau fasilitas Sekolah lainnya yang tidak lebih dari renovasi ringan;
b. perbaikan mebel, termasuk pembelian meja dan dingklik peserta didik/guru jikalau meja dan dingklik yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
c. perawatan dan/atau perbaikan sanitasi Sekolah (kamar mandi dan/atau WC);
d. Penyediaan sumber air higienis termasuk pompa dan instalasinya bagi Sekolah yang belum mempunyai air bersih;
e. pembangunan jamban atau WC beserta sanitasinya bagi Sekolah yang belum mempunyai prasarana tersebut;
f. perawatan dan/atau perbaikan instalasi listrik Sekolah;
g. perawatan dan/atau perbaikan saluran pembuangan air hujan;
h. perawatan dan/atau perbaikan komputer praktek, printer, laptop Sekolah, proyektor, AC, dan/atau lainnya;
i. perawatan dan/atau perbaikan peralatan praktik utama kejuruan sehingga sanggup berfungsi;
j. pemeliharaan taman dan/atau fasilitas Sekolah lainnya; dan/atau
k. perbaikan aksesibilitas:
1) jalur pemandu (guiding block dan warning block);
2) pegangan rambat (handrail);
3) tangga landai (ramp); dan
4) tangga.
9. Pembayaran Honor
Pada prinsipnya pemerintah kawasan dan masyarakat penyelenggara pendidikan wajib mengalokasikan gaji guru yang ditugaskan pada Sekolah yang diselenggarakan. Dana BOS Reguler sanggup dipakai untuk kekurangan pembayaran honor:
a. guru honorer;
b. tenaga administrasi;
c. pegawai perpustakaan;
d. penjaga sekolah;
e. petugas satuan pengamanan;
f. petugas kebersihan; dan
g. tenaga ahli/tenaga teknis pada mata pelajaran produktif.
Keterangan:
a. pembayaran gaji bulanan guru atau tenaga kependidikan dan nonkependidikan honorer di Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah kawasan sanggup memakai dana BOS Reguler paling banyak 15% (lima belas persen) dari total BOS Reguler yang diterima;
b. pembayaran gaji bulanan guru atau tenaga kependidikan dan nonkependidikan honorer di Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sanggup memakai dana BOS Reguler paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total BOS Reguler yang diterima;
c. guru gaji yang menerima pembayaran gaji merupakan guru honorer yang telah:
1) mempunyai kualifikasi akademik S-1/D-IV; dan
2) mendapatkan penugasan dari Pemda dengan memperhatikan analisis kebutuhan guru dan memberikan tembusan penugasan dimaksud kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian bagi guru gaji yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran
a. Membeli komputer desktop atau work station berupa PC atau all in one PC untuk dipakai dalam proses pembelajaran, maksimal 5 (lima) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) prosesor Core i3 atau yang setara;
2) memori standar 4GB DDR3;
3) hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD;
4) CD/DVD drive;
5) monitor LED 18,5 inci;
6) sistem operasi Windows/Linux/dll;
7) aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation; dan
8) garansi 1 (satu) tahun.
Pembelian komputer harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
b. Membeli printer atau printer plus scanner maksimal 1 (satu) unit per tahun per Sekolah. Selain untuk membeli, BOS Reguler boleh dipakai untuk perbaikan printer milik Sekolah.
c. Membeli laptop maksimal 1 (satu) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) prosesor Core i3 atau yang setara;
2) memori standar 4GB DDR3;
3) hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD;
4) CD/DVD drive;
5) monitor 14 inci;
6) sistem operasi Windows /Linux/dll;
7) aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation; dan
8) garansi 1 tahun.
Pembelian komputer harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
d. Membeli proyektor maksimal 5 (lima) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal:
1) sistem DLP;
2) resolusi XGA;
3) brightness 3000 lumens;
4) contras ratio 15.000:1;
5) input HDMI, VGA, Composite, S-Video; dan
6) garansi 1 (satu) tahun.
Pembelian proyektor harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
Keterangan:
a. komputer desktop atau workstation, printer atau printer scanner, laptop, dan/atau proyektor harus dibeli di penyedia barang yang memperlihatkan garansi resmi;
b. proses pengadaan barang oleh Sekolah harus sesuai dengan prosedur PBJ Sekolah; dan
c. peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris Sekolah.
11. Penyelenggaraan BKK SMALB, Prakerin atau PKL, dan Pemagangan
a. Biaya untuk penyelenggaraan BKK SMALB, antara lain penggandaan bahan, penyediaan konsumsi, belanja materi habis pakai atau alat tulis kantor, dan/atau perjalanan dinas pengelola BKK SMALB untuk pengembangan kerjasama, verifikasi, pendampingan ke industri, dan/atau evaluasi.
b. Biaya untuk penyelenggaraan praktik kerja industri atau lapangan bagi peserta didik SMALB, diantaranya perjalanan dinas pembimbing mencari tempat praktek, bimbingan, atau pemantauan peserta didik praktek.
c. Biaya untuk pemantauan kebekerjaan lulusan SMALB (tracer study), diantaranya perjalanan dinas. Hasil pemantauan kebekerjaan peserta didik SMALB tiap tahunnya disampaikan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Kementerian.
BAB V PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
A. Pembukuan, Laporan, dan Transparansi di Sekolah
1. Pembukuan
Dalam pengelolaan BOS Reguler, Sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan perihal penatausahaan dan pertanggungjawaban forum pengelola keuangan. Adapun pembukuan dan dokumen pendukung yang harus disusun oleh Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut.
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
RKAS ditandatangani oleh kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan ketua yayasan (khusus untuk Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat), dan dibentuk 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada awal tahun pelajaran, tetapi apabila dibutuhkan sanggup direvisi sesuai ketentuan yang berlaku.
RKAS harus dilengkapi dengan planning penggunaan dana secara rinci, yang dibentuk tahunan dan triwulan untuk tiap sumber dana yang diterima Sekolah.
b. Buku Kas Umum
Buku Kas Umum (BKU) disusun untuk sumber dana yang dimiliki oleh Sekolah. Pembukuan dalam BKU meliputi semua transaksi eksternal dan internal, baik tunai maupun nontunai.
BKU harus diisi tiap transaksi (segera sesudah transaksi terjadi) dan transaksi yang dicatat di dalam buku kas umum juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak.
Tiap bulan harus dilakukan peneutupan buku kas yang ditandatangani oleh bendahara dan kepala Sekolah.
c. Buku Pembantu Kas
Buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh bendahara dan kepala Sekolah.
d. Buku Pembantu Bank
Buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank dalam bentuk cek, giro, atau tunai dan ditandatangani oleh bendahara dan kepala Sekolah.
e. Buku Pembantu Pajak
Buku pembantu pajak berfungsi mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.
f. Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas
Tiap kali menjelang penutupan BKU, kepala Sekolah melaksanakan opname kas dengan menghitung jumlah kas baik yang ada di Sekolah dalam bentuk kas tunai maupun kas yang ada di bank atau rekening Sekolah. Hasil dari opname kas kemudian dibandingkan dengan saldo selesai BKU pada bulan bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka harus dijelaskan penyebab perbedaannya.
Setelah pelaksanaan opname kas, maka kepala Sekolah dan bendahara menandatangani gosip kegiatan investigasi kas.
g. Bukti pengeluaran
1) Tiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah.
2) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea materai.
3) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus terang dan terinci sesuai dengan peruntukannya.
4) Uraian perihal jenis barang/jasa yang dibayar sanggup dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi.
5) Tiap bukti pembayaran harus disetujui kepala Sekolah dan dibayar lunas oleh bendahara.
6) Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara sebagai materi bukti dan materi laporan.
Terkait dengan pembukuan dana yang diperoleh Sekolah untuk BOS Reguler, perlu memperhatikan hal-hal berikut.
a. Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran sanggup dilakukan dengan tulis tangan atau memakai komputer. Dalam hal pembukuan dilakukan dengan komputer, bendahara mencetak BKU dan buku pembantu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan menatausahakan hasil cetakan BKU dan buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani kepala Sekolah dan bendahara.
b. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam BKU dan buku pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya.
c. Uang tunai yang ada di kas tunai tidak melebihi dari jumlah yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Apabila bendahara berhenti dari jabatannya, maka BKU, buku pembantu, dan bukti pengeluaran diserahterimakan kepada pejabat yang gres dengan gosip kegiatan serah terima.
e. BKU, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, bukti pengeluaran, dan dokumen pendukung bukti pengeluaran BOS Reguler (kuitansi/faktur/ nota/bon dari vendor/toko/supplier) wajib diarsipkan oleh Sekolah sebagai materi audit. Setelah diaudit, maka data tersebut sanggup diakses oleh publik.
f. Seluruh arsip data keuangan ditata dengan rapi sesuai dengan urutan nomor dan tanggal kejadiannya, dan disimpan di tempat yang kondusif dan gampang untuk ditemukan tiap saat. Seluruh dokumen pembukuan ini harus disimpan di Sekolah dan diperlihatkan kepada:
1) pengawas Sekolah;
2) tim BOS Reguler kabupaten/kota untuk SD dan SMP, atau tim BOS Reguler Provinsi untuk SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; dan
3) pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
2. Pelaporan
a. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
Laporan ini disusun menurut BKU dari semua sumber dana yang dikelola Sekolah pada periode yang sama. Laporan ini dibentuk tiap triwulan dan ditandatangani oleh bendahara, kepala Sekolah, dan Komite Sekolah.
Laporan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS Reguler yang diterima telah dipakai sesuai NPH BOS Reguler. Bukti pengeluaran yang sah disimpan dan dipergunakan oleh akseptor hibah selaku obyek pemeriksaan.
Dokumen ini harus disimpan di Sekolah dan diperlihatkan kepada:
1) pengawas Sekolah;
2) tim BOS Reguler kabupaten/kota untuk SD dan SMP, atau tim BOS Reguler Provinsi untuk SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; dan
3) pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
b. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS Reguler
Laporan ini merupakan rekapitulasi penggunaan BOS Reguler menurut standar pengembangan Sekolah dan komponen pembiayaan BOS Reguler. Belanja atau penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh belanja atau penggunaan dana yang bersumber dari BOS Reguler yang diterima Sekolah pada tahun berkenaan. Sisa BOS Reguler tahun sebelumnya tidak dilaporkan pada laporan BOS Reguler tahun ini, akan tetapi tetap tercatat sebagai penerimaan Sekolah dari sumber lain dan tetap tercatat penggunaannya pada pembukuan anggaran Sekolah.
Laporan ini dibentuk tiap triwulan dan ditandatangani oleh Bendahara, kepala Sekolah, dan Komite Sekolah, disimpan di Sekolah, dan diperlihatkan kepada:
1) pengawas Sekolah;
2) tim BOS Reguler kabupaten/kota untuk SD dan SMP, atau tim BOS Reguler Provinsi untuk SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; dan
3) pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
c. Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Dokumen ini harus disimpan di Sekolah dan diperlihatkan kepada:
1) pengawas Sekolah;
2) tim BOS Reguler kabupaten/kota untuk SD dan SMP, atau tim BOS Reguler Provinsi untuk SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; dan
3) pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
d. Laporan Aset
Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, Sekolah harus melaporkan hasil pembelian barang aset yang memakai dana BOS Reguler yang diterima pada tahun anggaran berkenaan.
Mekanisme pelaporan belanja dari BOS Reguler dan penerimaan barang aset kepada Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perihal pengelolaan keuangan kawasan dari Kementerian Dalam Negeri.
e. Laporan ke Dinas Pendidikan
Tim BOS Reguler Sekolah harus memberikan dokumen laporan kepada tim BOS Reguler kabupaten/kota untuk SD dan SMP, atau tim BOS Reguler Provinsi untuk SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB . Dokumen laporan yang harus disampaikan tersebut merupakan kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS Reguler tiap triwulan.
Kompilasi laporan ini diserahkan paling usang tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
Selain laporan di atas, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemda harus memberikan laporan hasil belanja dari BOS Reguler dan penerimaan barang aset Pemda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
f. Laporan Daring ke Laman BOS Reguler
Selain laporan berupa dokumen cetak yang disampaikan ke dinas pendidikan, tim BOS Sekolah juga harus memberikan laporan penggunaan dana secara daring ke laman BOS Reguler http://bos.kemdikbud.go.id. Informasi penggunaan dana yang disampaikan sebagai laporan daring merupakan informasi yang didapat dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS Reguler tiap triwulan.
Laporan ini harus diunggah ke laman BOS tiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
3. Transparansi
Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan dan penggunaan BOS Reguler, Sekolah harus mempublikasikan dokumen pendukung transparansi informasi secara lengkap. Dokumen yang wajib dipublikasikan oleh Sekolah meliputi:
a. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
Dokumen yang dipakai ialah laporan realisasi penggunaan dana tiap sumber dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 karakter a di atas. Laporan ini harus dipublikasikan tiap triwulan mengikuti periode pembuatan laporan tersebut. Publikasi laporan dilakukan melalui pemasangan pada papan informasi Sekolah atau tempat lainnya yang gampang diakses oleh masyarakat.
b. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana
Dokumen yang dipakai ialah laporan rekapitulasi penggunaan dana menurut komponen pembiayaan BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam dalam angka 2 karakter a di atas di atas. Laporan ini harus dipublikasikan tiap triwulan mengikuti periode pembuatan laporan tersebut. Publikasi laporan dulakukan melalui pemasangan pada papan informasi Sekolah atau tempat lainnya yang gampang diakses oleh masyarakat.
B. Laporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS Reguler
Laporan ini merupakan rekapitulasi atas kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS Reguler tiap triwulan yang telah disampaikan oleh Sekolah pada SD dan SMP. Laporan ini dibentuk tiap selesai tahun dan ditandatangani oleh ketua tim BOS Reguler kabupaten/kota, serta disimpan pada dinas pendidikan kabupaten atau kota dan diperlihatkan kepada tim BOS Reguler Provinsi dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
2. Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Dokumen ini harus disimpan pada dinas pendidikan kabupaten atau kota, dan diperlihatkan kepada tim BOS Reguler provinsi dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
3. Laporan Hasil Belanja BOS Reguler Sekolah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
Dinas pendidikan kabupaten/kota melalui tim BOS Reguler kabupaten/kota harus menciptakan rekapitulasi laporan belanja dari BOS Reguler yang disampaikan oleh Sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, termasuk data barang yang menjadi aset Pemerintah Daerah.
Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Kementerian Dalam Negeri.
4. Laporan ke Pemda kabupaten/kota
Selain laporan yang disimpan pada dinas pendidikan kabupaten/kota sebagai materi investigasi dan audit, tim BOS Reguler kabupaten/kota harus memberikan dokumen laporan kepada Pemda kabupaten/kota berupa rekapitulasi belanja BOS Reguler di Sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Kementerian Dalam Negeri.
C. Laporan Tingkat Provinsi
1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Laporan ini bertujuan untuk melihat kesesuaian jumlah dana yang diterima oleh Kas Umum Daerah (KUD) dari Kas Umum Negara (KUN) dengan kebutuhan riil. Laporan ini dibentuk tiap triwulan untuk penyaluran dana BOS Reguler triwulanan atau tiap semester untuk penyaluran dana BOS Reguler semesteran. Laporan ini ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan provinsi, dan disimpan pada dinas pendidikan provinsi untuk keperluan investigasi dan audit.
2. Laporan Realisasi Penyerapan Dana
Laporan ini bertujuan untuk melihat kesesuaian jumlah dana yang diterima oleh KUD dari KUN dengan dana yang sudah disalurkan ke Sekolah penerima. Laporan ini dibentuk tiap semester untuk penyaluran dana BOS Reguler. Laporan ini ditandatangani oleh kepala dinas pendapatan daerah, dan dinas pengelolaan keuangan dan aset kawasan atau tubuh pengelolaan keuangan dan aset kawasan provinsi, dan disimpan untuk keperluan investigasi dan audit.
3. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS Reguler di Sekolah
Laporan ini merupakan rekapitulasi atas kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS Reguler tiap triwulan yang telah disampaikan oleh Sekolah pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB,
SMALB, dan SLB. Laporan ini dibentuk tiap selesai tahun dan ditandatangani oleh ketua tim BOS Reguler provinsi, disimpan pada dinas pendidikan provinsi, dan diperlihatkan kepada tim BOS Pusat dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
4. Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Dokumen ini harus disimpan pada dinas pendidikan provinsi dan diperlihatkan kepada tim BOS Reguler Pusat dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
5. Laporan Kegiatan
Laporan ini merupakan laporan kegiatan pendukung BOS Reguler yang telah dilaksanakan di provinsi yang meliputi kegiatan sosialisasi, pelatihan, pengadaan, monitoring dan evaluasi, dan kegiatan lainnya.
Kegiatan pendukung BOS Reguler yang dilaksanakan di provinsi tergantung pada ketersediaan dana kegiatan dari sentra atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, dan/atau sumber dana lain yang tersedia.
Laporan ini dibentuk di tiap selesai pelaksanaan dan ditandatangani oleh ketua tim BOS Reguler provinsi dan disimpan pada dinas pendidikan provinsi untuk keperluan audit.
6. Laporan Hasil Belanja BOS Reguler Sekolah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
Dinas pendidikan provinsi melalui tim BOS Reguler provinsi harus menciptakan rekapitulasi atas laporan belanja dari BOS Reguler yang disampaikan oleh SMA, SMK, dan SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk data barang yang menjadi aset Pemerintah Daerah. Laporan yang direkapitulasi ialah laporan atas seluruh belanja yang dilakukan oleh Sekolah memakai dana yang berasal dari BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah pada tahun berjalan.
Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Kementerian Dalam Negeri.
7. Laporan ke tim BOS Reguler Pusat
Selain laporan yang disimpan pada dinas pendidikan provinsi sebagai materi investigasi dan audit, tim BOS Reguler provinsi juga harus memberikan laporan kepada tim BOS Reguler pusat. Laporan yang harus disampaikan tersebut adalah:
a. Laporan dalam jaringan (daring)
1) Laporan pencairan dana BOS Reguler ke Sekolah pada tiap periode pencairan di tiap jenjang; dan
2) Laporan progres penyaluran dana BOS Reguler pada tiap periode pencairan di tiap jenjang.
b. Laporan dalam bentuk dokumen cetak
1) laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler sebagaimana karakter C angka 1 tiap triwulan untuk penyaluran dana BOS Reguler triwulanan, tiap semester untuk penyaluran dana BOS Reguler semesteran. Laporan ini disampaikan ke Kementerian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dari Kementerian Keuangan;
2) laporan realisasi perembesan dana BOS Reguler sebagaimana karakter C angka 2 tiap semester untuk penyaluran dana BOS Reguler semesteran. Laporan ini disampaikan ke Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Keuangan; dan
8. Laporan ke Pemda Provinsi
Selain laporan yang disimpan pada dinas pendidikan provinsi sebagai materi investigasi dan audit, tim BOS Reguler provinsi juga harus memberikan dokumen laporan kepada pemerintah kawasan provinsi. Dokumen laporan yang harus disampaikan tersebut ialah rekapitulasi belanja BOS Reguler pada Sekolah Menengan Atas dan SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Kementerian Dalam Negeri.
D. Laporan Tingkat Pusat
1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Laporan ini merupakan rekapitulasi dari laporan penggunaan dana yang dikirim oleh tiap tim BOS Reguler provinsi yang dilakukan oleh tim BOS Reguler sentra menjadi rekapitulasi nasional. Laporan ini dibentuk untuk menghitung kelebihan dan kekurangan BOS Reguler yang telah diterima di KUD dari KUN.
Rekapitulasi perembesan BOS Reguler secara nasional ini dibentuk tiap triwulan untuk penyaluran dana BOS Reguler triwulanan atau tiap semester untuk penyaluran dana BOS Reguler semesteran,
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan disimpan di Kementerian untuk diperlihatkan kepada pemeriksa apabila diperlukan.
Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Kementerian Keuangan sebagai materi untuk penyaluran dana cadangan dan dana periode berikutnya dari KUN ke KUD provinsi.
2. Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Dokumen ini harus disimpan di Kementerian dan diperlihatkan kepada pemeriksa apabila diperlukan.
3. Laporan Kegiatan
Laporan ini merupakan laporan kegiatan pendukung Program BOS Reguler yang telah dilaksanakan di tingkat sentra yang meliputi kegiatan sosialisasi, pelatihan, pengadaan, monitoring dan evaluasi, dan/atau kegiatan lainnya.
Kegiatan pendukung Program BOS Reguler yang dilaksanakan di sentra tergantung kepada ketersediaan dana kegiatan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBN), dan/atau sumber dana lain yang tersedia.
Laporan ini dibentuk di tiap selesai pelaksanaan, dan disimpan di Kementerian untuk diperlihatkan kepada pemeriksa apabila diperlukan.
4. Laporan Tim BOS Reguler Pusat
Selain laporan yang disimpan di Kementerian sebagai materi investigasi dan audit, tim BOS Reguler sentra juga harus memberikan dokumen laporan berupa laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler tiap triwulan atau semester. Laporan ini disusun dan diserahkan ke Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Kementerian Dalam Negeri.
E. Ketentuan Pajak
Ketentuan pajak terkait penggunaan BOS Reguler di Sekolah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak nasional dan pajak daerah.
F. Bentuk Format Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana di Sekolah
sebagai berikut: (terlampir dalam file Juknis BOS 2019)
BAB VI MONITORING, PENGAWASAN DAN SANKSI
A. Monitoring oleh Tim BOS Reguler Pusat
1. Monitoring yang dilaksanakan tim BOS Reguler Pusat sanggup ditujukan untuk memantau pencairan dan penyaluran dana, kinerja tim BOS Reguler provinsi dan tim BOS Reguler kabupaten/kota, pengelolaan dan penggunaan dana di Sekolah, dan/atau tindak lanjut penanganan dan pelayanan pengaduan masyarakat.
2. Dalam pelaksanaan monitoring, responden yang dilibatkan merupakan pemangku kepentingan yang terkait dengan tujuan monitoring. Responden tersebut sanggup terdiri dari tim BOS Reguler provinsi, pengelola keuangan daerah, forum penyalur, tim BOS Reguler kabupaten/kota, pengelola Sekolah, dan/atau warga Sekolah.
3. Disesuaikan dengan tujuan, pelaksanaan monitoring sanggup dilakukan dengan banyak sekali cara. Monitoring sanggup dilakukan melalui kunjungan lapangan, koordinasi melalui media komunikasi antara lain telepon, faksimil, email, dan sebagainya, dan/atau melalui prosedur monitoring terhadap laporan daring.
4. Disesuaikan dengan tujuan dan mekanisme, monitoring sanggup dilaksanakan pada ketika persiapan penyaluran dana, ketika penyaluran dana, pasca penyaluran dana, dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
5. Kegiatan monitoring yang dilaksanakan oleh tim BOS Reguler Pusat memakai anggaran pada DIPA Kementerian yang bersumber dari APBN, dan/atau sumber dana lain yang tersedia.
6. Frekuensi pelaksanaan, sasaran dan jumlah sasaran yang dilibatkan, responden dan jumlah responden yang dilibatkan, prosedur dan waktu pelaksanaan monitoring diubahsuaikan dengan tujuan, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia. Monitoring BOS Reguler juga sanggup disinergikan pelaksanaannya dengan monitoring kegiatan lainnya.
B. Monitoring oleh Tim BOS Reguler Provinsi
1. Monitoring yang dilaksanakan tim BOS Reguler provinsi sanggup ditujukan untuk memantau pencairan dan penyaluran dana, kinerja tim BOS Reguler kabupaten/kota, pengelolaan dan penggunaan dana di Sekolah, dan/atau tindak lanjut penanganan dan pelayanan pengaduan masyarakat.
2. Dalam tiap pelaksanaan monitoring, sasaran responden yang dilibatkan merupakan pemangku kepentingan yang terkait dengan tujuan monitoring. Responden tersebut sanggup terdiri dari pengelola keuangan daerah, forum penyalur, tim BOS Reguler kabupaten/kota, pengelola Sekolah, dan/atau warga Sekolah.
3. Disesuaikan dengan tujuan, pelaksanaan monitoring sanggup dilakukan dengan banyak sekali cara. Monitoring sanggup dilakukan melalui kunjungan lapangan, atau koordinasi melalui media komunikasi antara lain telepon, faksimil, email, dan sebagainya, atau melalui prosedur monitoring terhadap laporan daring.
4. Disesuaikan dengan tujuan dan mekanisme, monitoring sanggup dilaksanakan pada ketika persiapan penyaluran dana, atau pada ketika penyaluran dana, atau pasca penyaluran dana, dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
5. Kegiatan monitoring yang dilaksanakan di oleh tim BOS Reguler provinsi memakai anggaran pada DIPA dinas pendidikan provinsi yang bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber dana lain yang tersedia.
6. Frekuensi pelaksanaan, sasaran dan jumlah sasaran yang dilibatkan, responden dan jumlah responden yang dilibatkan, prosedur dan waktu pelaksanaan monitoring diubahsuaikan dengan tujuan, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia. Monitoring BOS Reguler juga sanggup disinergikan pelaksanaannya dengan monitoring kegiatan lainnya. Pelaksanaan monitoring juga sanggup melibatkan pengawas Sekolah yang kredibel dan bertanggungjawab secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh pengawas Sekolah.
C. Monitoring oleh Tim BOS Reguler Kabupaten/Kota
1. Monitoring yang dilaksanakan tim BOS Reguler kabupaten/kota sanggup bertujuan untuk memantau pencairan dan penyaluran dana, pengelolaan dan penggunaan dana di Sekolah, atau tindak lanjut penanganan dan pelayanan pengaduan masyarakat.
2. Dalam tiap pelaksanaan monitoring, sasaran responden yang dilibatkan merupakan pemangku kepentingan yang terkait dengan tujuan monitoring. Responden tersebut sanggup terdiri dari forum penyalur, pengelola Sekolah, dan/atau warga Sekolah.
3. Monitoring sanggup dilakukan dengan banyak sekali cara, antara lain kunjungan lapangan, koordinasi melalui media komunikasi antara lain telepon, faksimil, email, dan sebagainya, dan/atau melalui prosedur monitoring terhadap laporan daring.
4. Monitoring sanggup dilaksanakan pada ketika persiapan penyaluran dana, pada ketika penyaluran dana, pasca penyaluran dana, atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
5. Kegiatan monitoring yang dilaksanakan oleh tim BOS Reguler pendidikan kabupaten/kota memakai DIPA dinas pendidikan kabupaten/kota yang bersumber dari APBD dan/atau sumber dana lain yang tersedia.
6. Frekuensi pelaksanaan, sasaran dan jumlah sasaran yang dilibatkan, responden dan jumlah responden yang dilibatkan, prosedur dan waktu pelaksanaan monitoring diubahsuaikan dengan tujuan, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia. Monitoring BOS Reguler juga sanggup disinergikan pelaksanaannya dengan monitoring kegiatan lainnya. Pelaksanaan monitoring juga sanggup melibatkan pengawas Sekolah yang kredibel dan bertanggungjawab secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh pengawas Sekolah.
D. Pengawasan
Pengawasan kegiatan BOS Reguler terdiri dari pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Pengawasan menempel yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun Sekolah. Prioritas utama dalam kegiatan BOS Reguler ialah pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota kepada Sekolah.
2. Pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian dan inspektorat kawasan provinsi atau kabupaten/kota dengan melaksanakan audit sesuai dengan kebutuhan forum tersebut
atau atas permintaan instansi yang akan diaudit, dan sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing.
3. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilakukan dengan melaksanakan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit.
4. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan.
5. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan kegiatan BOS Reguler oleh unsur masyarakat dan unit pengaduan masyarakat yang terdapat di Sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan sentra mengacu pada kaidah keterbukaan informasi publik, yaitu semua dokumen BOS Reguler sanggup diakses oleh publik kecuali yang dirahasiakan. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS Reguler, biar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau forum berwenang lainnya.
E. Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang sanggup merugikan negara, Sekolah, dan/atau peserta didik akan diberikan oleh aparat/ pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melaksanakan pelanggaran sanggup diberikan dalam banyak sekali bentuk, contohnya menyerupai berikut:
1. penerapan hukuman kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa pemberhentian, penurunan pangkat, dan/atau mutasi kerja;
2. penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu BOS Reguler yang terbukti disalahgunakan biar dikembalikan kepada Sekolah;
3. penerapan proses hukum, yaitu proses penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melaksanakan penyimpangan BOS Reguler;
4. apabila menurut hasil monitoring atau audit, Sekolah terbukti melaksanakan penyimpangan atau tidak menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan BOS Reguler termasuk laporan daring ke laman BOS Reguler di www. BOS Reguler.kemdikbud.go.id, tim BOS Reguler provinsi atau kabupaten/kota sanggup meminta secara tertulis kepada bank dengan tembusan ke Sekolah, untuk menunda pengambilan BOS Reguler dari rekening Sekolah;
5. pemblokiran dana dan penghentian sementara terhadap seluruh pinjaman pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi atau kabupaten/kota, apabila terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh laba pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
6. hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
A. Tujuan
Pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (P3M) dalam kegiatan BOS Reguler ditujukan untuk:
1. mengatur alur informasi pengaduan atau temuan duduk kasus biar sanggup diterima oleh pihak yang tepat;
2. memastikan bahwa pengelola kegiatan akan menindaklanjuti tiap pengaduan yang masuk;
3. memastikan progres penanganan didokumentasikan secara jelas;
4. menyediakan bentuk informasi dan pangkalan data (data base) yang harus disajikan dan sanggup diakses publik.
B. Media
Informasi, pertanyaan, dan/atau pengaduan sanggup disampaikan secara eksklusif atau melalui telepon, surat, dan/atau email. Media yang sanggup dipakai ialah sebagai berikut:
1. tim BOS Reguler Pusat
daring : bos.kemdikbud.go.id
Email : bos@kemdikbud.go.id
2. unit layanan terpadu Kementerian
Telepon : 021-57903020, 021-57950225, 021-57903017
Faksimil : 021-5733125
Email : pengaduan@kemdikbud.go.id
C. Tugas dan Fungsi Layanan
1. Tim BOS Reguler Pusat
a. Menetapkan petugas unit P3M.
b. Menerima dan mencatat semua informasi, termasuk hasil temuan atau audit BPK, BPKP, dan/atau Itjen ke dalam sistem pengaduan BOS Reguler di www.bos.kemdikbud.go.id/pengaduan.
c. Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul, saran, atau masukan.
d. Memonitor progres/kemajuan penanganan pengaduan yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota.
e. Menganalisa informasi sebagai materi masukan bagi kebijakan manajemen BOS Reguler.
f. Menyampaikan informasi kepada Itjen dalam hal dibutuhkan tindak lanjut.
g. Membuat laporan perkembangan penanganan pengaduan secara regular sesuai dengan periode laporan kegiatan BOS Reguler. Laporan tersebut bersumber dari sistem pengaduan di laman BOS Reguler yang merupakan rekapitulasi status provinsi.
h. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara terencana dengan kegiatan memberikan status pengaduan untuk mendorong penyelesaian yang melibatkan pihak terkait.
i. Menginformasikan status penanganan pengaduan BOS Reguler secara terencana kepada provinsi atau kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti.
j. Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kerjasama pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan publikasi informasi.
2. Tim BOS Reguler Provinsi
a. Menetapkan petugas unit P3M.
b. Menerima dan mencatat saran, pertanyaan, dan/atau pengaduan dari masyarakat yang disampaikan melalui telepon, email, surat, atau faks, termasuk hasil temuan atau audit ke dalam sistem pengaduan BOS Reguler di bos.kemdikbud.go.id/pengaduan.
c. Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul, saran, atau masukan dari masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui sistem pengaduan daring di laman BOS Reguler.
d. Monitoring kabupaten/kota untuk memastikan kiprah dan fungsi layanan masyarakat dan pengaduan BOS Reguler dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang ada.
e. Berkoordinasi dengan kabupaten/kota jikalau dibutuhkan untuk melaksanakan penanganan secara eksklusif dalam masalah yang dianggap mendesak dan penting.
f. Membuat laporan perkembangan status pengaduan secara terencana sesuai dengan periode laporan kegiatan BOS Reguler. Laporan tersebut bersumber dari sistem pengaduan di laman BOS Reguler yang merupakan rekapitulasi status kabupaten/kota.
g. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara terencana dengan kegiatan memberikan rekapitulasi status kemajuan dan hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan kabupaten/kota guna mendorong penyelesaian yang diperlukan.
h. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) provinsi terkait dengan publikasi informasi.
3. Tim BOS Reguler Kabupaten/Kota
a. Menetapkan petugas unit P3M.
b. Menerima dan mencatat saran, pertanyaan, dan pengaduan dari masyarakat yang disampaikan melalui telepon, email, surat, faks, termasuk hasil temuan atau audit ke dalam sistem pengaduan BOS Reguler di bos.kemdikbud.go.id/pengaduan.
c. Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul, saran, atau masukan dari masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui sistem pengaduan daring dan sms di laman BOS Reguler.
d. Melakukan penanganan yang dibutuhkan dan memonitor kemajuan dan hasil penanganan pengaduan.
e. Memperbarui status kemajuan dan hasil tindak lanjut pengaduan BOS Reguler secara daring di laman BOS Reguler.
f. Membuat laporan perkembangan status pengaduan sesuai dengan periode laporan kegiatan BOS Reguler. Laporan tersebut bersumber dari sistem pengaduan di laman BOS Reguler.
g. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara terencana dengan kegiatan memberikan status kemajuan dan hasil tindak lanjut pengaduan untuk mendorong penyelesaiannya.
h. Melakukan koordinasi dengan PPID kabupaten/kota terkait dengan publikasi informasi.
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MUHADJIR EFFENDY
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.
Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001
Silakan Download Juknis BOS 2019 SD/SMP/SMA/SMK Tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban BOS Reguler (PDF)
Sumber https://www.mediailmupengetahuan.com/
){kind=link}